MENGUNGKAP FAKTA: Hilangnya Nama Ali Mazi dan Dugaan Konflik Kepentingan dalam Kasus Korupsi Kapal Pesiar Rp98 Miliar

Kasus dugaan korupsi pengadaan kapal pesiar di Sulawesi Tenggara tak hanya menyisakan soal kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp98 miliar. Di balik persidangan yang kini bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari, muncul persoalan yang lebih mendasar: potensi konflik kepentingan dalam penegakan hukum, ditandai dengan absennya nama aktor kunci dari dokumen resmi perkara.

Nama mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi, secara mengejutkan tidak tercantum dalam daftar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi yang dibacakan jaksa penuntut umum di persidangan. Padahal, proyek pengadaan kapal pesiar tersebut berlangsung saat Ali Mazi menjabat sebagai kepala daerah posisi yang secara struktural memiliki kewenangan strategis dalam pengambilan keputusan anggaran dan kebijakan proyek.

Fakta ini menjadi krusial karena dalam sistem pemerintahan daerah, proyek bernilai puluhan miliar rupiah tidak mungkin berjalan tanpa persetujuan, pengetahuan, atau setidaknya pembiaran dari pucuk pimpinan eksekutif. Dengan demikian, ketiadaan nama gubernur aktif kala itu dalam dokumen persidangan menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana penelusuran tanggung jawab dilakukan secara menyeluruh.

Kejanggalan semakin menguat ketika pernyataan aparat penegak hukum tidak sepenuhnya sejalan. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Muh Ilham, mengaku tidak mengetahui alasan hilangnya BAP tersebut dan menyarankan konfirmasi kepada penyidik. Pernyataan ini menunjukkan adanya jarak antara institusi penuntut umum dan proses penyidikan jarak yang berpotensi membuka ruang abu-abu dalam perkara besar.

Di sisi lain, Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara justru mengonfirmasi bahwa Ali Mazi memang pernah diperiksa sebagai saksi. Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sultra, Kompol Niko Darutama, menyatakan pemeriksaan tersebut dilakukan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan kapal pesiar jenis Azimut. Namun, ia mengaku tidak mengetahui mengapa BAP pemeriksaan tersebut tidak muncul dalam daftar saksi di persidangan.

Kontradiksi ini memunculkan dugaan serius: apakah absennya nama Ali Mazi murni persoalan teknis yuridis, ataukah cerminan dari konflik kepentingan yang lebih sistemik? Dalam banyak kasus korupsi daerah, relasi kekuasaan antara elite politik, birokrasi, dan aparat penegak hukum kerap menjadi faktor yang memengaruhi arah penanganan perkara—baik secara sadar maupun tidak.

Ali Mazi bukan sekadar mantan pejabat. Ia adalah figur politik berpengaruh di Sulawesi Tenggara, dengan jejaring kekuasaan yang terbentuk selama masa jabatannya. Dalam konteks ini, hilangnya satu BAP bukan lagi persoalan dokumen semata, melainkan menyentuh isu independensi aparat penegak hukum dalam menelusuri aktor utama di balik kebijakan proyek.

Ketiadaan penjelasan resmi dari jaksa penuntut umum terkait tidak dicantumkannya nama Ali Mazi semakin memperbesar ruang spekulasi publik. Apakah pemeriksaan tersebut dianggap tidak relevan secara hukum? Ataukah ada pertimbangan non-yuridis yang membuat peran kepala daerah saat itu tidak ditarik ke ruang sidang?

Kasus kapal pesiar Sulawesi Tenggara kini menjadi cermin problem klasik penanganan korupsi di daerah: perkara berjalan, terdakwa ada, namun bayang-bayang konflik kepentingan membuat publik meragukan apakah hukum benar-benar menyentuh pusat kekuasaan. Tanpa keterbukaan dan penjelasan yang tegas, absennya satu nama penting justru berpotensi melemahkan legitimasi seluruh proses peradilan.

Publik kini menunggu bukan hanya vonis, tetapi juga keberanian aparat hukum untuk menjelaskan: apakah hukum bekerja secara setara, atau masih berhenti di level pelaksana teknis, jauh dari pengambil keputusan.

#KorupsiDaerah #AliMazi #SiapaBertanggungJawab #KapalPesiarSultra #KorupsiKapalPesiar #KorupsiRp98Miliar #KasusKapalPesiar #HukumTajamKeBawah #EliteKebalHukum #InvestigasiHukum #UngkapFakta #JejakKekuasaan #TransparansiHukum #PenegakanHukum #KonflikKepentingan #AbuseOfPower #EliteKebalHukum #SiapaBertanggungJawab #HukumTajamKeBawah #KeadilanUntukPublik #UangRakyat #KavitaMediaStyle #CatatanRedaksi #PublikBerhakTahu #KapalPesiarSultra #KorupsiRp98Miliar #UngkapFakta #JejakKekuasaan #KonflikKepentingan #PublikBerhakTahu