GARDA SATYA NKRI DAN LISTYO SIGIT: REINTEGRASI EKS-JI, KONSOLIDASI MASSA, ATAU TENTANG KEKUASAAN?
Ketika mantan Kapolri tampil merangkul ribuan mantan anggota dan simpatisan Jamaah Islamiyah dalam sebuah organisasi, publik berhak mengetahui bagaimana wadah itu dibentuk, siapa yang mengendalikannya, dan sejauh mana batas keterlibatannya dengan institusi negara.
KAVITA MEDIA NET, Jakarta — Pembentukan dan penguatan organisasi Garda Satya NKRI yang dikaitkan dengan Jenderal Polisi (Purn.) Listyo Sigit Prabowo kini menjadi perhatian di tengah meningkatnya sorotan terhadap persoalan keamanan dan penegakan hukum nasional.
Organisasi yang menghimpun mantan anggota dan simpatisan Jamaah Islamiyah (JI) tersebut diperkenalkan sebagai wadah reintegrasi sosial, penguatan komitmen kebangsaan, serta mitra dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Namun, di balik narasi deradikalisasi dan persatuan nasional, terdapat sejumlah pertanyaan mendasar yang layak dijawab secara terbuka: bagaimana proses pembentukan organisasi ini, siapa yang menginisiasi dan membiayainya, bagaimana pola koordinasinya dengan Polri, serta apa batas kewenangan organisasi tersebut dalam menjalankan aktivitas sosial maupun keamanan?
Pertanyaan itu menjadi semakin relevan setelah Listyo Sigit terseret dalam perkara dugaan penyadapan ilegal yang diumumkan Bareskrim Polri pada 3 November 2026.
Dua peristiwa tersebut memang memiliki konteks berbeda. Tidak ada bukti yang dapat digunakan untuk langsung menyimpulkan bahwa Garda Satya NKRI dibentuk sebagai instrumen menghadapi persoalan hukum yang kini menjerat Listyo. Namun, keterkaitan figur, jaringan, dan institusi negara tetap merupakan persoalan kepentingan publik yang patut ditelusuri.
Dari jaringan Jamaah Islamiyah menuju Garda Satya NKRI
Berdasarkan pemberitaan kegiatan Polri pada 30 Agustus 2026, Garda Satya NKRI merupakan wadah bagi mantan anggota dan simpatisan Jamaah Islamiyah yang telah menyatakan komitmen kebangsaan dan ikrar setia kepada NKRI.
Dalam kegiatan syukuran kemerdekaan dan silaturahmi bersama organisasi tersebut, Listyo Sigit yang ketika itu masih menjabat Kapolri menyampaikan dukungan terhadap keterlibatan Garda Satya NKRI dalam menjaga keamanan, merawat persatuan, dan memperkuat keutuhan negara.
Ia bahkan mendorong organisasi tersebut menjadi mitra Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa hubungan Garda Satya NKRI dengan Polri bukan sekadar hubungan sosial biasa. Setidaknya, terdapat dukungan dan harapan institusional yang disampaikan secara terbuka oleh pimpinan tertinggi Polri saat itu.
Dalam konteks reintegrasi, pendekatan tersebut memiliki landasan kebijakan yang dapat dipahami. Mantan anggota jaringan radikal yang telah meninggalkan ideologi kekerasan perlu memperoleh kesempatan untuk kembali ke masyarakat, membangun kehidupan ekonomi, serta berpartisipasi dalam kegiatan kebangsaan.
Namun, keberhasilan reintegrasi tidak cukup diukur dari deklarasi atau ikrar kesetiaan. Yang jauh lebih penting adalah perubahan perilaku, penghentian keterlibatan dalam jaringan kekerasan, penerimaan terhadap prinsip demokrasi, dan kontribusi nyata dalam kehidupan masyarakat. Di sinilah pengawasan dan evaluasi menjadi penting.
Ribuan anggota dan pertanyaan tentang kekuatan organisasi
Sejumlah pemberitaan menyebut Garda Satya NKRI menghimpun sekitar 6.500 hingga 8.000 orang dari kalangan mantan anggota dan simpatisan JI. Angka tersebut perlu dibaca sebagai informasi yang diberitakan media, bukan jumlah anggota terverifikasi melalui daftar keanggotaan independen.
Sosok Para Wijayanto, yang pernah memimpin Jamaah Islamiyah pada periode 2008–2019, juga disebut dalam pemberitaan sebagai figur yang memimpin organisasi tersebut.
Besarnya jumlah orang yang terhimpun dalam sebuah wadah pasca-pembubaran organisasi radikal tentu memiliki dua sisi.
Pada satu sisi, konsolidasi mantan anggota dalam wadah yang terbuka dan terpantau dapat membantu proses reintegrasi. Negara memiliki ruang untuk membangun komunikasi, melakukan pembinaan, serta mengarahkan potensi sosial dan ekonomi kelompok tersebut ke kegiatan produktif.
Namun, pada sisi lain, konsentrasi ribuan orang dalam satu organisasi juga membutuhkan tata kelola yang jelas. Siapa yang memiliki otoritas pengambilan keputusan? Bagaimana mekanisme kepemimpinannya? Apakah seluruh aktivitas organisasi berada dalam pengawasan yang proporsional? Apakah terdapat mekanisme pertanggungjawaban ketika organisasi melakukan kegiatan yang bersinggungan dengan keamanan publik?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bentuk prasangka terhadap mantan anggota JI. Justru, transparansi diperlukan agar proses reintegrasi tidak menimbulkan kecurigaan baru dan tidak menciptakan ruang kekuasaan informal yang sulit diawasi.
