top of page
Search

Kebodohan yang Dirawat: Ketika Ketidaktahuan Menjadi Infrastruktur Kekuasaan

Writer: KavitaMedia
KavitaMedia
Feb 18
3 min read

Catatan Redaksi Kavita Media


Di negeri yang gemar merayakan angka-angka pertumbuhan dan slogan kemajuan, ada satu hal yang jarang diakui secara terbuka: kebodohan sosial bukan sekadar kecelakaan sejarah. Ia tampak seperti pola yang berulang. Seperti tanaman yang dirawat—disiram, dipupuk, dan dijaga agar tetap hidup. Dalam lanskap politik modern, ketidaktahuan publik sering kali lebih menguntungkan dibanding kecerdasan yang kritis.


Narasi ini mungkin terdengar ekstrem. Namun jika ditelisik secara struktural, tanda-tandanya kasat mata.


Pendidikan: Sekolah Panjang, Nalar Pendek


Data menunjukkan angka partisipasi sekolah meningkat dari tahun ke tahun. Tetapi pertanyaan yang lebih mendasar jarang diajukan: apakah sistem pendidikan benar-benar membentuk warga negara yang berpikir kritis?


Laporan internasional seperti Programme for International Student Assessment (PISA) yang dikelola Organisation for Economic Co-operation and Development secara konsisten menempatkan kemampuan literasi dan numerasi Indonesia di bawah rata-rata negara anggota. Problemnya bukan sekadar skor, melainkan struktur: budaya hafalan masih dominan, ruang dialog minim, dan guru dibebani administrasi berlapis.


Kurikulum berganti mengikuti arah angin politik. Evaluasi lebih sibuk mengukur kepatuhan pada format ketimbang kedalaman berpikir. Generasi bisa lulus 12 tahun pendidikan formal, tetapi gagap membaca anggaran publik, bingung memahami hak konstitusional, dan asing terhadap konsep kontrol kekuasaan. Sekolah berjalan. Kesadaran mandek.


Ruang Publik yang Bising, Bukan Bernas


Cara kedua merawat kebodohan adalah mengisi ruang publik dengan kebisingan. Algoritma media sosial mempromosikan emosi ekstrem: marah, takut, kagum, benci. Data ekonomi, analisis kebijakan, atau pembahasan substansi jarang menjadi trending.

Gosip selebritas lebih ramai dibanding laporan kemiskinan. Drama politik lebih laku daripada bedah kebijakan fiskal. Publik diajak gaduh, tetapi tidak diajak memahami. Boleh ribut asal tidak menyentuh struktur.


Dalam situasi ini, perdebatan berubah menjadi tontonan. Yang viral adalah potongan retorika, bukan keseluruhan argumen. Politik dipersempit menjadi duel simbol, bukan adu gagasan. Ketika kebisingan menjadi norma, kejernihan dianggap membosankan.


Simbol Menggantikan Substansi


Fenomena lain yang menguat adalah kecintaan pada simbol dibanding substansi. Bendera, slogan, jargon, dan fanatisme kelompok diperdebatkan berhari-hari. Namun isu kesenjangan ekonomi, tata kelola anggaran, atau konflik kepentingan jarang mendapat ruang proporsional.


Padahal laporan lembaga seperti Transparency International secara rutin menunjukkan bahwa persoalan korupsi dan tata kelola masih menjadi pekerjaan rumah besar. Ironisnya, diskursus publik sering kali teralihkan oleh isu identitas yang memecah, bukan kebijakan yang memengaruhi hidup jutaan orang.


Ketika simbol lebih penting daripada substansi, pengawasan publik melemah. Dan ketika pengawasan melemah, kekuasaan bergerak lebih leluasa.


Pertanyaan sebagai Ancaman Sosial


Gejala paling mengkhawatirkan adalah menjadikan pertanyaan sebagai dosa sosial. Orang yang kritis dicap pembangkang. Mereka yang membaca dan membedah data dianggap “terlalu serius” atau bahkan berbahaya. Pelan-pelan, masyarakat belajar bahwa berpikir adalah risiko, dan patuh adalah aman.


Dalam sejarah pemikiran politik, kekuasaan paling stabil bukan yang paling represif, tetapi yang paling efektif mengelola persepsi. Tanpa perlu membungkam secara terang-terangan, cukup dengan mengalihkan perhatian dan membangun stigma terhadap kritik.

Maka yang terjadi bukan pelarangan berbicara, melainkan pengaburan pembicaraan.


Rakyat Bertahan Hidup, Kekuasaan Bertahan Berkuasa


Di tengah tekanan ekonomi, biaya hidup yang meningkat, dan ketidakpastian kerja, sebagian besar warga sibuk bertahan. Energi habis untuk kebutuhan dasar. Dalam kondisi seperti ini, refleksi politik menjadi kemewahan.


Struktur berjalan mulus: rakyat sibuk mengatur esok hari; elite sibuk mengatur masa depan kekuasaannya. Selama masyarakat tidak memetakan hubungan antara kebijakan dan nasib sehari-hari mereka, struktur yang timpang akan tetap berdiri kokoh.


Kebodohan dalam konteks ini bukan soal tidak sekolah. Ia adalah ketidaksadaran sistemik. Bukan ketiadaan suara, melainkan ketiadaan kesadaran atas apa yang seharusnya dipertanyakan.


Penjara Kesadaran yang Tak Terlihat


Kebodohan adalah penjara paling mahal karena yang dirantai bukan tubuh, melainkan kesadaran. Tidak ada jeruji, tetapi ada distraksi. Tidak ada borgol, tetapi ada ilusi partisipasi.


Dalam politik hari ini, yang paling ditakuti bukan rakyat yang berteriak. Teriakan bisa diredam, dialihkan, atau dipelintir. Yang paling ditakuti adalah rakyat yang memahami—yang mampu membaca anggaran, menelusuri konflik kepentingan, dan bertanya dengan presisi.


Pertanyaannya kini bukan apakah kebodohan itu ada, melainkan siapa yang diuntungkan dari keberadaannya. Selama pertanyaan itu belum dijawab secara jujur, tanaman itu akan terus tumbuh rapi, terawat, dan nyaris tak terlihat.


  • Tim Redaksi Kavita Media


 
 
 

Comments

bottom of page