Negara Ini Tidak Kekurangan Anggaran, Tapi Kelebihan Pejabat Bermental Maling
- Feb 17
- 3 min read
Updated: Feb 22
Di atas kertas, Indonesia bukan negara miskin. Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus meningkat dalam satu dekade terakhir dan kini menembus lebih dari Rp3.000 triliun per tahun. Belanja infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan sosial naik signifikan. Namun di lapangan, ironi tak terbantahkan: sekolah rusak masih ditemukan, layanan kesehatan timpang, proyek mangkrak tak kunjung selesai, dan bantuan sosial kerap salah sasaran. Pertanyaannya sederhana: jika uangnya ada, ke mana larinya?
Anggaran Besar, Kebocoran Berulang
Data penindakan menunjukkan bahwa praktik korupsi belum surut. Sepanjang 2024, Indonesia Corruption Watch mencatat ratusan kasus korupsi dengan potensi kerugian negara ratusan triliun rupiah. Sementara itu, Kejaksaan Agung pada 2025 mengungkap potensi kerugian negara akibat korupsi yang mencapai lebih dari Rp300 triliun.
Operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terus membuktikan bahwa pelaku korupsi bukan hanya pejabat level bawah. Kepala daerah, pejabat kementerian, anggota legislatif, hingga aparat penegak hukum terseret perkara.
Masalahnya bukan lagi soal individu “nakal”. Polanya sistemik. Korupsi terstruktur dan berjaringan melibatkan pejabat, pengusaha, dan broker politik.
Indeks Persepsi yang Memburuk
Laporan Transparency International menunjukkan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir stagnan bahkan cenderung menurun. Skor yang berada di kisaran pertengahan 30-an (dari skala 0–100) menempatkan Indonesia dalam kategori negara dengan persoalan serius dalam tata kelola integritas publik.
Skor ini bukan sekadar angka. Ia mencerminkan persepsi global terhadap kualitas birokrasi dan risiko korupsi dalam pengelolaan anggaran.
Distorsi Ekonomi Politik
Dalam perspektif ekonomi politik, korupsi menciptakan distorsi besar:
Anggaran menjadi sumber rente, bukan instrumen pemerataan.
Proyek di-markup untuk mengakomodasi “balik modal” politik.
Pengadaan tidak kompetitif, sarat kolusi.
Kebijakan publik dipengaruhi transaksi, bukan kebutuhan rakyat.
Biaya kampanye politik yang tinggi turut melahirkan budaya “pengembalian investasi”. Jabatan berubah fungsi dari amanah menjadi aset ekonomi. Inilah akar dari mentalitas eksploitasi anggaran negara.
Akibatnya bukan hanya kerugian finansial. Korupsi memperlebar ketimpangan sosial, menurunkan kualitas layanan publik, dan menggerus kepercayaan terhadap demokrasi.
Hukum Tajam ke Bawah?
Kritik publik semakin keras ketika vonis terhadap koruptor dinilai ringan atau tidak menimbulkan efek jera. Remisi, fasilitas mewah di lembaga pemasyarakatan, dan celah prosedural memperkuat persepsi bahwa risiko mencuri uang negara tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh.
Di sisi lain, pelanggaran kecil oleh rakyat biasa sering diproses cepat dan keras. Ketimpangan ini menumbuhkan anggapan klasik: hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas.
Ujian Reformasi Tata Kelola
Peningkatan anggaran tanpa penguatan sistem hanya memperbesar potensi kebocoran. Reformasi yang dibutuhkan bukan sekadar slogan antikorupsi, melainkan langkah konkret:
Digitalisasi anggaran (e-budgeting dan e-procurement).
Transparansi real-time belanja publik.
Perlindungan kuat bagi whistleblower.
Penegakan hukum tanpa kompromi politik.
Reformasi pembiayaan politik agar tidak memicu budaya “balik modal”.
Tanpa itu, setiap kenaikan APBN hanya akan memperluas ruang distribusi rente.
Krisis Bukan pada Anggaran, Tapi pada Integritas
Indonesia tidak kekurangan sumber daya fiskal. Negara memiliki kapasitas anggaran yang besar dan potensi ekonomi yang kuat. Namun pembangunan akan terus tersandera jika integritas pejabat publik langka.
Pernyataan tentang “kelebihan pejabat bermental maling” pada akhirnya bukan sekadar retorika. Ia adalah peringatan keras: krisis utama bangsa ini bukan pada jumlah uang, melainkan pada moralitas dan tata kelola kekuasaan.
Selama jabatan diperlakukan sebagai ladang pribadi, rakyat akan terus menjadi penonton dari anggaran yang tak pernah benar-benar sampai ke tangan mereka.
Comments