RUBRIK: EKONOMI DAN HUKUM KAVITA MEDIA NET, Jakarta — Indonesia tidak kekurangan kekayaan alam. Hutan, mineral, batu bara, minyak, gas, laut, dan lahan produktif merupakan modal besar untuk membangun kemakmuran. Namun, kekayaan tersebut tidak otomatis menjamin kesejahteraan apabila pengelolaannya lemah, pengawasannya tidak efektif, dan praktik korupsi serta penipuan merusak tata kelola ekonomi. Persoalan mendasarnya bukan semata-mata berapa banyak sumber daya alam yang dimil

Indonesia hari ini seperti hidup dalam ilusi kebesaran. Di podium-podium resmi, para pejabat berbicara lantang tentang pertumbuhan ekonomi, proyek infrastruktur raksasa, dan ambisi menjadi kekuatan besar di kawasan. Namun di balik semua retorika itu, ada satu kenyataan pahit yang sering disembunyikan di balik angka-angka makro: negeri ini berdiri di atas gunungan utang yang terus membengkak, sementara keberanian untuk mengakui risiko nyaris tidak ada. Ironinya, semakin besar

Menteri Keuangan Purbaya menyebut kondisi ekonomi Indonesia yang dinilainya “morat-marit” tidak dipengaruhi oleh tekanan ekonomi global, melainkan oleh ketidakmampuan pejabat publik dalam mengelola kebijakan. Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena secara terbuka menggeser narasi kegagalan ekonomi dari faktor eksternal ke problem internal pemerintahan. Menurut Purbaya, perlambatan dan berbagai distorsi ekonomi yang muncul belakangan tidak bisa lagi disederhanakan sebagai d