Banjir Informasi Tidak Sama dengan Kedalaman Pengetahuan
EDITORIAL KAVITA MEDIA
Kita sedang hidup di dalam paradoks yang sunyi tapi berbahaya: informasi semakin melimpah, tetapi kemampuan untuk memahami justru semakin menipis.
Buka ponsel pagi ini, kita langsung disergap ratusan judul, video satu menit, dan utas yang mengklaim kebenaran. Di sinilah jebakan itu bekerja kecepatan mengalahkan ketelitian, reaksi mengalahkan refleksi.
Banyak orang merasa telah memahami suatu persoalan hanya karena menonton potongan pidato pejabat berdurasi 30 detik. Langsung membagikan tanpa memeriksa sumber. Membentuk kesimpulan hanya dari judul yang provokatif atau komentar yang paling banyak disukai. Inilah yang oleh WHO dan UNESCO disebut sebagai infodemi ketika informasi keliru menyebar lebih cepat daripada krisis itu sendiri. Data di Indonesia mengkonfirmasi kegentingan ini.
Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat, sepanjang tahun 2024 terdapat 1.878 konten hoaks nasional yang terverifikasi, dan pada Oktober 2025 jumlahnya naik 21% menjadi 2.273 konten. Dalam periode satu tahun terakhir (Oktober 2024 - Desember 2025), Komdigi mengidentifikasi 1.890 konten hoaks dan menangani lebih dari 3,38 juta konten negatif. Secara kumulatif, lonjakannya eksponensial: dari 1.224 konten pada 2018-2019 menjadi 11.642 konten pada Mei 2023, dan mencapai 14.470 konten pada Desember 2024.
Hoaks paling banyak menyasar isu kesehatan (2.287 konten), politik, bencana, hingga pendidikan. Tidak mengherankan jika Deputi Kemenko Polkam mengingatkan bahwa rendahnya literasi digital kini mengancam kohesi sosial dan stabilitas nasional.
Mengapa hoaks begitu subur? Karena literasi kita tertinggal jauh dari kecepatan teknologi.
Survei Indeks Literasi Digital Nasional 2024 oleh Kominfo bersama Katadata Insight Center mencatat indeks literasi digital Indonesia hanya 3,49 dari skala 5, atau setara 62 persen tingkat kematangan. Sementara Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2024 hanya 43,34 dari 100, yang menandakan masih terbatasnya kemampuan masyarakat dalam memverifikasi informasi secara kritis.
Pada 2025 IMDI memang naik menjadi 44,53, namun para pegiat literasi mencatat ada jurang yang melebar: kemampuan teknis menggunakan gawai meningkat, tetapi kebijaksanaan digital kemampuan berpikir kritis, mengevaluasi, dan beretika justru tertinggal. Inilah yang disebut: Banjir Informasi Tidak Sama dengan Kedalaman Pengetahuan.
Memahami persoalan publik, misalnya, membutuhkan lebih dari sekadar menonton potongan pidato. Kita perlu memeriksa konteks utuh, membaca dokumen aslinya, membandingkan sumber yang berseberangan, mengenali kepentingan di balik informasi, dan menguji apakah kesimpulan benar-benar didukung bukti. Tanpa itu, kita hanya mengonsumsi emosi, bukan informasi.
Hal serupa terjadi dalam pendidikan. Kita melihat mahasiswa menonton banyak video pembelajaran, mengumpulkan puluhan rangkuman, bahkan memperoleh jawaban cepat melalui kecerdasan buatan (AI). Tetapi ketika diminta menjelaskan kembali, mengkritik argumen, atau menerapkan konsep pada kasus baru di Kendari, mereka gagap. Karena informasi adalah bahan mentah. Pengetahuan lahir melalui pemahaman. Kebijaksanaan berkembang melalui refleksi, pengalaman, dan pertimbangan moral. Ketiganya tidak bisa disamakan.
Masyarakat yang hanya mengejar informasi tercepat berisiko menjadi masyarakat yang mudah bereaksi, tetapi lambat memahami. Mudah marah, tetapi enggan memeriksa fakta. Cepat membagikan pendapat, tetapi tidak selalu siap mempertanggungjawabkan argumennya.
Lalu apa yang harus kita lakukan?
Literasi digital tidak cukup dimaknai sebagai kemampuan mengoperasikan perangkat. Empat pilar Kominfo digital skill, digital ethics, digital safety, dan digital culture harus dihidupkan sebagai praktik harian, bukan sekadar jargon seminar.
Pertama, verifikasi silang sebagai kebiasaan. UNESCO menganjurkan empat langkah menghadapi infodemi: memberikan argumen balasan terhadap disinformasi, mendukung jurnalisme independen, dan seterusnya. Di level individu, ini sesederhana: sebelum share, cek 3 sumber.
Kedua, membaca lambat di era cepat. Biasakan membaca dokumen lengkap, bukan hanya judul. Tonton pidato utuh 20 menit, bukan potongan 30 detik.
Ketiga, pendidikan yang menilai proses, bukan hanya jawaban. Di kelas, jangan hanya menilai apakah jawaban AI benar, tapi mintalah mahasiswa menjelaskan: mengapa jawaban itu benar, apa kelemahannya, dan bagaimana jika konteksnya diubah.
Jika tidak, kita akan terus kenyang informasi, tapi tetap lapar pengetahuan. Dan demokrasi yang sehat tidak lahir dari warga yang paling cepat berkomentar, melainkan dari warga yang paling tekun memeriksa kebenaran.
Comments