Kritik terhadap Pejabat Bukan Penghinaan
Dalam teori demokrasi, kritik terhadap pejabat publik bukanlah tindakan ofensif, melainkan mekanisme akuntabilitas kekuasaan. Jabatan publik adalah konstruksi institusional yang lahir dari mandat rakyat, bukan perpanjangan identitas personal. Karena itu, kritik secara inheren ditujukan pada kebijakan, proses pengambilan keputusan, serta dampaknya bagi masyarakat luas bukan pada kehidupan pribadi atau martabat individual pejabat.
Masalah muncul ketika pejabat menyamakan kritik terhadap kebijakan dengan penghinaan pribadi. Kekeliruan kategorisasi ini berbahaya karena mengaburkan batas antara ranah publik dan ranah privat. Ketika kritik dipersonalisasi, ruang diskursus kebijakan bergeser menjadi konflik emosional dan moral, menjauh dari substansi persoalan yang seharusnya diperdebatkan secara rasional.
Fenomena tersebut kerap berkaitan dengan lemahnya budaya deliberatif dalam praktik demokrasi. Alih-alih merespons kritik dengan data, argumen, dan koreksi kebijakan, respons yang muncul justru berupa pelabelan, delegitimasi, bahkan kriminalisasi. Pola ini, jika dibiarkan, berpotensi merusak kualitas demokrasi karena membatasi partisipasi publik dalam mengawasi kekuasaan dan menutup ruang koreksi dari masyarakat.
Sejumlah penelitian tentang demokrasi menunjukkan, negara yang memberi ruang luas bagi kritik publik cenderung menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif. Sebaliknya, ketika kritik ditekan, kesalahan kebijakan tidak serta-merta hilang ia hanya tertutup sementara, lalu membesar di balik layar tanpa mekanisme koreksi yang sehat. Dalam konteks ini, kritik bukan ancaman bagi negara, melainkan prasyarat agar negara tetap rasional dan berfungsi.
Pandangan serupa disampaikan Rocky Gerung, yang menegaskan bahwa kritik terhadap pejabat adalah kritik terhadap jabatan publik dan kebijakan, bukan penghinaan personal. Jabatan publik bukan milik individu, melainkan titipan rakyat yang harus siap diuji setiap saat. Begitu seseorang duduk di kursi kekuasaan, ia tidak lagi membawa perasaan pribadi, melainkan memikul tanggung jawab publik.
Namun, di sinilah persoalan mendasarnya. Banyak pejabat keliru memahami makna kekuasaan. Jabatan dianggap sebagai perpanjangan ego, sehingga setiap kritik terasa sebagai serangan terhadap harga diri. Ketika kebijakan gagal menjawab realitas, kritik tidak dihadapi dengan penjelasan atau perbaikan, melainkan dengan drama moral: dituduh sebagai penghinaan, ujaran kebencian, atau bahkan direspons dengan ancaman hukum. Ini bukan pembelaan kehormatan, melainkan tanda kepanikan intelektual.
Kritik memang sering terasa gelap dan menusuk, karena ia membuka kebohongan yang selama ini ditutupi seremoni dan slogan. Ia membongkar kebijakan yang lahir tanpa riset, keputusan yang diambil tanpa empati, serta kekuasaan yang lebih sibuk menjaga citra daripada memperbaiki nasib rakyat. Pejabat yang alergi terhadap kritik sesungguhnya sedang mengakui bahwa kekuasaannya berdiri di atas fondasi yang rapuh.
Dalam demokrasi, kritik adalah mekanisme kesehatan kekuasaan. Tanpanya, kekuasaan berubah menjadi ruang gelap tempat kesalahan dibiarkan tumbuh dan kegagalan disembunyikan. Jika kritik dianggap sebagai penghinaan, maka yang sesungguhnya sedang dihina adalah akal sehat publik. Dan ketika akal sehat dibungkam, negara tidak runtuh dengan ledakan ia membusuk perlahan dalam tepuk tangan palsu.
Comments