Ironi di Balik Seruan Perang Narkoba: Eks Kapolres Bima AKBP Didik Putra Kuncoro Diduga Pakai Narkoba

Seruan perang terhadap narkoba mendadak berbalik menjadi ironi. Mantan Kapolres Bima, Didik Putra Kuncoro, yang sebelumnya berdiri di garis depan pemberantasan narkotika, kini terseret dugaan penyalahgunaan sejak Agustus 2025. Jika benar, kasus ini bukan sekadar pelanggaran personal, melainkan ujian telanjang bagi komitmen “zero tolerance” yang selama ini digaungkan institusi penegak hukum.

Seruan lantang memutus rantai peredaran narkoba mendadak berubah menjadi ironi pahit. Sosok yang sebelumnya berada di garis depan pemberantasan narkotika, eks Kapolres Bima Didik Putra Kuncoro, kini justru terseret dugaan penyalahgunaan narkoba sejak Agustus 2025.

Informasi yang beredar menyebutkan adanya temuan internal terkait dugaan penggunaan narkotika oleh perwira menengah tersebut. Jika benar, kasus ini bukan sekadar pelanggaran disiplin, melainkan tamparan keras bagi institusi penegak hukum yang selama ini menggaungkan komitmen “zero tolerance” terhadap narkoba.

Dugaan Konsumsi dan Aliran Dana

Sumber internal menyebutkan pemeriksaan awal mengarah pada dugaan keterlibatan sebagai pengguna. Namun, sorotan publik tak berhenti di sana. Pertanyaan yang lebih besar muncul: apakah ada relasi dengan jaringan peredaran atau aliran dana dari bandar narkoba?

Jika dugaan keterlibatan finansial terbukti, implikasinya jauh lebih serius. Bukan hanya soal moralitas aparat, tetapi potensi konflik kepentingan dan kebocoran operasi pemberantasan narkoba. Publik berhak mengetahui apakah ada kompromi penegakan hukum demi keuntungan pribadi.

Krisis Integritas Penegak Hukum

Kasus ini memperpanjang daftar perwira kepolisian yang tersandung perkara narkotika baik sebagai pelindung jaringan, penerima setoran, maupun pengguna. Di saat masyarakat kecil dihukum berat karena kepemilikan gram narkoba, integritas aparat kembali dipertanyakan ketika yang diduga terlibat justru pejabat penegak hukum.

Pengamat kepolisian menilai, jika penanganan kasus ini tidak transparan dan akuntabel, kepercayaan publik terhadap institusi akan semakin tergerus. Apalagi, jabatan Kapolres bukan posisi sembarangan ia memiliki kewenangan strategis dalam penindakan dan pengawasan wilayah hukum.

Ujian Transparansi Institusi

Hingga kini, publik menunggu pernyataan resmi dan hasil pemeriksaan menyeluruh. Apakah akan diproses pidana? Apakah ada jaringan lebih luas? Atau berhenti pada pelanggaran etik internal?

Di tengah darurat narkoba yang kerap dijadikan alasan operasi besar-besaran, kasus ini menjadi ujian serius: apakah hukum berlaku sama bagi semua, termasuk bagi mereka yang pernah berdiri di podium menyerukan perang terhadap narkotika?

Jika perang terhadap narkoba ingin dipercaya publik, maka konsistensi penegakan hukum harus dimulai dari dalam tubuh institusi sendiri.

#UjianIntegritas #ZeroToleranceDipertanyakan #TransparansiPolri #HukumHarusTegak

#DaruratNarkoba #BersihDariDalam #NoDoubleStandard #Eks Kapolres BimaKota #AKBP DidikPutraKuncoro #PolisiPakai Narkoba