top of page

Dugaan Penganiayaan Oknum Brimob di Maluku Tuai Kecaman Keras, LKDI Kavita Media: “Negara Tak Boleh Kalah oleh Kekerasan Aparat”

  • Feb 22
  • 3 min read

Lembaga kajian dan media independen LKDI Kavita Media melontarkan kecaman keras atas dugaan penganiayaan yang melibatkan oknum aparat Brimob hingga menewaskan seorang anak remaja di Maluku. Kasus ini dinilai bukan sekadar insiden individual, melainkan cerminan serius krisis akuntabilitas aparat penegak hukum yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara.


Peristiwa tragis yang diduga terjadi di wilayah Maluku itu memicu gelombang kemarahan publik setelah muncul dugaan bahwa tindakan kekerasan oleh oknum dari Korps Brimob Polri berujung pada hilangnya nyawa seorang anak remaja.


LKDI Kavita Media menilai, jika dugaan ini terbukti, maka kasus tersebut tidak dapat lagi dipandang sebagai pelanggaran disiplin biasa, melainkan masuk dalam kategori pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan prinsip perlindungan anak.


Dalam pernyataan resminya, LKDI Kavita Media menyebut bahwa berulangnya kasus kekerasan oleh aparat menunjukkan adanya persoalan struktural yang belum pernah diselesaikan secara tuntas.Menurut analisis lembaga tersebut, pola yang kerap muncul meliputi:

  • Penggunaan kekuatan berlebihan

  • Minimnya kontrol internal yang transparan

  • Lambannya penegakan hukum terhadap oknum aparat

  • Kultur impunitas yang dianggap masih mengakar


Kondisi ini dinilai berbahaya karena menciptakan persepsi bahwa aparat kebal hukum, sementara masyarakat sipil justru menjadi korban.


Kematian seorang anak remaja dalam dugaan tindakan kekerasan aparat menjadi sorotan paling tajam. Secara normatif, negara memiliki kewajiban mutlak melindungi anak, bukan justru membiarkan mereka menjadi korban tindakan represif.


Jika benar korban masih berstatus anak, maka kasus ini bukan hanya persoalan pidana, tetapi juga kegagalan sistemik dalam perlindungan hak anak dan kontrol penggunaan kekuatan oleh aparat bersenjata.


LKDI Kavita Media mendesak agar Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menutup diri dan segera membuka penyelidikan secara transparan, independen, dan akuntabel.Langkah yang dianggap krusial meliputi:

  1. Pemeriksaan menyeluruh terhadap oknum yang terlibat

  2. Autopsi dan investigasi forensik independen

  3. Publikasi kronologi resmi yang tidak manipulatif

  4. Sanksi tegas tanpa kompromi jika terbukti bersalah


Tanpa transparansi, publik berpotensi menilai bahwa institusi hanya melindungi citra, bukan menegakkan keadilan.


Kasus dugaan kekerasan aparat di daerah konflik sosial maupun wilayah sensitif bukan fenomena baru. Pengamat menilai bahwa pendekatan keamanan yang terlalu represif sering kali mengabaikan prinsip proportionality (proporsionalitas) dalam penggunaan kekuatan.


Dalam jangka panjang, pola ini justru kontraproduktif karena:

  • Memicu ketakutan masyarakat terhadap aparat

  • Merusak legitimasi institusi negara

  • Memperlebar jarak antara rakyat dan penegak hukum


LKDI Kavita Media secara tegas mempertanyakan efektivitas mekanisme pengawasan internal kepolisian.Menurut mereka, jika pengawasan berjalan optimal, maka insiden kekerasan yang melibatkan aparat bersenjata tidak akan terus berulang dari waktu ke waktu.

Pernyataan keras lembaga tersebut menyoroti bahwa reformasi institusi keamanan tidak boleh berhenti pada slogan, tetapi harus menyentuh akar persoalan: mentalitas kekuasaan tanpa kontrol sipil yang kuat.


Kasus ini berpotensi memicu krisis kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum, khususnya di wilayah timur Indonesia.Ketika aparat yang seharusnya melindungi justru diduga menjadi pelaku kekerasan, maka legitimasi negara di mata rakyat bisa mengalami delegitimasi moral.


Situasi ini dinilai berbahaya karena dapat memicu:

  • Trauma kolektif masyarakat

  • Ketegangan sosial

  • Delegitimasi institusi keamanan


LKDI Kavita Media menegaskan bahwa tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan oleh aparat, terlebih jika korbannya adalah anak di bawah umur.Mereka menilai, negara harus menunjukkan keberpihakan mutlak pada keadilan, bukan pada perlindungan institusional terhadap oknum pelanggar hukum.


Dugaan penganiayaan yang menewaskan anak remaja di Maluku menjadi ujian serius bagi komitmen negara dalam menegakkan hukum dan melindungi hak asasi manusia.Jika penanganan kasus ini tidak transparan dan tegas, maka publik berhak menilai bahwa reformasi aparat keamanan masih sebatas retorika.


LKDI Kavita Media menegaskan bahwa keadilan tidak boleh dikalahkan oleh kekuasaan bersenjata, dan setiap nyawa warga sipil terlebih anak adalah tanggung jawab mutlak negara untuk dilindungi, bukan dikorbankan dalam praktik kekerasan yang diduga dilakukan oleh oknum aparat.


 
 
 

Comments


©2012 Kavita Media. Makassar Sulawesi Selatan

bottom of page