Indonesia Emas 2045 atau Ilusi Kolektif? Generasi Stunting, Utang Menggunung, Demokrasi Melemah
Catatan Rocky Gerung pada Acara Kenduri Cinta Cak Nun

Bayangkan seorang bayi yang bahkan belum sempat menangis, tetapi secara statistik sudah mewarisi beban utang puluhan juta rupiah. Ia belum mengenal dunia, namun negara telah lebih dulu menagih masa depannya. Pada saat yang sama, kita dengan ringan merayakan slogan “Indonesia Emas 2045”, seolah emas itu otomatis lahir dari baliho dan pidato. Fakta berbicara lain: satu dari empat anak Indonesia masih bergulat dengan stunting. Ini bukan sekadar soal tinggi badan, melainkan soal kapasitas kognitif, daya saing, dan kualitas generasi. Bagaimana mungkin kita bermimpi tentang lompatan peradaban jika fondasi biologisnya rapuh?
Demokrasi, seperti tubuh, memerlukan sistem pencernaan yang sehat. Ia butuh elite yang mampu mencerna kritik, menyaring kepentingan, dan mengolah perbedaan menjadi kebijakan. Namun yang tampak justru gejala sebaliknya: indeks demokrasi melemah, ruang kritik menyempit, dan hukum kerap terasa lentur ke atas namun kaku ke bawah. Reformasi yang dulu diperjuangkan dengan darah dan air mata kini seperti sekadar catatan kaki dalam buku sejarah. Pertanyaannya tajam: apakah kita sedang membangun republik warga negara, atau sekadar memperpanjang republik kekuasaan?
Sumpah Pemuda 1928 adalah janji kolektif tentang masa depan yang setara dan berdaulat. Bung Karno pernah berkata, “Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.” Kalimat itu lahir dari keyakinan pada energi perubahan, bukan pada konsolidasi kekuasaan. Namun hari ini, politik sering kali bergerak bukan untuk memperluas meritokrasi, melainkan merawat garis keturunan. Demokrasi direduksi menjadi prosedur elektoral, padahal esensinya adalah kesetaraan martabat. Jika konstitusi bisa dinegosiasikan demi satu nama atau satu keluarga, maka yang digadaikan bukan sekadar aturan, melainkan kepercayaan publik.
Bonus demografi kerap dielu-elukan sebagai tiket emas menuju kemajuan. Tetapi demografi tanpa kualitas adalah ilusi statistik. Tanpa investasi serius pada pendidikan, kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja bernilai tambah, ledakan usia produktif justru berpotensi menjadi beban sosial. Kita bisa saja menjadi pasar besar, tetapi bukan produsen gagasan. Kita bisa ramai secara jumlah, tetapi sepi dalam daya saing. Jika negara-negara tetangga berlari dengan inovasi, sementara kita masih berkutat pada polemik simbolik, maka 2045 berisiko menjadi cermin yang memantulkan ketertinggalan.
Lebih mengkhawatirkan lagi, perdebatan publik kian digantikan oleh sentimen dan politik bantuan. Bantuan sosial memang penting sebagai jaring pengaman, tetapi ketika ia dipolitisasi, rakyat tidak lagi diposisikan sebagai warga yang berdaulat, melainkan sebagai objek yang harus berterima kasih. Demokrasi yang sehat mensyaratkan warga yang mandiri secara ekonomi dan kritis secara intelektual. Hak tertinggi rakyat bukan menerima bantuan, melainkan mengoreksi penguasa tanpa rasa takut.
Optimisme tetap perlu, tetapi ia harus ditopang data dan keberanian membaca realitas. Optimisme tanpa evaluasi hanyalah euforia. Lebih berbahaya lagi, ia bisa menjadi alat pembius kolektif. Kita tidak boleh terus membeli “kucing dalam karung” ketika lubangnya kian jelas terlihat. Indonesia Emas bukan takdir; ia adalah hasil dari pilihan kebijakan hari ini. Jika kita gagal memperkuat kualitas manusia, menjaga integritas demokrasi, dan menolak politik dinasti, maka yang tersisa pada 2045 bukanlah emas melainkan penyesalan historis.
Warisan demokrasi tidak habis dalam satu malam. Ia terkikis perlahan, ketika publik lelah berpikir dan elite enggan mendengar. Karena itu, merawat akal sehat, keberanian moral, dan tradisi kritik adalah kerja panjang yang tak boleh ditunda. Sebab masa depan tidak diwariskan begitu saja ia diperjuangkan, atau ia hilang.



Comments