HASIL SURVEI CELIOS, 75 PERSEN RESPONDEN STRES DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PRABOWO-GIBRAN
KAVITA MEDIA NET, JAKARTA — Jika tiga dari empat responden mengaku stres menghadapi kebijakan pemerintah, angka itu patut menjadi alarm bagi pengambil kebijakan. Bukan karena stres otomatis membuktikan pemerintah gagal, melainkan karena persepsi tersebut menunjukkan adanya tekanan yang dirasakan masyarakat dan menuntut jawaban serius dari negara.
Survei Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Kabinet Bayangan yang dipaparkan secara daring pada Minggu (11/10/2026) mencatat, 75 persen responden mengaku stres terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebanyak 67 persen lainnya menyatakan stres terhadap perilaku Presiden Prabowo Subianto.
Temuan yang disampaikan Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, tersebut menjadi salah satu catatan kritis dalam evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Angka itu bukan diagnosis klinis terhadap kondisi mental seluruh rakyat Indonesia. Namun, sebagai potret persepsi responden, hasil tersebut menyodorkan pertanyaan yang tidak bisa diabaikan: apakah kebijakan pemerintah telah menjawab keresahan masyarakat, atau justru dipersepsikan menambah beban kehidupan mereka?
Harga kebutuhan pokok menjadi sumber keresahan utama
Dalam survei tersebut, harga kebutuhan pokok menempati posisi teratas sebagai persoalan yang dinilai mendesak untuk ditangani. Sebanyak 78 persen responden menyoroti masalah ini.
Setelah itu, sebanyak 58 persen responden menempatkan persoalan lapangan kerja dan perlindungan pekerja sebagai perhatian penting. Penegakan hukum dan reformasi birokrasi juga masuk dalam daftar persoalan yang dinilai mendesak, disusul kesehatan publik.
Rangkaian temuan ini memperlihatkan bahwa keresahan yang dilaporkan responden berkaitan dengan persoalan konkret: harga barang yang harus dibeli setiap hari, kesempatan memperoleh pekerjaan, kepastian perlindungan tenaga kerja, serta kepercayaan terhadap institusi negara.
Bagi rumah tangga berpenghasilan terbatas, kenaikan harga pangan bukan sekadar angka dalam laporan inflasi. Dampaknya dapat berarti pengurangan belanja kebutuhan lain, penundaan pembayaran, atau semakin sempitnya ruang untuk menabung.
Begitu pula dengan lapangan kerja. Pekerjaan bukan hanya soal statistik penyerapan tenaga kerja, melainkan sumber pendapatan yang menentukan kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan dasar.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur melalui besarnya anggaran, jumlah kegiatan, atau target administratif. Ukuran yang tidak kalah penting adalah apakah masyarakat merasakan perbaikan dalam kehidupan sehari-hari.
53 persen menilai ekonomi rumah tangga memburuk
Catatan lain yang perlu diperhatikan adalah persepsi masyarakat mengenai kondisi ekonomi keluarga. Dalam survei CELIOS, 53 persen responden menilai kondisi ekonomi rumah tangga mereka lebih buruk dibandingkan setahun sebelumnya. Bhima juga menyinggung persepsi bahwa pajak dan pungutan pemerintah semakin memberatkan.
Temuan ini memperlihatkan adanya tekanan ekonomi yang dirasakan sebagian responden. Namun, penilaian subjektif rumah tangga perlu dibedakan dari indikator statistik resmi seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, pendapatan riil, dan tingkat kemiskinan.
Meski demikian, pemerintah tidak seharusnya mengabaikan persepsi masyarakat hanya karena angka makroekonomi dapat menunjukkan gambaran yang berbeda. Statistik makro dan pengalaman rumah tangga mengukur aspek yang tidak selalu sama.
Pertumbuhan ekonomi, misalnya, belum otomatis berarti seluruh keluarga mengalami peningkatan daya beli. Distribusi manfaat pertumbuhan, kualitas pekerjaan, dan perubahan biaya hidup juga menentukan bagaimana hasil pembangunan dirasakan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi harus terlihat dalam kehidupan rakyat, bukan hanya dalam angka laporan.
Bansos, pendidikan, dan energi ikut menjadi perhatian
Survei yang sama mencatat 28 persen responden menempatkan bantuan sosial dan perlindungan sosial sebagai isu utama yang mereka pikirkan. Persoalan pendidikan disebut oleh 18 persen responden, sedangkan energi tercatat sebesar 6 persen.
Angka tersebut menunjukkan bahwa perhatian responden mencakup berbagai sektor, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar hingga layanan publik dan pembangunan jangka panjang.
Bantuan sosial, misalnya, berkaitan dengan perlindungan kelompok rentan. Pendidikan berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia dan kesempatan mobilitas sosial. Sementara itu, energi memengaruhi biaya produksi, transportasi, dan kegiatan ekonomi.
Namun, persentase itu harus dibaca sesuai konteks pertanyaan survei. Angka tersebut tidak otomatis menunjukkan bahwa urutan prioritas seluruh penduduk Indonesia sama persis dengan urutan jawaban responden.
