Kapolres Bima Diduga Backing Jaringan Narkoba: Pengkhianatan Serius Terhadap Hukum dan Institusi Polri

Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro Ditahann dan Diperiksa Propam Polda Nusa Tenggara Barat Setelah Diduga Kuat Terlibat Dalam Praktik Perlindungan Terhadap Jaringan Narkoba yang menyeret Mantan Kasatresnarkoba Polres Bima AKP Malaungi.

Citra dan integritas institusi Kepolisian Republik Indonesia kembali menerima pukulan telak. Seorang pejabat strategis di tingkat daerah, Kapolres Bima, justru ditangkap oleh Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama istrinya, setelah diduga kuat terlibat dalam praktik perlindungan terhadap jaringan narkoba kelas kakap.

Penangkapan ini bukan sekadar peristiwa hukum biasa, melainkan alarm keras bagi wajah penegakan hukum nasional. Posisi Kapolres sejatinya adalah garda terdepan dalam perang melawan narkotika—kejahatan luar biasa yang merusak generasi bangsa. Namun dalam kasus ini, simbol otoritas negara justru diduga berubah peran menjadi pelindung kejahatan terorganisir.

Dugaan keterlibatan Kapolres Bima sebagai backing jaringan narkoba menempatkan perkara ini pada level pelanggaran serius, tidak hanya secara pidana, tetapi juga secara etik dan moral institusional. Jika terbukti, maka yang terjadi bukan kelalaian, melainkan pengkhianatan sadar terhadap sumpah jabatan dan amanah publik.

Lebih berbahaya lagi, praktik perlindungan aparat terhadap bandar narkoba berpotensi menciptakan ekosistem impunitas, di mana kejahatan tumbuh subur karena merasa aman di bawah bayang-bayang kekuasaan negara.

Langkah cepat Polda NTB menangkap Kapolres Bima dan istrinya patut dicatat sebagai upaya penyelamatan institusi dari kerusakan yang lebih dalam. Penindakan ini mengirimkan pesan penting: tidak ada jabatan yang kebal hukum, termasuk perwira tinggi di tubuh Polri.

Namun, publik juga berhak bertanya lebih jauh:apakah penangkapan ini merupakan hasil keberanian sistem, atau sekadar pemadaman api setelah kebakaran membesar?

Tanpa pembongkaran menyeluruhtermasuk alur perlindungan, jaringan internal, dan kemungkinan keterlibatan pihak lain kasus ini berisiko berhenti pada individu, bukan sistem.

KEPERCAYAAN PUBLIK DI TITIK KRITIS

Kasus ini kembali membuka luka lama soal krisis kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Ketika seorang Kapolres—representasi negara di tingkat daerah—diduga melindungi kejahatan terorganisir, maka dampaknya melampaui wilayah Bima. Wajah Polri secara nasional ikut tercoreng.

Publik kini menuntut lebih dari sekadar penangkapan. Yang ditunggu adalah proses hukum yang transparan, tegas, dan bebas kompromi. Penanganan perkara ini akan menjadi ujian integritas institusi:apakah Polri mampu membersihkan dirinya sendiri, atau kembali membiarkan kepercayaan masyarakat terkikis oleh skandal yang berulang?

NARKOBA DAN PENGKHIANATAN APARAT

Satu hal yang tidak boleh dilupakan: kejahatan narkoba bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan ancaman langsung terhadap masa depan generasi bangsa. Ketika aparat penegak hukum terlibat di dalamnya, maka kejahatan itu berubah menjadi pengkhianatan berlapis terhadap hukum, institusi, dan rakyat.

Kasus Kapolres Bima harus menjadi momentum bersih-bersih total, bukan hanya episode penegakan hukum sesaat. Jika tidak, maka publik berhak menyimpulkan bahwa perang melawan narkoba hanya slogan, sementara musuh justru dilindungi dari dalam.

#KapolresBima #SkandalNarkoba #Polri #PerangMelawanNarkoba

#ReformasiPolri #HukumTanpaTebangPilih #NoOneAboveTheLaw #KrisisKepercayaan #BersihBersihPolri #PengkhianatanHukum #DaruratNarkoba #SelamatkanGenerasi