Penolakan Program MBG di Sekolah Makin Meluas, Sinyal Keras Krisis Kepercayaan Publik
- Feb 14
- 2 min read
Gelombang penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah mulai merebak dan memunculkan pertanyaan serius tentang kesiapan pemerintah dalam menjalankan program prioritas tersebut. Di berbagai daerah, muncul keberatan dari orang tua siswa, pihak sekolah, hingga pengamat pendidikan yang menilai implementasi program ini belum matang, minim transparansi, dan berpotensi menimbulkan persoalan baru.
Program MBG yang digagas pemerintahan Prabowo Subianto digadang-gadang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas gizi anak dan memperkuat sumber daya manusia sejak dini. Namun di lapangan, sejumlah sekolah mengaku belum mendapatkan kejelasan teknis terkait mekanisme distribusi, standar keamanan pangan, hingga skema pengawasan anggaran.
Beberapa kepala sekolah menyampaikan bahwa mereka belum menerima petunjuk operasional yang rinci. “Kami tidak menolak tujuan programnya. Tapi jika pelaksanaannya dipaksakan tanpa kesiapan dapur, penyimpanan, dan sistem kontrol kualitas, ini berisiko bagi kesehatan siswa,” ujar salah satu kepala sekolah di wilayah Jawa Barat.
Di sisi lain, sebagian orang tua menyuarakan kekhawatiran mengenai kualitas makanan dan potensi pemborosan anggaran. Mereka mempertanyakan apakah program ini benar-benar berbasis kebutuhan riil siswa atau sekadar proyek populis berskala besar. “Kalau tujuannya gizi, kenapa tidak diperkuat dulu data status gizi anak per wilayah? Jangan semua disamaratakan,” kata seorang wali murid.
Pengamat kebijakan publik menilai penolakan ini merupakan sinyal keras bahwa legitimasi sosial sebuah program tidak bisa dibangun hanya dengan narasi besar. Transparansi anggaran, akuntabilitas pelaksana, serta mekanisme evaluasi harus dibuka ke publik secara detail. Tanpa itu, MBG berpotensi menjadi proyek raksasa yang sarat risiko moral hazard.
Secara anggaran, MBG disebut-sebut akan menyerap dana dalam jumlah sangat besar. Namun hingga kini, rincian pembiayaan per siswa, skema tender penyedia makanan, serta sistem pengawasan lintas kementerian belum sepenuhnya terpublikasi secara komprehensif. Ketertutupan ini memicu kecurigaan bahwa program sosial dapat menjadi ruang baru bagi praktik rente dan pemborosan.
Di tingkat sekolah, muncul pula persoalan teknis: bagaimana memastikan makanan tiba tepat waktu, higienis, dan sesuai standar gizi? Siapa yang bertanggung jawab jika terjadi keracunan massal? Bagaimana mekanisme pengaduan dan sanksi? Pertanyaan-pertanyaan ini belum terjawab secara tuntas.
Penolakan yang mulai merebak ini tidak serta-merta mencerminkan resistensi terhadap upaya perbaikan gizi anak. Sebaliknya, banyak pihak menilai pemerintah justru perlu memperlambat langkah, melakukan uji coba terbatas berbasis data, serta melibatkan sekolah dan orang tua dalam perencanaan. Tanpa partisipasi dan transparansi, program sebesar MBG berisiko kehilangan dukungan publik.
Kini, pemerintah dihadapkan pada pilihan: memperbaiki tata kelola dan membuka ruang dialog, atau tetap melaju dengan pendekatan top-down yang berpotensi memperluas penolakan. Jika kritik diabaikan, MBG bisa berubah dari program unggulan menjadi sumber kontroversi berkepanjangan di dunia pendidikan.
Comments