Gratis Kuliah Rp 183 Triliun per Tahun: Ambisi Besar Prabowo Diuji Realitas Fiskal
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto bsama Ambisi besar Presiden Prabowo Subianto untuk menggratiskan biaya pendidikan tinggi di Indonesia menghadapi ujian realitas fiskal yang signifikan. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, mengungkapkan bahwa kajian pemerintah menunjukkan kebutuhan anggaran mencapai Rp 183 triliun per tahun untuk merealisasikan program kuliah gratis tersebut.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, program tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp 183 triliun per tahun.
Angka itu bukan kecil. Nilainya mendekati seperempat total anggaran pendidikan nasional dalam APBN dan berpotensi menambah tekanan serius terhadap ruang fiskal negara.
Skema Pendanaan: BOPTN dan BOPTS
Menurut Brian, jika kebijakan ini direalisasikan, pembiayaan akan disalurkan melalui skema Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Swasta (BOPTS). Artinya, negara akan menanggung biaya operasional kampus sebagai kompensasi atas penghapusan uang kuliah yang dibayar mahasiswa.
Namun, skema tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan mendasar. Apakah seluruh mahasiswa akan digratiskan tanpa batas? Ataukah hanya kelompok tertentu? Bagaimana mekanisme distribusi untuk ribuan perguruan tinggi swasta yang memiliki karakteristik dan struktur biaya berbeda?
“Ini yang memang sedang kami lakukan kajian-kajian dengan Pak Mensesneg, Kementerian Keuangan dan lain-lain, termasuk kemungkinan pendekatan-pendekatan lainnya,” ujar Brian.
Pernyataan itu mengindikasikan bahwa rencana tersebut masih berada pada tahap kalkulasi fiskal dan desain kebijakan.
Beban Fiskal dan Prioritas Anggaran
Dengan kebutuhan Rp 183 triliun per tahun, pemerintah menghadapi tantangan realistis: dari mana sumber pendanaannya? Dalam konteks APBN yang juga harus membiayai subsidi energi, pertahanan, kesehatan, hingga program makan bergizi gratis, ruang fiskal tidak tanpa batas.
Pengamat kebijakan publik menilai, kebijakan pendidikan gratis memang ideal secara normatif, tetapi harus dibarengi desain yang presisi agar tidak membebani keuangan negara secara berlebihan.
“Gratis untuk semua belum tentu adil. Bisa jadi lebih efektif jika diperluas berbasis kebutuhan ekonomi,” kata seorang analis fiskal.
Skema bantuan berbasis kelompok rentan dinilai lebih realistis dibanding penghapusan total biaya kuliah tanpa segmentasi.
Dampak terhadap Mutu Pendidikan
Aspek lain yang tak kalah penting adalah mutu pendidikan tinggi. Jika biaya operasional kampus sepenuhnya bergantung pada transfer pemerintah, maka stabilitas anggaran menjadi krusial. Keterlambatan pencairan atau ketidakpastian alokasi berpotensi mengganggu operasional akademik.
Perguruan tinggi swasta, khususnya yang tidak memiliki dana abadi besar, akan sangat bergantung pada konsistensi BOPTS. Tanpa perhitungan matang, kebijakan populis bisa berujung pada penurunan kualitas layanan pendidikan.
Antara Janji Politik dan Realitas Anggaran
Keinginan menggratiskan biaya kuliah sejalan dengan semangat pemerataan akses pendidikan tinggi. Namun, angka Rp 183 triliun menjadi pengingat bahwa kebijakan sosial berskala nasional selalu berhadapan dengan realitas fiskal.
Kini bola berada di tangan tim lintas kementerian: apakah negara mampu mendanai ambisi tersebut secara berkelanjutan, atau perlu merumuskan model kompromi yang lebih terukur?
Dalam kebijakan publik, idealisme harus berjalan seiring dengan kalkulasi. Pendidikan tinggi gratis adalah visi besar. Tetapi tanpa fondasi anggaran yang kokoh, visi itu bisa berubah menjadi beban jangka panjang bagi keuangan negara.
Comments