Dua Dekade Nikel Routa: Janji Smelter Menguap, Lingkungan Rusak, Nilai Tambah Mengalir ke Luar
- Feb 18
- 3 min read
Aktivitas pertambangan nikel oleh PT Sulawesi Cahaya Mineral (SCM) di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), kembali memantik sorotan tajam. Di tengah klaim hilirisasi nasional, warga mempertanyakan ke mana sesungguhnya manfaat ekonomi mengalir, ketika dampak ekologis justru menumpuk di halaman rumah mereka.
Sejumlah elemen masyarakat menilai operasi tambang berlangsung masif. Material nikel disebut rutin dikirim ke kawasan industri pengolahan di PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah. Skema ini memperlihatkan pola klasik daerah penghasil: bijih ditambang di satu provinsi, nilai tambah dinikmati di provinsi lain.
Dalam tata kelola pertambangan, perbedaan lokasi tambang dan smelter memang dimungkinkan. Namun ketika beban lingkungan debu, jalan rusak, sedimentasi sungai terkonsentrasi di Routa, sementara hilirisasi dan efek fiskal lebih dominan di luar Sultra, ketimpangan menjadi isu politik.
“Yang tertinggal di Routa adalah debu, jalan rusak, dan banjir. Yang pergi adalah bijih dan nilai tambahnya,” ujar seorang tokoh masyarakat.
Skema Dana Bagi Hasil (DBH) memang mengatur pembagian penerimaan. Tetapi publik menilai pembagian itu belum mencerminkan keadilan ekologis: daerah menanggung risiko jangka panjang, sementara nilai ekonomi berlapis bergerak menjauh.
Warga melaporkan peningkatan frekuensi banjir dan sedimentasi di sejumlah titik. Aktivitas pembukaan lahan dan lalu lintas truk angkutan disebut memperparah kondisi. Lahan damar dan kawasan sekitar Danau Taparran Teo disebut terdampak ekspansi.
Secara regulasi, perusahaan wajib memiliki AMDAL, menjalankan reklamasi, dan menyusun rencana pascatambang. Namun efektivitas pengawasan menjadi tanda tanya. Apakah mitigasi berjalan sesuai dokumen? Kapan audit lingkungan terakhir dipublikasikan? Seberapa jauh partisipasi warga dalam evaluasi? Tanpa keterbukaan data, ruang kecurigaan melebar.
Di sisi lain, kekecewaan warga memuncak pada janji pembangunan smelter di wilayah mereka. Setelah hampir dua dekade aktivitas tambang, warga merasa tak melihat realisasi konkret.
Rafli, Koordinator “Warga Routa Menggugat”, menyebut tahun ini saja sekitar 19 juta ton material dikirim ke Morowali tanpa kepastian pembangunan smelter di Routa.
“Selama 20 tahun, kami percaya pengorbanan kami akan dibayar dengan kehidupan yang lebih baik. Tanah kami diambil jutaan ton, tapi hasilnya tak kami rasakan,” tegasnya.
Estimasi cadangan nikel di kawasan ini disebut mencapai sekitar 1 miliar ton. PT SCM menguasai konsesi ±21.100 hektare, dengan kandungan nikel dan kobalt signifikan serta proyeksi umur operasi jangka panjang. Angka-angka ini, bagi warga, seharusnya cukup untuk menghadirkan fasilitas pengolahan dan efek berganda ekonomi di Sultra.
Namun proyek yang sempat diproyeksikan di kawasan Indonesia Konawe Industrial Park (IKIP) disebut meredup. Sejumlah peralatan dikabarkan dipindahkan, sebagian karyawan mengalami PHK, dan fokus pembangunan infrastruktur justru terlihat mengarah ke Morowali.
Jika benar demikian, maka janji hilirisasi di daerah penghasil menjadi dipertanyakan.
Kritik juga diarahkan kepada Pemerintah Provinsi Sultra yang dinilai belum menunjukkan langkah evaluatif tegas. Warga mengaku telah menemui Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, serta DPRD untuk mendorong Rapat Dengar Pendapat (RDP). Namun hingga kini, belum ada kepastian arah kebijakan.
Diamnya elite daerah memicu spekulasi tentang kekuatan besar di belakang perusahaan. Beredar dugaan keterkaitan pemilik dengan figur berpengaruh di tingkat nasional klaim yang belum terkonfirmasi resmi. Dalam situasi seperti ini, transparansi dan audit independen menjadi kebutuhan mendesak, bukan opsi.
Jika tidak ada konflik kepentingan, pembukaan data adalah cara paling efektif meredam kecurigaan.
Kasus Routa memperlihatkan dilema besar industri nikel Indonesia: ambisi hilirisasi nasional versus keadilan bagi daerah penghasil. Tanpa tata kelola yang partisipatif dan akuntabel, narasi “pembangunan” berisiko berubah menjadi cerita lama tentang ekstraksi dan ketimpangan.
Warga tidak menolak investasi. Mereka menuntut keadilan smelter dibangun di tanah sendiri, lapangan kerja nyata bagi masyarakat lokal, program pemberdayaan berjalan, dan lingkungan dipulihkan.
Selama pertanyaan itu belum dijawab dengan kebijakan konkret dan data terbuka, nikel Routa akan terus menjadi simbol paradoks: kekayaan alam melimpah, tetapi kesejahteraan lokal tertinggal.
Comments