Kehadiran Jokowi di Rakernas PSI Kian Mempertebal Polemik Ijazah
- Feb 2
- 2 min read
Meski diklaim tengah dalam kondisi sakit, mantan Presiden Joko Widodo tetap menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Hotel Claro, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu, 31 Januari 2026. Kehadiran tersebut sontak menuai sorotan, bukan semata karena faktor kesehatan, melainkan karena konteks politik dan hukum yang menyertainya.
Kuasa hukum Roy Suryo dkk, Ahmad Khozinudin, menilai kehadiran Jokowi di forum politik PSI justru memperkuat dugaan publik terkait polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 RI itu. Menurut Khozinudin, sikap Jokowi menunjukkan kontradiksi serius antara pernyataan dan tindakan.
“Ini konsisten dengan kontradiksi atau kebohongan. Orang yang memiliki ijazah asli tentu bersikap konsisten dan jujur. Tidak berkelit,” ujar Khozinudin dalam keterangan tertulisnya, Senin, 2 Februari 2026.
Pernyataan tersebut tidak berdiri sendiri. Polemik ijazah Jokowi kembali mengemuka setelah video Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Ova Emilia, viral di media sosial. Dalam dua pernyataan resmi yang diunggah melalui kanal YouTube resmi UGM, Ova menyebut dua tanggal berbeda terkait kelulusan Jokowi.
Dalam video pertama berjudul “Pernyataan Rektor UGM terkait Ijazah Joko Widodo” yang tayang sejak 22 Agustus 2025, Ova menyatakan Jokowi lulus pada 5 November 1985. Namun, dalam video kedua bertajuk “Penegasan Rektor UGM tentang Ijazah Joko Widodo”, tanggal kelulusan tersebut berubah menjadi 23 Oktober 1985. Perbedaan data ini dinilai menambah keraguan publik, terutama karena tidak disertai penjelasan terbuka yang memadai.
Di sisi lain, Jokowi sebelumnya secara terbuka menyatakan kesiapannya untuk hadir di pengadilan dan menunjukkan ijazah lengkapnya mulai dari SD, SMP, SMA hingga S1 UGM dalam sidang Citizen Lawsuit di Pengadilan Negeri Surakarta. Namun, pada agenda pembuktian perkara tersebut, Jokowi tidak hadir dan tidak membawa dokumen yang dijanjikan.
“Di pengadilan, tempat paling sah untuk mengakhiri polemik ini, Jokowi tidak datang. Tidak ada ijazah yang ditunjukkan,” kata Khozinudin.
Kontras sikap ini menjadi sorotan tajam. Jika di PN Surakarta Jokowi absen, di Makassar ia justru hadir, tampil penuh semangat, dan menyampaikan pidato politik dengan nada emosional. Bahkan, Jokowi menyatakan kesiapan “memeras darah” demi membesarkan PSI partai yang kini dipimpin putranya, Kaesang Pangarep, dan memiliki relasi politik langsung dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Bagi Khozinudin, perbedaan perlakuan terhadap dua forum ini; pengadilan dan acara partai memiliki makna politik dan hukum yang serius. “Jika memang memiliki ijazah asli, tidak ada alasan menghindari pengadilan lalu ‘nyelonong’ ke Makassar menghadiri Rakernas PSI,” tegasnya.
Polemik ini pun semakin menempatkan Jokowi pada persimpangan antara klarifikasi hukum dan loyalitas politik. Hingga kini, publik masih menunggu satu hal sederhana namun krusial: kehadiran langsung Jokowi di forum hukum dengan membawa bukti otentik yang selama ini dipersoalkan. Tanpa itu, kontradiksi demi kontradiksi hanya akan terus memupuk kecurigaan, sekaligus memperpanjang krisis kepercayaan publik terhadap transparansi elite kekuasaan.
Comments