Putusan Mahkamah Agung membatalkan keabsahan surat penyetaraan pendidikan Gibran. Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya juga mencatat tidak ditemukannya bukti meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen kelulusan setara SMA dari luar negeri. Namun, konsekuensi hukum kedua putusan harus dibaca secara terpisah. Rubrik: Hukum dan Politik | Akuntabilitas Kekuasaan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agust

KAVITA MEDIA NET | HUKUM, KONSTITUSI DAN ETIKA PUBLIK JAKARTA — Polemik mengenai dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Forum Guru Besar Indonesia menerbitkan surat terbuka bertanggal 19 Oktober 2026 yang menyerukan langkah moral kepada Gibran, termasuk tuntutan pengunduran diri demi menjaga kehormatan konstitusi dan etika bernegara. Surat yang diberitakan memuat nama sejumlah profesor tersebut bukanlah putusan pengadilan ataupun perinta