Demokrasi Terancam Jika Negara Membungkam Kritik Rakyat
- Jan 30
- 2 min read
Pernyataan bahwa negara tidak boleh membungkam sifat kritis rakyat, dan rakyat tidak boleh takut untuk mengkritik negara kembali menemukan relevansinya di tengah menguatnya kecenderungan pembatasan ruang sipil dalam beberapa tahun terakhir. Kritik publik, yang semestinya diposisikan sebagai mekanisme kontrol demokratis, kerap dipersepsikan sebagai ancaman terhadap stabilitas, bukan sebagai alarm dini bagi kekuasaan.
Dalam negara demokrasi, kritik bukan tindakan subversif, melainkan hak konstitusional warga negara. Pasal 28E dan 28F UUD 1945 secara tegas menjamin kebebasan berpendapat dan memperoleh informasi. Namun dalam praktiknya, ekspresi kritik terutama yang menyasar kebijakan negara, aparat, atau elite kekuasaan masih sering berujung pada intimidasi, kriminalisasi, bahkan pembungkaman melalui instrumen hukum yang multitafsir.
Fenomena ini memperlihatkan paradoks kekuasaan: negara mengklaim demokratis, tetapi sensitif terhadap kritik. Alih-alih merespons dengan perbaikan kebijakan, kritik justru dihadapi dengan pelabelan, stigmatisasi, dan ancaman hukum. Pola ini bukan hanya mencederai kebebasan sipil, tetapi juga menumpulkan kemampuan negara untuk melakukan koreksi diri.
Di sisi lain, ketakutan publik untuk bersuara juga menjadi persoalan serius. Rakyat yang takut mengkritik negara menandai demokrasi yang timpang, di mana relasi kuasa berjalan satu arah. Ketika kritik dibungkam, kesalahan kebijakan berpotensi berulang, penyalahgunaan wewenang makin sulit diawasi, dan praktik korupsi menemukan ruang aman.
Sejumlah pengamat menilai, negara yang kuat bukan negara yang anti-kritik, melainkan negara yang mampu mengelola kritik sebagai masukan kebijakan. Kritik publik sejatinya berfungsi sebagai early warning system bagi kekuasaan memberi sinyal sebelum kegagalan kebijakan berubah menjadi krisis sosial, ekonomi, atau lingkungan.
Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa pembatasan kebebasan berpendapat tidak pernah menghasilkan stabilitas jangka panjang. Sebaliknya, ia menciptakan akumulasi ketidakpuasan yang suatu saat dapat meledak dalam bentuk konflik terbuka. Dalam konteks ini, membungkam kritik justru memperlemah legitimasi negara di mata rakyatnya sendiri.
Bagi rakyat, keberanian mengkritik negara bukanlah bentuk permusuhan terhadap negara, melainkan ekspresi kepedulian terhadap arah kebijakan publik. Kritik adalah wujud partisipasi politik yang sehat, bukan ancaman keamanan. Ketika rakyat berhenti berbicara karena takut, saat itulah negara kehilangan cermin untuk bercermin.
Relasi ideal antara negara dan rakyat dalam demokrasi adalah relasi yang setara dan terbuka: negara mendengar, rakyat berbicara. Tanpa ruang kritik yang bebas dan aman, demokrasi hanya akan menjadi prosedur elektoral tanpa substansi. Karena itu, menjaga kebebasan berpendapat bukan sekadar soal hak warga negara, melainkan soal masa depan demokrasi itu sendiri.
Comments