Gubernur Sulawesi Tengah Bersama Forkopimda Bahas Isu Strategis: Dari Tambang Ilegal hingga Stabilitas Harga Jelang Ramadan
- Jan 31
- 2 min read
Kavita Media, Palu - Gubernur Sukteng bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulawesi Tengah menggelar pertemuan strategis untuk menyatukan langkah menghadapi sejumlah persoalan krusial daerah. Pertemuan yang dihadiri unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, dan lembaga penegak hukum tersebut menempatkan isu keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat sebagai agenda utama.
Sejumlah persoalan yang selama ini menjadi sorotan publik dibahas secara terbuka, mulai dari penertiban aktivitas pertambangan ilegal, pemberantasan peredaran narkoba, antisipasi bencana alam, hingga stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang bulan Ramadan. Isu-isu tersebut dinilai saling berkaitan dan membutuhkan pendekatan lintas sektor agar tidak berhenti pada wacana normatif.
Penertiban tambang ilegal menjadi perhatian khusus mengingat dampaknya yang tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan, tetapi juga menimbulkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial di tingkat lokal. Forkopimda menegaskan perlunya penegakan hukum yang konsisten dan tidak tebang pilih, sekaligus evaluasi terhadap lemahnya pengawasan di lapangan yang selama ini membuka ruang praktik ilegal.
Sementara itu, pemberantasan narkoba kembali ditegaskan sebagai ancaman serius bagi generasi muda dan stabilitas sosial Sulawesi Tengah. Forkopimda menilai pendekatan represif saja tidak cukup, tanpa dibarengi penguatan pencegahan, rehabilitasi, dan keterlibatan masyarakat dalam memutus mata rantai peredaran narkotika.
Aspek mitigasi dan antisipasi bencana juga menjadi pembahasan penting, mengingat Sulawesi Tengah merupakan wilayah rawan bencana alam. Forum menekankan pentingnya kesiapsiagaan lintas instansi, perbaikan sistem peringatan dini, serta edukasi publik agar penanganan bencana tidak selalu bersifat reaktif.
Menjelang bulan Ramadan, stabilitas harga kebutuhan pokok menjadi fokus tersendiri. Forkopimda menilai fluktuasi harga yang berulang setiap tahun mencerminkan persoalan struktural dalam distribusi dan pengawasan pasar. Karena itu, penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan pelaku usaha dipandang krusial untuk mencegah penimbunan dan spekulasi harga yang merugikan masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, ditekankan bahwa sinergi antar-lembaga bukan sekadar slogan, melainkan prasyarat utama untuk memastikan kebijakan berjalan efektif di lapangan. Tanpa koordinasi yang solid, berbagai kebijakan strategis berpotensi kembali terjebak dalam pola seremonial dan tidak menyentuh akar masalah.
Pertemuan Forkopimda ini mencerminkan kesadaran pemerintah daerah akan kompleksitas tantangan yang dihadapi Sulawesi Tengah. Namun publik menunggu lebih dari sekadar pernyataan komitmen. Implementasi nyata, konsistensi penegakan hukum, dan keberanian mengambil langkah tegas akan menjadi ukuran apakah sinergi yang digaungkan benar-benar mampu menghadirkan Sulawesi Tengah yang aman dan sejahtera, atau kembali berhenti sebagai agenda rapat tanpa tindak lanjut konkret.
video source : https://web.facebook.com/anwarhafidforsulteng2024
Comments