Dalam teori demokrasi, kritik terhadap pejabat publik bukanlah tindakan ofensif, melainkan mekanisme akuntabilitas kekuasaan. Jabatan publik adalah konstruksi institusional yang lahir dari mandat rakyat, bukan perpanjangan identitas personal. Karena itu, kritik secara inheren ditujukan pada kebijakan, proses pengambilan keputusan, serta dampaknya bagi masyarakat luas bukan pada kehidupan pribadi atau martabat individual pejabat. Masalah muncul ketika pejabat menyamakan kritik