ANTRIAN BBM DI SULAWESI TENGAH DISOROT, ANWAR HAFID PERINTAHKAN SIDAK SPBU: SOLAR SUBSIDI JANGAN JATUH KE TANGAN YANG SALAH
Gubernur mendorong pengawasan langsung terhadap stok, distribusi, dan praktik pembelian solar menggunakan jeriken. Ketiadaan data terpadu dinilai menyulitkan pemerintah mengurai persoalan pasokan dan antrean BBM di lapangan.
KAVITA MEDIA NET, POSO — Antrean bahan bakar minyak (BBM), ketidakjelasan kondisi stok, dan dugaan kerawanan dalam penyaluran solar subsidi menjadi persoalan yang harus segera ditangani Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Gubernur Sulawesi Tengah, H. Anwar Hafid, meminta inspeksi mendadak (sidak) terhadap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) diperkuat guna memastikan distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan dan subsidi benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak.
Instruksi tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terkait Asta Cita Presiden di Tentena, Kabupaten Poso, Jumat, 16 Oktober 2026.
Bagi Anwar, persoalan BBM tidak cukup diselesaikan melalui laporan administratif atau koordinasi di atas meja. Pemerintah harus turun langsung memeriksa kondisi di lapangan, memastikan ketersediaan stok, mengidentifikasi penyebab antrean, serta menelusuri mengapa pasokan yang baru tiba dapat segera habis.
“Belum ada data terpadu stok, distribusi, dan antreannya,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut menggarisbawahi persoalan mendasar dalam pengawasan BBM: pemerintah membutuhkan data yang akurat dan terintegrasi untuk mengetahui kondisi pasokan sekaligus menentukan langkah penanganan yang tepat.
Tanpa data yang memadai, panjang antrean, volume stok, pola distribusi, dan penyebab kelangkaan di tingkat SPBU sulit dianalisis secara menyeluruh. Akibatnya, kebijakan penanganan berisiko hanya merespons gejala, sementara persoalan di baliknya belum terungkap.
Sidak SPBU Harus Mengungkap Kondisi Riil
Anwar menegaskan, sidak perlu dilakukan untuk memeriksa kondisi aktual di setiap SPBU. Pemeriksaan tidak hanya menyangkut panjang antrean kendaraan, tetapi juga jumlah BBM yang tersedia, riwayat kedatangan pasokan, hingga kondisi tangki penyimpanan.
Pemerintah perlu mengetahui apakah habisnya BBM di tempat pengisian benar-benar disebabkan keterbatasan pasokan atau terdapat persoalan lain dalam pola distribusi yang perlu ditelusuri lebih lanjut.
Pemeriksaan terhadap tangki penyimpanan juga menjadi bagian penting dari pengawasan. Informasi mengenai stok yang tersedia di tangki harus dapat diverifikasi, sehingga pemerintah memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi persediaan di setiap SPBU.
Dengan demikian, sidak semestinya tidak berhenti pada kunjungan seremonial. Pengawasan harus menghasilkan catatan stok, data penyaluran, identifikasi penyebab antrean, serta tindak lanjut yang dapat dievaluasi.
Solar Subsidi dan Jeriken dalam Jumlah Besar Jadi Perhatian
Selain masalah pasokan, Anwar menyoroti pembelian solar subsidi menggunakan jeriken dalam jumlah besar. Praktik tersebut perlu diawasi secara ketat untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tidak menyimpang dari ketentuan.
“Bagaimana mengatasi jeriken yang lebih banyak daripada mobil? Ini buat siapa jeriken ini?” ujarnya.
Pertanyaan itu menjadi peringatan bagi pelaksana pengawasan di lapangan. Ketika pembelian menggunakan jeriken terlihat mendominasi, pemerintah perlu memeriksa tujuan penggunaan, identitas pembeli, dasar penyaluran, serta kesesuaiannya dengan aturan yang berlaku.
Namun, pengawasan harus dilakukan secara objektif. Keberadaan jeriken tidak serta-merta membuktikan penyalahgunaan, sebab sebagian masyarakat dan pelaku usaha dapat membutuhkan BBM untuk kegiatan yang sah. Yang harus dipastikan adalah apakah pembelian dan penyalurannya sesuai ketentuan serta tidak merugikan kelompok penerima yang berhak.
