Ketika Akademisi Berubah Menjadi Buzzer Penguasa
Catatan Redaksi Kavita Media
Fenomena akademisi yang tampil sebagai pembela kekuasaan tanpa jarak kritis kian menjadi sorotan. Di ruang-ruang diskusi publik, layar televisi, hingga media sosial, sejumlah dosen dan profesor tak lagi berdiri sebagai penguji kebijakan, melainkan sebagai penguat narasi resmi pemerintah. Kritik publik pun mengeras: apakah kampus masih benteng independensi, atau telah bergeser menjadi perpanjangan tangan kekuasaan?
Secara ideal, akademisi memikul mandat moral sebagai penjaga nalar publik. Kampus adalah ruang produksi pengetahuan, bukan produksi pembenaran. Namun dalam praktiknya, sebagian akademisi justru tampil bak “juru bicara intelektual” yang aktif membantah kritik terhadap pemerintah, menyerang oposisi, dan mereduksi persoalan struktural menjadi sekadar kesalahpahaman komunikasi.
Dari Otoritas Ilmiah ke Legitimasi Politik
Masalahnya bukan pada hak individu akademisi untuk berpendapat. Dalam demokrasi, setiap warga berhak menyampaikan pandangan politiknya. Persoalan muncul ketika otoritas ilmiah gelar, jabatan profesor, afiliasi universitas digunakan untuk memberi legitimasi sepihak pada kebijakan tanpa analisis yang jujur dan transparan.
Publik sulit membedakan mana kajian berbasis data, mana opini yang dibungkus terminologi akademik. Ketika seorang akademisi berbicara di forum resmi atau media nasional, bobot ucapannya tidak lagi personal; ia membawa simbol institusi ilmu pengetahuan. Di sinilah garis etik menjadi krusial.
Jika kritik terhadap kebijakan publik dijawab bukan dengan data tandingan, melainkan dengan serangan personal atau framing politis, maka yang tergerus bukan hanya kualitas diskursus melainkan kredibilitas dunia akademik itu sendiri.
Konflik Kepentingan yang Tak Terungkap
Kekhawatiran publik juga berkaitan dengan potensi konflik kepentingan. Sejumlah akademisi diketahui merangkap sebagai komisaris BUMN, staf khusus, konsultan kebijakan, atau penerima proyek riset pemerintah. Posisi ini sah secara hukum, namun memunculkan pertanyaan etik: sejauh mana independensi bisa dijaga ketika relasi struktural dengan kekuasaan begitu dekat?
Tanpa transparansi, dukungan akademik terhadap kebijakan berisiko dibaca sebagai loyalitas, bukan objektivitas. Kampus yang seharusnya menjadi ruang kritik justru tampak menjadi ruang kompromi.
Kampus dan Krisis Nalar Publik
Fenomena ini terjadi di tengah merosotnya kualitas perdebatan publik. Alih-alih memperdalam analisis, sebagian akademisi justru terjebak dalam logika buzzer: membela tanpa syarat, menyerang tanpa argumen, dan mengulang narasi resmi tanpa verifikasi.
Padahal sejarah menunjukkan, peran intelektual justru penting ketika kekuasaan cenderung dominan. Akademisi seharusnya menjadi penyeimbang, bukan pengeras suara.
Jika kampus kehilangan keberanian moral untuk bersikap kritis, maka ruang publik akan semakin miskin nalar. Masyarakat kehilangan rujukan independen. Kritik dianggap serangan. Analisis dianggap oposisi. Ilmu pengetahuan direduksi menjadi alat legitimasi.
Ujian Integritas Dunia Akademik
Pertanyaan mendasarnya sederhana namun tajam: kepada siapa akademisi berpihak? Pada kekuasaan yang sementara, atau pada kebenaran yang seharusnya abadi?
Menjadi akademisi berarti siap menjaga jarak dari kepentingan politik praktis. Bukan berarti anti-pemerintah, melainkan konsisten menguji setiap kebijakan dengan standar ilmiah yang sama siapa pun yang berkuasa.
Ketika akademisi berubah menjadi buzzer, yang runtuh bukan hanya reputasi personal, tetapi fondasi kepercayaan terhadap institusi pendidikan tinggi. Dan jika publik tak lagi percaya pada kampus sebagai ruang independen, maka demokrasi kehilangan salah satu penyangga terpentingnya.
Di tengah situasi ini, integritas menjadi mata uang yang paling mahal. Sebab dalam politik hari ini, suara yang paling berharga bukan yang paling keras membela, melainkan yang paling berani mengkritik dengan data dan nurani.
Tim Redaksi Kavita Medai
Comments