top of page

Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Dharma Pongrekun: Hentikan Program MBG

  • Feb 16
  • 1 min read
Seruan penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencuat dari Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Dharma Pongrekun. Ia menilai pemerintah keliru memprioritaskan distribusi makanan ketimbang membereskan akar persoalan kemiskinan. Lebih tajam lagi, ia menyinggung dugaan manipulasi data penggunaan anggaran isu yang, jika terbukti, bukan hanya mencederai program, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan publik terhadap tata kelola kebijakan sosial.
Seruan penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencuat dari Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Dharma Pongrekun. Ia menilai pemerintah keliru memprioritaskan distribusi makanan ketimbang membereskan akar persoalan kemiskinan. Lebih tajam lagi, ia menyinggung dugaan manipulasi data penggunaan anggaran isu yang, jika terbukti, bukan hanya mencederai program, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan publik terhadap tata kelola kebijakan sosial.

Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Dharma Pongrekun melontarkan kritik keras terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia secara terbuka meminta agar program tersebut dihentikan dan pemerintah memfokuskan energi serta anggaran pada akar persoalan yang dinilainya jauh lebih mendasar: kemiskinan.


Menurut Dharma, persoalan gizi tidak berdiri sendiri. “Makanan bergizi itu menjadi pilihan ketika orang tidak miskin. Kalau kemiskinan tidak dibereskan, program ini hanya tambal sulam,” tegasnya. Ia menilai pendekatan yang ditempuh pemerintah berpotensi keliru arah karena lebih menonjolkan distribusi bantuan ketimbang membangun kemandirian ekonomi masyarakat.


Lebih jauh, ia juga menyinggung adanya dugaan manipulasi data penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program. Jika benar terjadi, hal itu bukan sekadar masalah administratif, melainkan potensi penyimpangan serius yang merugikan keuangan negara dan mencederai tujuan mulia program tersebut.


Kritik ini mempertegas kekhawatiran sebagian kalangan bahwa MBG berisiko menjadi proyek populis tanpa fondasi tata kelola yang kuat. Transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan ketat dinilai menjadi syarat mutlak jika program tetap dijalankan. Tanpa itu, MBG dikhawatirkan hanya akan menjadi panggung pencitraan, sementara kemiskinan sebagai akar persoalan tetap tak tersentuh.


Di tengah besarnya alokasi anggaran dan ekspektasi publik, pernyataan Dharma menjadi alarm keras: kebijakan sosial tidak cukup sekadar terlihat baik, tetapi harus tepat sasaran, bersih, dan menyelesaikan masalah dari hulunya.


 
 
 

Comments


©2012 Kavita Media. Makassar Sulawesi Selatan

bottom of page