Persoalan ini menjadi semakin penting karena solar subsidi dibutuhkan oleh berbagai sektor produktif, termasuk petani yang mengoperasikan alat dan mesin pertanian. Jika distribusi tidak tepat sasaran, masyarakat yang bergantung pada BBM untuk bekerja berpotensi menanggung dampaknya.
Subsidi yang tidak diawasi dengan baik berisiko kehilangan tujuan utamanya: membantu masyarakat yang membutuhkan, bukan membuka ruang bagi penyimpangan distribusi.
Antrean BBM Bisa Menekan Aktivitas Ekonomi
Keterbatasan pasokan dan antrean panjang bukan sekadar persoalan kenyamanan pengguna kendaraan. Apabila berlangsung terus-menerus, kondisi tersebut dapat menghambat mobilitas masyarakat, meningkatkan waktu tunggu, dan mengganggu aktivitas ekonomi yang membutuhkan BBM.
Bagi petani, nelayan, pelaku usaha kecil, dan kelompok pekerja lainnya, ketidakpastian memperoleh bahan bakar dapat berdampak langsung terhadap produktivitas dan biaya operasional.
Karena itu, persoalan BBM membutuhkan penanganan yang terukur. Pemerintah harus dapat membedakan antara keterlambatan pasokan, keterbatasan stok, lonjakan permintaan, dan kemungkinan penyimpangan distribusi. Setiap penyebab membutuhkan langkah penanganan yang berbeda.
Menyamaratakan semua persoalan sebagai akibat meningkatnya permintaan justru berisiko menutupi masalah yang sesungguhnya.
Koordinasi dengan Pertamina Harus Berujung pada Perbaikan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah berkoordinasi dengan Pertamina terkait pasokan dan percepatan distribusi BBM. Pengaturan jadwal distribusi juga menjadi perhatian untuk menjaga keteraturan penyaluran dan mengurangi antrean.
Meski demikian, efektivitas koordinasi tidak cukup diukur dari jumlah rapat atau pernyataan komitmen. Ukurannya harus terlihat pada perbaikan kondisi di lapangan: pasokan yang lebih teratur, informasi stok yang dapat diverifikasi, antrean yang berkurang, dan penyaluran solar subsidi yang semakin tepat sasaran.
Penguatan sidak perlu diikuti mekanisme pelaporan yang konsisten. Data setiap SPBU sebaiknya mencakup stok awal, pasokan masuk, volume penyaluran, stok akhir, waktu kedatangan mobil tangki, serta perkembangan antrean. Data tersebut dapat menjadi dasar untuk mendeteksi ketidakwajaran dan menentukan prioritas pengawasan.
Jika ditemukan indikasi pelanggaran, pemerintah dan instansi berwenang perlu menindaklanjutinya berdasarkan bukti serta ketentuan hukum yang berlaku.
Jangan Berhenti pada Sidak, Bangun Sistem Pengawasan Terpadu
Langkah Gubernur Anwar Hafid memperkuat sidak merupakan upaya untuk mendekatkan pengawasan pada kondisi riil. Namun, inspeksi mendadak akan memiliki dampak terbatas jika tidak ditopang sistem data yang terintegrasi dan tindak lanjut yang konsisten.
Pemerintah daerah bersama Pertamina dan instansi terkait perlu membangun mekanisme pemantauan yang memungkinkan kondisi stok dan distribusi diketahui secara berkala. Informasi tersebut juga harus dapat digunakan untuk mengevaluasi penyebab antrean dan memastikan kelompok penerima subsidi memperoleh haknya.
Di sisi lain, masyarakat membutuhkan informasi yang jelas mengenai kondisi pasokan dan langkah penanganan pemerintah. Transparansi dapat membantu mengurangi ketidakpastian sekaligus memperkuat pengawasan publik.
Pada akhirnya, persoalan BBM bukan semata-mata tentang berapa banyak bahan bakar yang dikirim ke SPBU. Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah pasokan tersebut tersedia pada waktu yang tepat, disalurkan secara transparan, dan benar-benar sampai kepada pihak yang berhak.
Sidak harus menjadi pintu masuk menuju pembenahan sistem, bukan sekadar respons sesaat ketika antrean memanjang. Sebab, keberhasilan pengawasan BBM tidak diukur dari seberapa sering pemerintah turun ke lapangan, melainkan dari seberapa nyata perbaikan distribusi dirasakan masyarakat.
Comments