Reintegrasi sosial bukan legitimasi kekuatan keamanan alternatif
Ada prinsip yang tidak boleh dikaburkan: reintegrasi sosial merupakan bagian dari tanggung jawab negara, tetapi pemeliharaan keamanan dan penegakan hukum tetap berada dalam kerangka kewenangan yang ditentukan undang-undang.
Garda Satya NKRI dapat berkontribusi dalam kegiatan sosial, ekonomi, kemanusiaan, ketahanan pangan, dan pembangunan masyarakat. Namun, penyebutan organisasi sebagai mitra Polri tidak boleh ditafsirkan sebagai pemberian kewenangan penegakan hukum atau kewenangan keamanan khusus di luar ketentuan perundang-undangan.
Di sinilah batas kelembagaan harus diperjelas.
Negara tidak boleh membiarkan keberhasilan program deradikalisasi justru menghasilkan ketergantungan pada kelompok tertentu sebagai kekuatan sosial yang tidak memiliki mekanisme akuntabilitas memadai.
Kepercayaan kepada mantan anggota kelompok radikal harus dibangun melalui proses pembinaan dan pengawasan yang terukur, bukan melalui pemberian legitimasi tanpa batas.
Kasus penyadapan ilegal dan sorotan terhadap Listyo Sigit
Persoalan Garda Satya NKRI semakin memperoleh dimensi pemberitaan baru setelah Bareskrim Polri mengumumkan penetapan Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira tinggi Polri lainnya sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa hak terhadap sistem elektronik, dan penghapusan data elektronik.
Pengumuman tersebut disampaikan Kabareskrim Komjen Asep Safrudin pada 3 November 2026. Dua nama lain yang disebut sebagai tersangka adalah Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Menurut keterangan penyidik yang diberitakan sejumlah media, dugaan pelanggaran berkaitan dengan penggunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) pada periode 2025–2026. Penyidik menduga terdapat pemasukan sejumlah nomor telepon ke dalam sistem tanpa prosedur verifikasi dan tanpa keterkaitan dengan proses penegakan hukum.
Penyidik juga mengungkap dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan pada Oktober 2026. Salah satu pihak yang disebut menjadi sasaran dugaan penyadapan adalah Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, organisasi masyarakat, LSM, dan kalangan pengusaha juga disebut dalam keterangan penyidik.
Perkara ini tentu harus diproses berdasarkan alat bukti dan mekanisme peradilan. Status tersangka bukan putusan bersalah. Seluruh pihak yang diperiksa tetap memiliki hak untuk membela diri dan memperoleh proses hukum yang adil.
Namun, perkara tersebut menghadirkan persoalan serius mengenai tata kelola kewenangan penyadapan, perlindungan privasi, pengawasan penggunaan teknologi intelijen, dan akuntabilitas institusi penegak hukum.
Dua isu berbeda, satu kebutuhan: transparansi
Menghubungkan Garda Satya NKRI dengan perkara penyadapan secara langsung tanpa bukti merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan secara jurnalistik. Garda Satya NKRI telah tampil dalam kegiatan bersama Listyo Sigit pada Agustus 2026, sedangkan penetapan tersangka dalam perkara penyadapan diumumkan pada November 2026.
Kedekatan waktu pemberitaan bukan bukti adanya hubungan sebab-akibat. Begitu pula hubungan sosial dan kelembagaan tidak otomatis membuktikan adanya agenda politik tersembunyi. Tetapi, bukan berarti kedua isu tersebut harus dibiarkan tanpa pemeriksaan publik.
Justru, ketika seorang figur yang pernah memimpin institusi kepolisian memiliki hubungan terbuka dengan organisasi yang menghimpun ribuan mantan anggota dan simpatisan jaringan radikal, publik memiliki alasan yang sah untuk meminta penjelasan mengenai bentuk hubungan, mekanisme pembinaan, sumber dukungan, dan batas koordinasi organisasi tersebut dengan negara.
Apalagi, ketika figur yang sama kemudian menghadapi perkara hukum serius terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan sistem penyadapan, standar transparansi menjadi semakin penting. Yang harus diperiksa bukan semata-mata siapa mengenal siapa, melainkan bagaimana kewenangan dijalankan, bagaimana organisasi dikelola, dan siapa yang bertanggung jawab atas setiap keputusan.
Negara tidak boleh membangun kepercayaan tanpa akuntabilitas
Program deradikalisasi tidak boleh berubah menjadi ruang yang kebal dari pengawasan. Sebaliknya, penegakan hukum juga tidak boleh dijadikan alasan untuk menstigma seluruh mantan anggota organisasi radikal yang telah memilih kembali ke pangkuan NKRI. Keduanya harus ditempatkan dalam prinsip yang sama: hukum, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan kepentingan masyarakat.
Garda Satya NKRI perlu menjelaskan struktur organisasi, mekanisme keanggotaan, program kerja, sumber pendanaan, dan pola koordinasinya dengan institusi negara. Polri dan BNPT juga perlu menjelaskan kerangka pembinaan, indikator keberhasilan reintegrasi, serta mekanisme evaluasi terhadap organisasi yang menjadi bagian dari program tersebut.
Sementara itu, penyidikan perkara dugaan penyadapan ilegal harus berjalan independen, transparan, dan dapat diuji melalui proses peradilan. Publik tidak membutuhkan spekulasi mengenai adanya kekuatan tersembunyi. Publik membutuhkan jawaban yang dapat diverifikasi. Sebab, dalam negara hukum, tidak ada figur yang terlalu besar untuk dimintai pertanggungjawaban.
Tidak ada organisasi yang terlalu dekat dengan kekuasaan untuk dikecualikan dari pengawasan. Dan tidak ada program atas nama persatuan nasional yang boleh kehilangan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan cara kerjanya.
Comments