Kritik terhadap pemerintah harus dijawab dengan koreksi kebijakan
Berdasarkan hasil survei, CELIOS bersama Kabinet Bayangan mengusulkan sejumlah koreksi kebijakan. Di antaranya adalah menghentikan pemotongan dana desa untuk kepentingan program Koperasi Desa Merah Putih, menerapkan pajak kekayaan bagi kelompok superkaya, menghentikan kebijakan utang yang dinilai terlalu agresif, menciptakan lapangan kerja yang adil dan berkualitas, serta mengarahkan pertumbuhan ekonomi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Seluruh usulan tersebut merupakan rekomendasi CELIOS, bukan kebijakan yang telah diputuskan atau diberlakukan pemerintah.
Usulan pajak kekayaan, misalnya, memerlukan kajian mengenai desain pemungutan, basis aset, ambang batas kekayaan, administrasi perpajakan, serta dampaknya terhadap investasi dan penerimaan negara. Demikian pula, rekomendasi terkait utang perlu dibahas dengan mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan pembangunan, keberlanjutan fiskal, dan manfaat belanja pemerintah.
Adapun penggunaan dana desa untuk program nasional perlu dinilai dari sisi dasar hukum, mekanisme penganggaran, transparansi, serta dampaknya terhadap kewenangan dan kebutuhan masyarakat desa.
Kritik kebijakan yang kuat bukan sekadar menolak atau menerima sebuah program. Kritik harus menguji manfaat, biaya, risiko, distribusi dampak, dan alternatif kebijakannya.
Catatan penting: bagaimana survei ini harus dibaca?
Survei masyarakat CELIOS dan Kabinet Bayangan melibatkan responden dari berbagai provinsi di Indonesia. Dalam penjelasan metodologi yang diberitakan, pengumpulan data masyarakat menggunakan non-probability sampling melalui Meta Ads.
Metode tersebut tidak memberikan peluang terpilih yang sama dan terukur kepada seluruh anggota populasi. Karena itu, hasilnya tidak dapat langsung diperlakukan sebagai estimasi statistik yang mewakili seluruh penduduk Indonesia, sebagaimana survei dengan desain sampel probabilitas yang tepat.
Jumlah responden yang besar dan persebaran geografis yang luas tidak dengan sendirinya menghilangkan keterbatasan metode pengambilan sampel.
Dengan demikian, angka 75 persen harus dipahami sebagai proporsi responden yang melaporkan stres terhadap kebijakan pemerintah dalam survei tersebut, bukan sebagai bukti bahwa 75 persen seluruh rakyat Indonesia mengalami hal yang sama.
Keterbatasan ini tidak berarti temuan tersebut harus diabaikan. Sebaliknya, hasilnya dapat menjadi sinyal awal untuk mengidentifikasi persoalan yang dirasakan responden dan mendorong evaluasi lebih lanjut melalui data resmi, survei dengan desain representatif, serta dialog publik.
Pemerintah tidak cukup membantah angka, rakyat menunggu hasil
Temuan CELIOS menempatkan pemerintah pada satu tantangan penting: menerjemahkan evaluasi menjadi perbaikan yang dapat dirasakan masyarakat.
Jika harga kebutuhan pokok menjadi persoalan utama, pemerintah perlu memperkuat pemantauan pasokan dan distribusi, mengevaluasi penyebab kenaikan harga, serta memastikan intervensi tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu.
Jika lapangan kerja dan perlindungan pekerja menjadi perhatian besar, kebijakan ketenagakerjaan harus dinilai dari kualitas pekerjaan, kepastian hak pekerja, produktivitas, dan keberlanjutan penghasilan.
Jika penegakan hukum dan reformasi birokrasi menjadi sorotan, pembenahan harus tercermin dalam pelayanan publik yang lebih mudah, proses yang transparan, dan penerapan hukum yang konsisten.
Pada saat yang sama, pemerintah perlu menjelaskan dasar setiap kebijakan, membuka ruang kritik, dan menggunakan data yang dapat diperiksa untuk mengevaluasi hasil program.
Survei persepsi tidak boleh dijadikan satu-satunya dasar untuk menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan pemerintahan. Namun, pemerintah juga tidak semestinya menepisnya hanya karena hasil tersebut tidak sepenuhnya mewakili seluruh populasi.
Kritik publik adalah bahan evaluasi. Tugas pemerintah bukan sekadar menjelaskan niat kebijakannya, tetapi menunjukkan hasil dan memperbaiki dampak yang terbukti merugikan masyarakat.
Pada akhirnya, ukuran pemerintahan bukan hanya seberapa banyak program diluncurkan, melainkan apakah kebijakan tersebut membuat kehidupan masyarakat lebih aman, lebih layak, dan lebih sejahtera.
Survei CELIOS belum menjadi gambaran statistik yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Tetapi, temuan tentang tekanan biaya hidup, lapangan kerja, dan persepsi memburuknya ekonomi rumah tangga merupakan persoalan yang layak diuji dan ditanggapi secara serius.
Ketika masyarakat mengeluhkan biaya hidup, jawaban yang dibutuhkan bukan sekadar optimisme. Yang dibutuhkan adalah kebijakan yang terukur, pelaksanaan yang transparan, dan perbaikan yang benar-benar dirasakan rakyat.
Comments