Satu Tahun ASR–Hugua Memimpin Sultra: Antara Realisasi Janji Politik, Capaian Awal, dan Tuntutan Pembuktian Nyata

Genap satu tahun pemerintahan ASR–Hugua sejak 20 Februari 2025 hingga 20 Februari 2026, publik Sulawesi Tenggara mulai menagih konsistensi realisasi janji politik yang pernah digelorakan saat Pilkada 2024. Di tengah klaim capaian awal di sektor ekonomi, pendidikan, dan fondasi infrastruktur, sorotan kritis muncul terkait transparansi progres program unggulan, pemerataan dampak di lapangan, serta sejauh mana janji populis benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke pelosok daerah.

Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara di bawah kepemimpinan ASR–Hugua resmi memasuki usia satu tahun pada 20 Februari 2026. Momentum ini tidak sekadar menjadi seremoni administratif, melainkan titik krusial untuk membuka kembali catatan janji politik yang disampaikan kepada publik saat Pilkada Sultra 2024. Dalam sistem demokrasi, pengingat terhadap janji kampanye bukanlah serangan politik, melainkan bentuk kontrol publik yang sah, konstitusional, dan menjadi bagian dari akuntabilitas kepemimpinan daerah.

Sejak awal kontestasi politik, pasangan ASR–Hugua mengusung visi besar “Mewujudkan Sulawesi Tenggara yang maju menuju masyarakat yang aman, sejahtera, dan religius” dengan delapan program unggulan yang diklaim sebagai jawaban atas kebutuhan mendasar masyarakat. Program tersebut meliputi PENGGARIS (seragam gratis), MANTU (modal usaha ibu-ibu), SPORTIKA (sport center tiap kabupaten/kota), SAMUDRA (Rp1 miliar per desa/kelurahan), layanan ambulans gratis, beasiswa pendidikan, infrastruktur merata, serta ketahanan pangan dan agromaritim. Ditambah lagi dengan janji populis seperti BPJS gratis berbasis KTP, pengantaran obat gratis, hingga rumah singgah pasien rujukan, yang secara politik memang menyentuh kebutuhan langsung masyarakat akar rumput.

Namun, setelah satu tahun pemerintahan berjalan, sorotan publik mulai bergeser dari retorika visi ke realisasi konkret. Pertanyaan yang mengemuka bukan lagi sekadar ada atau tidaknya program, melainkan seberapa serius perencanaan, alokasi anggaran, transparansi pelaksanaan, dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat di lapangan. Publik menilai, janji politik adalah kontrak moral terbuka kepada rakyat, sehingga evaluasi berkala menjadi kewajiban etis pemerintah daerah.

Secara administratif, laporan capaian satu tahun menunjukkan bahwa sejumlah program unggulan mulai dijalankan dalam kategori “quick wins”. Di sektor ekonomi, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara disebut mengalami peningkatan hingga masuk dalam Top 6 nasional pada November 2025, sementara program MANTU telah menyalurkan bantuan modal usaha tahap awal kepada kelompok perempuan dan UMKM. Pada sektor pendidikan, program seragam sekolah gratis dan penyaluran beasiswa tahap pertama mulai direalisasikan, menyasar siswa dan mahasiswa kurang mampu. Sementara di sektor infrastruktur, komitmen perbaikan jalan provinsi mulai diakomodasi dalam struktur APBD 2026, dengan fokus pada penanganan jalan rusak yang sebelumnya terbengkalai.

Dari sisi persepsi publik, hasil survei menunjukkan angka kepuasan yang relatif tinggi pada tahun pertama pemerintahan. Survei Charta Politika mencatat tingkat kepuasan mencapai 81,5 persen pada pertengahan 2025, sedangkan survei JSI memberikan skor 77,45 dengan kategori “cukup baik”. Secara politik, angka ini menunjukkan legitimasi awal yang cukup kuat terhadap kinerja pemerintahan ASR–Hugua.

Namun, di balik angka kepuasan tersebut, kritik substantif tetap mengemuka. Sejumlah temuan independen menunjukkan bahwa sekitar 73 persen masyarakat Sulawesi Tenggara belum mengetahui secara detail delapan program unggulan yang dijanjikan. Kondisi ini mengindikasikan lemahnya sosialisasi kebijakan dan komunikasi publik pemerintah daerah, yang berpotensi membuat program terlihat berjalan secara administratif tetapi tidak sepenuhnya dipahami, apalagi dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Kelompok masyarakat sipil dan elemen kritis juga menilai bahwa sebagian capaian tahun pertama masih cenderung bersifat simbolik dan seremonial. Kritik mengarah pada realisasi infrastruktur yang dinilai belum merata di seluruh kabupaten/kota, terutama di wilayah pelosok dan kepulauan yang justru menjadi titik krusial konektivitas ekonomi daerah. Keterbatasan transisi anggaran dari periode sebelumnya memang menjadi faktor teknis, namun publik menilai hal tersebut tidak boleh menjadi alasan berlarut-larut terhadap lambannya pemerataan pembangunan.

Secara analitis, fondasi kebijakan pemerintahan ASR–Hugua dapat dikatakan mulai terbentuk, khususnya pada sektor ekonomi dan pendidikan yang lebih cepat menunjukkan output awal. Akan tetapi, tantangan terbesar terletak pada pemerataan dampak dan konsistensi implementasi lintas wilayah. Program unggulan seperti SAMUDRA, ambulans gratis, hingga ketahanan pangan berbasis agromaritim masih menunggu pembuktian nyata dalam skala luas, bukan sekadar percontohan atau tahap awal pelaksanaan.

Lebih jauh, tahun pertama pemerintahan adalah fase konsolidasi kebijakan, sedangkan tahun kedua akan menjadi fase pembuktian. Jika pada tahun pertama fokus pada fondasi dan perencanaan, maka tahun 2026 menjadi ujian sesungguhnya terhadap janji besar seperti infrastruktur merata, swasembada pangan daerah, serta penguatan layanan kesehatan dan pendidikan berbasis keadilan sosial.

Dengan demikian, evaluasi satu tahun pemerintahan ASR–Hugua menunjukkan dinamika yang tidak hitam-putih: ada program yang mulai berjalan dan mendapat apresiasi, tetapi juga ada kritik serius terkait transparansi, pemerataan manfaat, dan kedalaman dampak kebijakan. Pada titik ini, publik tidak lagi hanya menuntut janji dan narasi visi, melainkan laporan progres yang terukur, terbuka, dan berbasis data. Sebab dalam demokrasi, legitimasi kekuasaan tidak diukur dari popularitas awal, melainkan dari konsistensi menunaikan janji politik yang telah diikrarkan di hadapan rakyat.

#ASRHugua #1TahunPemerintahan #EvaluasiPemerintahan #SulawesiTenggara #JanjiPolitik #AkuntabilitasPublik #KontrolPublik #KebijakanDaerah #PembangunanSultra #ProgramUnggulan #TransparansiAnggaran #KinerjaPemerintah #InfrastrukturSultra #EkonomiDaerah #PendidikanSultra #AnalisisKebijakan #DemokrasiDaerah #SorotanPublik