Satu Dekade Jokowi: Pembangunan Digenjot, Supremasi Hukum Dipertaruhkan
- Feb 16
- 2 min read
Catatan Redaksi Kavita Media
Sepuluh tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo meninggalkan jejak yang memicu perdebatan tajam di ruang publik. Di tengah klaim keberhasilan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, kritik keras justru datang dari kalangan akademisi, aktivis, hingga pegiat antikorupsi yang menilai periode ini sebagai fase kemunduran serius demokrasi Indonesia.
Sejumlah pengamat hukum tata negara menilai supremasi hukum mengalami erosi. Putusan-putusan kontroversial di Mahkamah Konstitusi, terutama menjelang Pemilu 2024, dinilai membuka ruang tafsir yang menguntungkan lingkar kekuasaan. Independensi lembaga peradilan dipertanyakan, sementara praktik legislasi dinilai kerap berlangsung kilat tanpa partisipasi publik yang memadai.
Dari sisi pemberantasan korupsi, pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui revisi undang-undang dan perubahan status pegawai menjadi ASN disebut sebagai titik balik yang signifikan. Sejumlah mantan pimpinan KPK secara terbuka menyatakan bahwa daya gigit lembaga antirasuah itu tak lagi sekuat sebelumnya. Di saat yang sama, kasus-kasus korupsi besar tetap bermunculan, memunculkan kesan bahwa praktik rasuah belum benar-benar terkendali.
Kritik juga mengarah pada fenomena politik dinasti. Keterlibatan keluarga presiden dalam kontestasi politik nasional dan daerah memicu perdebatan etis. Para peneliti politik menyebut tren ini sebagai gejala konsolidasi kekuasaan berbasis kekerabatan yang berpotensi menggerus meritokrasi dan mempersempit ruang kompetisi yang adil.
Di sektor lingkungan, ekspansi industri ekstraktif, proyek strategis nasional, serta pembangunan besar-besaran disebut berdampak pada meningkatnya konflik agraria dan degradasi ekologis. Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai orientasi pembangunan terlalu bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, dengan pengawasan lingkungan yang dinilai belum optimal.
Meski pemerintah menegaskan keberhasilan pembangunan infrastruktur, stabilitas politik, dan peningkatan daya saing, narasi tandingan terus menguat: bahwa demokrasi prosedural tetap berjalan, tetapi kualitasnya menurun. Indeks demokrasi yang stagnan dan meningkatnya polarisasi sosial menjadi indikator yang kerap dikutip untuk memperkuat argumen tersebut.
Bagi para pengkritik, sepuluh tahun terakhir bukan sekadar periode pemerintahan, melainkan fase yang dianggap menentukan arah masa depan republik. Apakah ia akan dikenang sebagai era transformasi atau justru masa kemunduran institusional, sejarah yang akan mengujinya.
Comments