KEMISKINAN MODERN: KETIKA KETIDAKADILAN BERGANTI KOSTUM
Updated: Oct 11
Oleh: Alfian Ali, ST MT PhD - Pengamat transformasi digital dan literasi masyarakat LKDID Kavita Media Indonesia
Kemiskinan tidak pernah benar-benar menghilang. Ia hanya semakin piawai berganti kostum. Jika dahulu kemiskinan mudah dikenali melalui rumah reyot, perut lapar, dan ketiadaan pekerjaan, kini wajahnya jauh lebih rumit. Ia bisa bersembunyi di balik seragam pegawai, ijazah sarjana, telepon pintar, bahkan slip gaji yang rutin diterima setiap bulan.
Seseorang bisa bekerja delapan jam sehari, bahkan lebih, tetapi tetap hidup dalam kecemasan. Kontrak kerja tidak pasti, perlindungan sosial terbatas, tabungan nyaris tidak ada, dan satu kali sakit serius atau kehilangan pekerjaan dapat meruntuhkan seluruh fondasi ekonominya.
Inilah paradoks kemiskinan modern: memiliki penghasilan tidak selalu berarti memiliki keamanan hidup.
Kemiskinan kontemporer tidak cukup diukur dari berapa rupiah yang masuk ke rekening seseorang. Ia juga harus dibaca dari seberapa rentan seseorang menghadapi krisis, seberapa jauh aksesnya terhadap pendidikan dan kesehatan, serta apakah ia memiliki kesempatan nyata untuk memperbaiki kehidupannya.
Orang mungkin tidak kelaparan hari ini, tetapi belum tentu mampu membayar biaya rumah sakit esok hari. Ia mungkin bekerja hari ini, tetapi tidak memiliki jaminan bahwa bulan depan masih mempunyai pekerjaan. Secara administratif terlihat produktif, tetapi secara ekonomi hidup di tepi jurang.
Ketika sistem menyalahkan korban
Persoalan menjadi lebih serius ketika kemiskinan struktural diperlakukan seolah-olah sekadar kegagalan pribadi.
Pekerja yang kehilangan pekerjaan diminta meningkatkan keterampilan. Petani yang kehilangan akses terhadap tanah didorong menjadi pengusaha. Mahasiswa yang kesulitan membayar pendidikan disarankan mencari pinjaman. Warga yang tertinggal dalam akses teknologi diberi seminar tentang pentingnya transformasi digital.
Peningkatan keterampilan, kewirausahaan, pendidikan keuangan, dan literasi digital tentu penting. Namun, semuanya menjadi tidak memadai apabila diperlakukan sebagai jawaban tunggal atas persoalan yang akarnya jauh lebih dalam.
Bagaimana seseorang bisa bersaing jika akses pendidikannya timpang? Bagaimana pekerja dapat membangun masa depan jika upahnya habis untuk kebutuhan dasar? Bagaimana petani bisa mandiri jika akses terhadap modal, lahan, pasar, dan perlindungan harga sangat terbatas?
Di sinilah letak persoalannya: masyarakat terus diminta beradaptasi, sementara struktur yang menciptakan ketimpangan tidak selalu ikut dibenahi.
Sistem menciptakan kerentanan, lalu individu diminta menanggung sendiri akibatnya. Ketika gagal, ia dianggap kurang tangguh. Ketika tertinggal, ia dicap tidak adaptif. Ketika jatuh miskin, ia ditanya mengapa tidak bekerja lebih keras.
Ironisnya, pertanyaan tentang tanggung jawab kebijakan, kualitas lapangan kerja, distribusi kesempatan, dan efektivitas perlindungan sosial justru kerap tenggelam di balik nasihat motivasi.
Ketika persoalan struktural terus dijawab dengan nasihat individual, ketidakadilan berisiko tampil sebagai kesalahan pribadi.
Orang miskin juga diwajibkan menjadi digital
Kemiskinan modern memiliki wajah lain yang tak kalah ironis: biaya untuk mengakses kesempatan hidup.
Untuk melamar pekerjaan, seseorang membutuhkan telepon pintar dan koneksi internet. Untuk mengakses layanan publik, ia mungkin harus memahami aplikasi dan menyiapkan dokumen digital. Untuk menerima informasi tentang bantuan sosial, ia membutuhkan akses terhadap kanal komunikasi yang tersedia. Untuk meningkatkan daya saing, ia didorong mengikuti pelatihan dan memperoleh sertifikat.
