Fenomena “Ternak Mulyono”: Ketika Politik Kekuasaan Bergeser dari Kepemimpinan ke Reproduksi Loyalitas

Istilah “Ternak Mulyono” tidak lahir dari ruang hampa. Ia muncul sebagai ekspresi kekecewaan publik terhadap praktik politik kekuasaan di penghujung era Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang dinilai tidak lagi berorientasi pada etika kenegarawanan, melainkan pada pelestarian pengaruh melalui jejaring loyalis dan keluarga. “Mulyono” nama kecil Jokowi dipakai sebagai simbol ironi: dari pemimpin yang lahir dari rakyat, menjadi pusat reproduksi kekuasaan yang terkesan diwariskan.

Fenomena ini bukan sekadar ejekan personal. Ia adalah kritik sosial-politik terhadap perubahan watak kekuasaan Jokowi: dari simbol demokrasi elektoral yang sederhana dan merakyat, menjadi aktor sentral dalam konsolidasi oligarki politik yang rapi, sistematis, dan berlapis.

Dari Mandat Rakyat ke Politik Pelanggengan

Pada periode awal kepemimpinannya, Jokowi dipersepsikan sebagai antitesis elite lama. Namun, di periode akhir, arah kekuasaan justru berbelok. Publik menyaksikan bagaimana institusi negara partai, birokrasi, bahkan hukum tampak lentur ketika bersentuhan dengan kepentingan politik keluarga dan lingkar kekuasaan.

Keterlibatan keluarga inti dalam kontestasi politik bukan sekadar soal hak warga negara. Masalahnya terletak pada cara dan jalur yang ditempuh: perubahan aturan, tafsir hukum yang lentur, serta pembiaran etika publik. Dari sini, kritik “Ternak Mulyono” menemukan konteksnya: kekuasaan yang tidak lagi mendidik demokrasi, melainkan memproduksi loyalitas dan ketergantungan.

Kekuasaan yang Mereproduksi, Bukan Mereformasi

“Ternak” dalam istilah ini adalah metafora tajam. Ia menggambarkan bagaimana kekuasaan menciptakan aktor-aktor politik baru kepala daerah, elite partai, pejabat yang tumbuh bukan karena kapasitas dan gagasan, melainkan karena kedekatan dan keberpihakan. Mereka dipelihara oleh sistem patronase: akses, perlindungan, dan karier ditukar dengan kesetiaan.

Dalam kondisi ini, demokrasi kehilangan fungsi korektifnya. Kontestasi berubah menjadi formalitas. Kritik dipinggirkan, oposisi dilemahkan, dan hukum kehilangan ketegasan ketika berhadapan dengan pusat kekuasaan.

Jokowi dan Paradoks Warisan

Pertanyaan kuncinya bukan lagi “apa yang dilakukan Jokowi?”, melainkan “warisan apa yang ia tinggalkan?”. Infrastruktur fisik mungkin tercatat, tetapi warisan institusional etika demokrasi, independensi hukum, dan meritokrasi justru dipertanyakan.

Fenomena “Ternak Mulyono” menandai paradoks itu: seorang presiden yang dulu dielu-elukan sebagai harapan demokrasi, kini dikenang sebagian publik sebagai simbol normalisasi politik dinasti dan pelunakan prinsip negara hukum.

Alarm bagi Demokrasi

Istilah ini keras, bahkan kasar. Namun ia berfungsi sebagai alarm. Ketika bahasa publik menjadi sarkastik, itu pertanda ruang kritik formal telah menyempit. “Ternak Mulyono” adalah jeritan kekecewaan atas demokrasi yang terasa dikelola, bukan dipelihara.

Jika dibiarkan, praktik ini tidak hanya merusak reputasi individu, tetapi juga menggerogoti fondasi demokrasi Indonesia. Kekuasaan yang sehat seharusnya menyiapkan regenerasi berbasis kapasitas, bukan menanam bibit loyalitas yang tumbuh di bawah bayang-bayang satu nama.

Pada titik ini, publik tidak lagi menuntut kesempurnaan Jokowi sebagai manusia. Yang ditagih adalah tanggung jawab sejarahnya sebagai presiden: apakah ia akan dikenang sebagai pemimpin yang selesai dengan kekuasaan, atau sebagai pusat dari kekuasaan yang enggan selesai.

#termul #jokowi