Wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali menguat. Argumen utamanya sederhana namun menggugah: biaya politik pilkada langsung terlalu mahal dan menjadi salah satu pemicu korupsi kepala daerah . Namun pertanyaan kuncinya tetap mengemuka apakah pilkada lewat DPRD benar-benar mampu mengurangi korupsi, atau justru hanya menggeser locus korupsi ke ruang yang berbeda? Selama dua dekade pilkada langsung berjalan, kepala daerah mendominasi daftar pelaku korups