Teknologi seharusnya membuka pintu kesempatan. Namun, ketika akses terhadap perangkat, jaringan, keterampilan, dan layanan digital tidak merata, teknologi juga dapat menjadi gerbang baru yang memisahkan mereka yang mampu berpartisipasi dari mereka yang tertinggal.
Masyarakat yang tidak memiliki akses memadai bukan hanya menghadapi keterbatasan ekonomi, tetapi juga berisiko kehilangan akses terhadap informasi, pekerjaan, pendidikan, dan pelayanan.
Di tengah euforia transformasi digital, pertanyaan mendasarnya bukan sekadar berapa banyak aplikasi yang berhasil diluncurkan. Pertanyaannya adalah: siapa yang benar-benar dapat menggunakannya, siapa yang tertinggal, dan siapa yang harus menanggung biaya untuk masuk ke dalam sistem tersebut?
Ada ironi besar ketika layanan disebut semakin mudah karena tersedia secara daring, sementara sebagian warga justru kesulitan mengaksesnya akibat keterbatasan perangkat, jaringan, kemampuan digital, atau pendampingan.
Digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi. Tetapi efisiensi bagi penyelenggara layanan belum tentu berarti kemudahan bagi semua warga.
Kapitalisme digital dan komersialisasi kerentanan
Dalam ekonomi digital, hampir setiap aktivitas membutuhkan perangkat, jaringan, akun, atau layanan tertentu. Kebutuhan itu menciptakan peluang ekonomi, tetapi sekaligus dapat menambah beban pengeluaran bagi masyarakat berpendapatan rendah.
Di sinilah kritik terhadap kapitalisme digital menjadi relevan. Ketika akses terhadap pekerjaan, pendidikan, informasi, dan pelayanan semakin bergantung pada teknologi, kebutuhan digital bukan lagi sekadar pilihan gaya hidup. Bagi banyak orang, ia telah menjadi prasyarat untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi.
Akibatnya, orang berpenghasilan rendah dapat menghadapi pengeluaran yang tidak kecil hanya untuk mempertahankan akses terhadap peluang dasar. Telepon pintar, kuota internet, biaya transportasi menuju pelatihan, hingga ongkos administrasi tertentu dapat mengurangi ruang keuangan yang seharusnya digunakan untuk pangan, pendidikan, kesehatan, atau tabungan.
Tentu, tidak semua teknologi memperparah kemiskinan. Teknologi juga dapat memperluas akses pasar, membantu usaha kecil, mempermudah pembayaran, dan membuka peluang kerja baru. Masalahnya terletak pada distribusi manfaat dan beban yang menyertainya.
Jika manfaat digitalisasi terkonsentrasi pada kelompok yang telah memiliki modal, keterampilan, dan akses, sementara kelompok rentan harus membayar mahal untuk sekadar ikut serta, transformasi digital berisiko memperlebar kesenjangan yang semestinya dipersempit. Kemajuan teknologi tidak otomatis menjadi kemajuan sosial.
Kemiskinan yang tampak baik-baik saja
Salah satu wajah paling sulit dikenali dari kemiskinan modern adalah kemiskinan yang tidak tampak dari luar.
Seseorang dapat berpakaian rapi, bekerja di gedung perkantoran, menggunakan perangkat terbaru, dan aktif di media sosial, tetapi menghadapi tekanan keuangan yang berat. Penghasilannya habis untuk kebutuhan rutin, cicilan, sewa tempat tinggal, transportasi, dan biaya keluarga.
Penampilan yang terlihat mapan tidak selalu mencerminkan ketahanan ekonomi. Sebaliknya, orang yang memiliki barang tertentu tidak otomatis miskin. Karena itu, kemiskinan modern perlu dibaca melalui kondisi nyata, bukan semata-mata penampilan atau kepemilikan barang.
Yang perlu diperhatikan adalah kemampuan seseorang memenuhi kebutuhan dasar secara berkelanjutan, menghadapi keadaan darurat, mengakses layanan penting, dan mempertahankan martabat hidup tanpa terus-menerus terjerat ketidakpastian.
