INDONESIA: Negeri yang Paling Angkuh dengan Utang-Utang yang Tak Terbayar
Indonesia hari ini seperti hidup dalam ilusi kebesaran. Di podium-podium resmi, para pejabat berbicara lantang tentang pertumbuhan ekonomi, proyek infrastruktur raksasa, dan ambisi menjadi kekuatan besar di kawasan. Namun di balik semua retorika itu, ada satu kenyataan pahit yang sering disembunyikan di balik angka-angka makro: negeri ini berdiri di atas gunungan utang yang terus membengkak, sementara keberanian untuk mengakui risiko nyaris tidak ada.
Ironinya, semakin besar utang yang ditumpuk, semakin besar pula nada kesombongan yang dipertontonkan. Pemerintah memamerkan proyek jalan tol, bandara, pelabuhan, hingga ibu kota baru seolah semuanya lahir dari kekuatan ekonomi yang mandiri. Padahal sebagian besar proyek itu bertumpu pada pembiayaan utang—utang yang suatu hari harus dibayar oleh rakyat melalui pajak yang semakin menekan, subsidi yang dipangkas, dan biaya hidup yang terus merangkak naik.
Yang lebih mengkhawatirkan bukan sekadar jumlah utangnya, melainkan mentalitas yang mengiringinya. Alih-alih membangun ekonomi produktif yang kuat, negara justru semakin terbiasa menutup lubang lama dengan utang baru. Defisit ditambal dengan pinjaman, proyek baru dibiayai obligasi, sementara beban bunga terus menggerogoti ruang fiskal negara. Ini bukan strategi pembangunan jangka panjang ini lebih mirip siklus ketergantungan yang dibungkus jargon kemajuan.
Di ruang publik, kritik terhadap utang sering kali dipatahkan dengan argumen normatif: rasio utang terhadap PDB masih aman, semua negara juga berutang, dan pembangunan memang butuh pembiayaan besar. Argumen ini terdengar rasional di atas kertas, tetapi mengabaikan satu pertanyaan mendasar: apakah utang tersebut benar-benar menghasilkan produktivitas yang mampu membayar dirinya sendiri?
Jika utang hanya melahirkan proyek yang tidak efisien, pembangunan yang tidak merata, atau bahkan ladang rente bagi elite politik dan oligarki, maka utang itu bukan investasi masa depan melainkan beban sejarah yang diwariskan ke generasi berikutnya.
Indonesia seharusnya menjadi negara yang rendah hati dalam mengelola keuangannya.
Negara dengan jumlah penduduk besar, ketimpangan yang masih tinggi, dan basis industri yang belum kuat seharusnya berhati-hati dalam menumpuk kewajiban jangka panjang. Namun yang terjadi justru sebaliknya: keberanian untuk berutang sering dipamerkan sebagai simbol keberhasilan pembangunan.
Inilah paradoks Indonesia modern: negara yang ingin terlihat kuat di panggung global, tetapi masih rapuh dalam fondasi ekonominya. Negara yang gemar berbicara tentang kemandirian, namun semakin bergantung pada pembiayaan eksternal.
Kesombongan fiskal seperti ini berbahaya. Karena ketika ekonomi global terguncang, ketika bunga utang naik, atau ketika penerimaan negara melemah, yang pertama kali merasakan dampaknya bukan para pengambil keputusan melainkan rakyat biasa.
Pada akhirnya, sejarah tidak akan menilai seberapa megah proyek yang dibangun dari utang. Sejarah hanya akan mencatat satu hal: apakah sebuah bangsa cukup bijak untuk tidak menjual masa depannya demi ilusi kemajuan hari ini.
Comments