DUA TAHUN PRABOWO–GIBRAN: KABINET GEMUK, RUPIAH TERTEKAN, IHSG TERPURUK. PUBLIK MENUNGGU HASIL NYATA
KAVITA MEDIA NET, Jakarta — Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah persoalan ekonomi, lingkungan, dan pelayanan publik menjadi bahan evaluasi. Pelemahan rupiah, tekanan tajam di pasar saham, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta persoalan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) menempatkan pemerintah di bawah sorotan publik.
Pertanyaan mendasarnya bukan sekadar berapa banyak program yang diluncurkan atau berapa besar struktur pemerintahan dibangun, melainkan sejauh mana kebijakan tersebut menghasilkan perbaikan yang dirasakan masyarakat.
Rupiah melemah, IHSG mengalami tekanan tajam
Pasar keuangan menjadi salah satu indikator yang menyita perhatian. Pada 19 Oktober 2026, rupiah berada di sekitar Rp18.046 per dolar AS pada penutupan perdagangan, sementara kurs referensi JISDOR Bank Indonesia tercatat Rp18.050 per dolar AS.
Pada periode yang sama, IHSG mengalami tekanan besar. Indeks merosot 11,6 persen pada Jumat, 16 Oktober, lalu kembali turun 3,6 persen pada Senin, 19 Oktober. Tekanan tersebut muncul setelah MSCI membuka kemungkinan perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia dari kategori emerging market menjadi standalone market, di tengah kekhawatiran investor terhadap transparansi pasar.
Data yang dilaporkan Bisnis.com juga menunjukkan IHSG turun sekitar 32,08 persen dibandingkan level pada 21 Oktober 2024, berdasarkan penutupan perdagangan 20 Oktober 2026.
Angka-angka tersebut menggambarkan tekanan yang nyata di pasar keuangan. Namun, pelemahan rupiah dan penurunan IHSG tidak dapat dijelaskan hanya oleh satu faktor atau langsung dianggap sebagai akibat tunggal kebijakan pemerintah. Faktor global, kepercayaan investor, transparansi pasar, dan kebijakan ekonomi domestik turut berpengaruh.
Meski demikian, pemerintah tetap dituntut menjelaskan langkah konkret untuk menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat kepercayaan pasar, dan melindungi masyarakat dari dampak pelemahan nilai tukar, terutama melalui harga barang impor dan biaya produksi.
Karhutla berlarut, kesehatan masyarakat ikut dipertaruhkan
Persoalan karhutla juga menjadi ujian serius. Hingga 15 Oktober 2026, luas lahan terbakar secara kumulatif dilaporkan mencapai sekitar 202 ribu hektare. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyebut data Kementerian Kesehatan mencatat sekitar 295.000 kasus ISPA di tujuh provinsi terdampak.
Namun, besarnya dampak menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah meluas. Pencegahan, pengawasan lahan, penelusuran sumber api, perlindungan kelompok rentan, dan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melanggar harus berjalan beriringan.
Data 295.000 kasus ISPA tersebut merupakan akumulasi di wilayah terdampak karhutla, bukan bukti bahwa setiap kasus disebabkan langsung oleh asap. Meski demikian, jumlah tersebut menunjukkan besarnya beban kesehatan yang harus ditangani.
MBG: program besar membutuhkan pengawasan besar
Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu program unggulan pemerintah. Perluasan layanan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menuntut kesiapan infrastruktur, distribusi bahan pangan, standar keamanan makanan, dan pengawasan yang konsisten.
Di sisi lain, laporan mengenai insiden keracunan dalam pelaksanaan MBG memunculkan pertanyaan tentang keamanan pangan dan pertanggungjawaban penyelenggara. Klaim bahwa jumlah kasus mendekati 50 ribu harus disertai sumber, periode pencatatan, serta penjelasan apakah angka tersebut merujuk pada korban, laporan kejadian, atau kasus yang telah diverifikasi.
Begitu pula angka 30 ribu dapur MBG perlu diperjelas statusnya: apakah sudah beroperasi, terdaftar, atau masih dalam tahap pembangunan. Jumlah fasilitas dan penerima manfaat tidak dengan sendirinya membuktikan kualitas pelayanan.
Program yang menyangkut konsumsi makanan anak-anak harus memiliki sistem pengawasan yang dapat diperiksa publik. Setiap insiden perlu ditangani secara transparan, penyebabnya diinvestigasi, korban memperoleh penanganan, dan perbaikan sistem dilakukan agar kejadian serupa tidak berulang.
