Dalam teori demokrasi, kritik terhadap pejabat publik bukanlah tindakan ofensif, melainkan mekanisme akuntabilitas kekuasaan. Jabatan publik adalah konstruksi institusional yang lahir dari mandat rakyat, bukan perpanjangan identitas personal. Karena itu, kritik secara inheren ditujukan pada kebijakan, proses pengambilan keputusan, serta dampaknya bagi masyarakat luas bukan pada kehidupan pribadi atau martabat individual pejabat. Masalah muncul ketika pejabat menyamakan kritik

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri memeriksa komika Pandji Pragiwaksono terkait laporan dugaan penghinaan dan/atau ujaran kebencian bermuatan SARA terhadap masyarakat Toraja. Pemeriksaan yang berlangsung di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (2/2/2026), menjadi pintu awal proses hukum yang sekaligus menghidupkan kembali perdebatan lama: elastisitas pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). “Dapat panggilan untuk terka