Kemiskinan bukan hanya tentang apa yang tidak dimiliki seseorang hari ini. Ia juga menyangkut kesempatan apa yang tertutup baginya dan risiko apa yang terus mengancam kehidupannya.
Negara tidak cukup hanya menghitung orang miskin
Pemerintah membutuhkan data untuk menentukan sasaran bantuan dan mengevaluasi kebijakan. Namun, pengukuran kemiskinan yang hanya berpusat pada pendapatan atau pengeluaran perlu dilengkapi dengan pembacaan terhadap kerentanan sosial-ekonomi.
Berapa banyak pekerja yang tidak memiliki kepastian pekerjaan? Seberapa memadai perlindungan kesehatan dan jaminan sosial mereka? Seberapa besar kemampuan rumah tangga menghadapi kehilangan penghasilan mendadak? Apakah anak-anak dari keluarga berpendapatan rendah memiliki akses pendidikan yang setara? Apakah layanan digital benar-benar dapat dijangkau oleh warga yang paling membutuhkan?
Pertanyaan tersebut tidak menggantikan indikator resmi kemiskinan. Sebaliknya, pertanyaan itu membantu memperluas pemahaman tentang risiko yang dapat mendorong rumah tangga jatuh ke dalam kemiskinan atau membuat mereka sulit keluar darinya.
Kebijakan penanggulangan kemiskinan karena itu tidak cukup berhenti pada penyaluran bantuan. Ia perlu terhubung dengan penciptaan pekerjaan yang layak, perlindungan pekerja, akses pendidikan dan kesehatan, penguatan usaha produktif, perlindungan petani dan pekerja informal, serta pelayanan publik yang inklusif.
Digitalisasi bantuan sosial pun harus memastikan bahwa warga yang tidak memiliki perangkat atau keterampilan digital tetap dapat mengakses haknya melalui jalur alternatif yang layak.
Sebab, bantuan yang hanya mudah diakses oleh mereka yang sudah memiliki kemampuan dan fasilitas justru berisiko meninggalkan kelompok yang paling membutuhkan.
Pembangunan harus mengubah struktur, bukan sekadar penampilan
Kemiskinan modern memperlihatkan satu kenyataan yang tidak nyaman: seseorang dapat terlihat produktif tanpa benar-benar sejahtera, dapat bekerja tanpa memiliki keamanan ekonomi, dan dapat terhubung secara digital tanpa memperoleh kesempatan yang setara.
Karena itu, ukuran keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, jumlah aplikasi, sertifikat pelatihan, atau banyaknya program bantuan yang diluncurkan. Semua itu perlu dinilai berdasarkan dampaknya terhadap kehidupan nyata masyarakat.
Apakah pekerjaan menjadi lebih layak? Apakah keluarga lebih terlindungi dari guncangan ekonomi? Apakah pendidikan membuka mobilitas sosial? Apakah teknologi mengurangi hambatan atau justru menciptakan hambatan baru? Apakah masyarakat memiliki peluang yang lebih adil untuk menentukan masa depannya?
Pertanyaan-pertanyaan itulah yang semestinya menjadi pusat evaluasi pembangunan.
Kemiskinan memang dapat berganti kostum. Ia dapat tampil dengan bahasa fleksibilitas, efisiensi, daya saing, dan kemandirian. Namun, istilah modern tidak boleh digunakan untuk menyamarkan ketidakpastian hidup yang nyata.
Kemandirian penting, tetapi bukan alasan untuk membiarkan warga menghadapi seluruh risiko sendirian. Adaptasi diperlukan, tetapi tidak dapat menggantikan tanggung jawab negara dalam memperluas kesempatan dan melindungi kelompok rentan.
Kemiskinan modern bukan sekadar persoalan orang yang kekurangan uang. Ia juga persoalan masyarakat yang dipaksa terus bertahan dalam sistem yang tidak selalu memberi mereka kepastian dan kesempatan yang adil.
Dan mungkin di situlah satir paling tajam dari zaman ini: kemiskinan belum tentu berhasil dihapus, tetapi prosedur untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mendigitalisasikannya terus berkembang.
Kita semakin mahir mengelola data orang miskin. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan bahwa pembangunan juga semakin mampu mengurangi alasan yang membuat mereka tetap miskin.
Comments