Kopdes Merah Putih dan pertanyaan tentang kesiapan pelaksanaan
Pemerintah juga mendorong pembentukan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Target ini merupakan agenda berskala nasional yang memerlukan kesiapan kelembagaan, sumber pendanaan, tata kelola, pengelola profesional, serta model usaha yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Karena itu, evaluasi tidak boleh berhenti pada angka target. Publik perlu mengetahui berapa koperasi yang telah terbentuk secara administratif, berapa yang sudah memiliki fasilitas, berapa yang benar-benar beroperasi, dan berapa yang mampu menjalankan usaha secara berkelanjutan.
Koperasi yang hanya tercatat di atas kertas tidak cukup untuk membuktikan penguatan ekonomi desa. Ukuran yang lebih bermakna adalah aktivitas usaha, manfaat bagi anggota, transparansi keuangan, serta kemampuan bertahan tanpa ketergantungan berkepanjangan pada dukungan pemerintah.
Kabinet dan reshuffle: ukuran pemerintahan bukan jumlah pejabat
Besarnya struktur pemerintahan dan frekuensi perombakan kabinet turut menjadi bahan perdebatan. Kabinet Merah Putih memiliki 49 kementerian, sedangkan pada Oktober 2026 Presiden mengangkat 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
Angka tersebut dapat menjadi dasar untuk menilai desain kelembagaan dan kebutuhan koordinasi. Namun, menyebut jumlah kabinet, reshuffle, atau anggota dewan sebagai yang terbanyak di dunia memerlukan perbandingan historis dan internasional yang terverifikasi.
Pertanyaan yang lebih substantif adalah apakah struktur yang besar mempercepat pengambilan keputusan, memperjelas tanggung jawab, dan meningkatkan mutu pelayanan. Jika koordinasi justru berbelit, kewenangan tumpang tindih, atau hasil kerja sulit diukur, pemerintah perlu mengevaluasi efektivitas organisasinya.
Perombakan pejabat pun semestinya dijelaskan melalui indikator kinerja, kebutuhan organisasi, dan hasil evaluasi yang transparan—bukan sekadar pergantian nama dan jabatan.
BBM dan listrik: pelayanan dasar harus tetap terjamin
Keluhan mengenai kelangkaan BBM di Bali serta gangguan listrik di Batam dan wilayah Sumatera menambah daftar persoalan yang perlu diperiksa berdasarkan lokasi, waktu, penyebab, dan durasi kejadian.
Gangguan distribusi BBM maupun listrik tidak otomatis menunjukkan kegagalan seluruh sistem nasional. Namun, bagi warga dan pelaku usaha yang terdampak, persoalan tersebut menyangkut mobilitas, biaya operasional, aktivitas ekonomi, dan kepastian pelayanan dasar.
Pemerintah dan operator perlu memberikan informasi yang jelas mengenai penyebab gangguan, langkah pemulihan, upaya pencegahan, serta mekanisme pengaduan dan pertanggungjawaban.
Evaluasi harus berbasis data, bukan slogan
Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, sejumlah indikator memperlihatkan tantangan yang tidak ringan. Tekanan ekonomi, karhutla, pengawasan program sosial berskala besar, dan persoalan layanan dasar menuntut respons yang terukur.
Namun, evaluasi yang bertanggung jawab juga harus mencatat capaian pemerintah, memperhitungkan kondisi global, serta membedakan masalah yang telah ditangani dari persoalan yang belum selesai. Kritik yang kuat tidak membutuhkan angka yang dilebihkan atau klaim yang tidak terbukti.
Ukuran keberhasilan pemerintahan seharusnya dapat diperiksa melalui data: bagaimana daya beli masyarakat, bagaimana kualitas lapangan kerja, seberapa efektif pengendalian kebakaran, bagaimana keamanan pelaksanaan MBG, seberapa sehat koperasi yang dibentuk, dan seberapa andal pelayanan publik.
Dua tahun pemerintahan bukan hanya soal daftar program dan jumlah pejabat. Ini adalah momentum untuk membuka data, menguji janji, mengukur hasil, dan meminta pertanggungjawaban.
Bagi publik, yang paling penting bukan seberapa besar pemerintah terlihat, melainkan seberapa nyata manfaat kebijakannya dirasakan masyarakat.
Comments