Di tengah retorika kemandirian ekonomi yang lantang dikumandangkan di forum-forum resmi, realitas kebijakan justru menunjukkan arah yang paradoksal. Serangkaian keputusan strategis mulai dari pembebasan impor ratusan ribu unit kendaraan niaga, mobilisasi dana sosial ke program negara, hingga pemberian insentif besar bagi korporasi global memunculkan satu pola yang dinilai kian sistemik dan mengkhawatirkan: vendorisasi kebijakan, yakni kecenderungan negara membentuk regulasi y

Kesepakatan Agreement on Reciprocal Tariff (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat memantik kritik tajam setelah memuat klausul pelonggaran aturan sertifikasi dan pelabelan halal untuk sejumlah produk asal AS. Kebijakan ini dinilai bukan sekadar langkah teknis perdagangan, melainkan keputusan strategis yang menyentuh kedaulatan regulasi, perlindungan konsumen, serta sensitivitas nilai sosial-keagamaan di tengah posisi Indonesia sebagai negara dengan pasar halal terbesar di

Membaca Kritik Said Didu atas Jejaring Kekuasaan dan Kebijakan Negara Pernyataan Said Didu tentang “reformis palsu” yang justru membentangkan karpet merah bagi oligarki bukan sekadar kritik personal. Ia mencerminkan kegelisahan yang lebih luas tentang arah reformasi Indonesia pasca lebih dari dua dekade bergulir. Di balik jargon perubahan, Said melihat pola konsolidasi kekuasaan ekonomi yang justru semakin mapan. “Mereka yang sok reformis itu ternyata malah membentangkan karp