Politik Pecah Belah dan Penghianatan: Warisan Kolonial Belanda yang Masih Bertahan di Indonesia
- Feb 22
- 2 min read
Lebih dari tujuh dekade setelah merdeka, Indonesia secara formal telah lepas dari penjajahan Belanda. Namun, pola kekuasaan yang mengandalkan politik pecah belah, manipulasi identitas, dan fragmentasi sosial justru masih terasa hidup dalam praktik politik modern. Ironisnya, strategi kolonial “divide et impera” yang dulu digunakan oleh Belanda untuk menguasai Nusantara kini kerap muncul kembali dalam dinamika politik domestik, seolah menjadi warisan laten yang belum benar-benar diputus.
Sejarah mencatat, kolonialisme Belanda mempertahankan kekuasaan di Hindia Belanda dengan memecah kekuatan pribumi berdasarkan suku, agama, kelas sosial, dan wilayah. Politik adu domba ini menjadi alat strategis untuk melemahkan solidaritas nasional.
Kini, pola serupa dinilai masih tampak dalam praktik politik elektoral dan kekuasaan: polarisasi identitas, eksploitasi sentimen SARA, dan propaganda yang membelah masyarakat demi kepentingan politik jangka pendek.Perbedaannya hanya pada bentuk, bukan substansi.
Dalam kontestasi politik modern, isu identitas kerap dimobilisasi secara sistematis. Masyarakat tidak lagi dipersuasi melalui gagasan, tetapi dibelah melalui sentimen primordial.Fenomena ini menunjukkan bahwa demokrasi prosedural belum sepenuhnya matang secara substansial.
Alih-alih membangun persatuan, elite politik justru sering memanfaatkan perbedaan untuk menciptakan basis loyalitas politik yang emosional dan irasional.
Dampak politik pecah belah tidak hanya bersifat elektoral, tetapi juga merusak kohesi sosial dan warisan budaya bangsa.Narasi kebencian, disinformasi, dan konflik horizontal memperlemah nilai gotong royong yang selama ini menjadi fondasi sosial Indonesia.
Padahal, semangat persatuan yang pernah diperjuangkan tokoh-tokoh seperti Soekarno dan Mohammad Hatta justru dibangun untuk menghapus sekat-sekat identitas yang diwariskan kolonialisme.
Secara ideologis, Indonesia lahir dari konsensus kebangsaan yang melampaui perbedaan. Namun praktik politik yang terus mengeksploitasi perbedaan dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap warisan budaya persatuan nasional.
Budaya musyawarah, toleransi, dan solidaritas perlahan tergeser oleh budaya politik konflik, saling serang, dan delegitimasi lawan politik.Hal ini mencerminkan pergeseran nilai dari politik kebangsaan menjadi politik kekuasaan pragmatis.
Sejumlah pengamat menilai bahwa politik pecah belah tidak terjadi secara spontan, melainkan direproduksi secara sistemik oleh elit kekuasaan dan jaringan oligarki.Isu sensitif sering dipolitisasi untuk mengalihkan perhatian publik dari persoalan struktural seperti ketimpangan ekonomi, korupsi, dan krisis kebijakan publik.
Strategi ini efektif secara politik, namun berbahaya secara sosial karena memperdalam ketidakpercayaan publik dan konflik horizontal.
Jika pada masa kolonial propaganda dilakukan melalui kontrol informasi, kini polarisasi diperkuat oleh ekosistem digital.Media sosial menjadi arena baru politik pecah belah, di mana hoaks, framing naratif, dan manipulasi opini publik disebarkan secara masif.
Fenomena ini menciptakan “kolonialisme digital” penjajahan opini melalui algoritma dan propaganda, yang membentuk persepsi publik tanpa disadari.
Politik pecah belah yang terus dipelihara berpotensi menimbulkan:
Disintegrasi sosial
Radikalisasi opini publik
Melemahnya legitimasi demokrasi
Erosi kepercayaan terhadap institusi negara
Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat pembangunan nasional karena energi bangsa terkuras oleh konflik horizontal yang terus direproduksi.
Politik pecah belah di Indonesia bukan sekadar dinamika politik biasa, melainkan refleksi dari warisan kolonial yang belum sepenuhnya didekolonisasi secara mental dan struktural.Selama strategi adu domba masih dijadikan alat kekuasaan, maka kemerdekaan politik belum sepenuhnya diikuti oleh kemerdekaan kesadaran kebangsaan.
Jika praktik ini terus dibiarkan, maka bangsa ini berisiko mewarisi bukan hanya sejarah kolonialisme, tetapi juga pola kekuasaan kolonial dalam wajah baru: demokrasi yang terbelah, budaya yang terfragmentasi, dan persatuan yang terus diuji oleh kepentingan politik jangka pendek.
Comments