JANGAN TUNGGU RAKYAT TURUN KE JALAN: PEMERINTAH INDONESIA HARUS BELAJAR DARI GEJOLAK PRANCIS
Dari protes pelajar hingga penjarahan butik mewah, Prancis memberikan peringatan keras: keresahan sosial yang tidak tertangani dapat berkembang menjadi krisis yang jauh lebih luas.
KAVITA MEDIA | EDITORIAL
KAVITA EDIA NET, PARIS — Gelombang demonstrasi yang melanda Prancis pada Oktober 2026 menjadi peringatan serius bagi setiap pemerintahan yang mengabaikan suara masyarakat. Aksi yang berawal dari tuntutan pelajar mengenai kondisi pendidikan berkembang menjadi gerakan protes yang lebih luas, di tengah persoalan biaya hidup, ketimpangan sosial, dan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah.
Pada Sabtu, 17 Oktober 2026, demonstrasi nasional di Prancis diwarnai bentrokan, pembakaran, perusakan fasilitas publik, serta penjarahan sejumlah toko. Gerai merek mewah, termasuk Louis Vuitton, CELINE, Burberry, dan sejumlah rumah mode lainnya, turut menjadi sasaran. Laporan media internasional menyebutkan bahwa kerusuhan meluas ke berbagai kota dan menyebabkan penangkapan serta korban luka.
Namun, persoalan yang patut dicermati bukan sekadar etalase butik yang pecah atau barang-barang mewah yang dijarah. Ada pertanyaan yang lebih mendasar: mengapa keresahan masyarakat bisa berkembang menjadi gelombang protes yang begitu luas?
Pertanyaan inilah yang semestinya menjadi bahan refleksi pemerintah Indonesia.
KETIKA SUARA PELAJAR BERKEMBANG MENJADI KEMARAHAN SOSIAL
Gerakan pelajar di Prancis sebelumnya telah menyoroti persoalan konkret di lingkungan pendidikan: kekurangan guru, ruang kelas yang padat, beban belajar, ketidakpastian masa depan, hingga kondisi bangunan sekolah yang memprihatinkan. Pada awal Oktober, laporan Le Monde menyebut lebih dari 1.000 sekolah terdampak aksi mogok atau demonstrasi.
Perkembangan ini menunjukkan bahwa persoalan pendidikan tidak selalu berhenti di ruang kelas. Ketika anak muda merasa masa depan mereka tidak mendapat perhatian memadai, kekecewaan dapat meluas ke persoalan ekonomi, kesempatan hidup, dan kepercayaan terhadap pemerintah.
Tentu, demonstrasi tidak otomatis berarti seluruh masyarakat menolak pemerintah. Begitu pula, tindakan penjarahan dan kekerasan tidak dapat dibenarkan atas nama perjuangan sosial. Aspirasi damai harus dilindungi, sementara pelaku kekerasan dan perusakan tetap harus diproses sesuai hukum.
Akan tetapi, pemerintah juga tidak boleh menjadikan tindakan sebagian perusuh sebagai alasan untuk mengabaikan tuntutan sah masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara damai.
Menertibkan kerusuhan adalah kewajiban negara. Mendengarkan keluhan rakyat juga merupakan kewajiban negara.
INDONESIA JANGAN MERASA KEBAL TERHADAP GEJOLAK SOSIAL
Bagi pemerintah Indonesia, peristiwa di Prancis semestinya dibaca sebagai peringatan, bukan sekadar tontonan berita internasional.
Indonesia memiliki persoalan sosial dan ekonomi dengan karakteristiknya sendiri. Tekanan biaya hidup, kesempatan kerja, kualitas pendidikan, ketimpangan pembangunan, akses terhadap layanan publik, dan persepsi mengenai keadilan kebijakan dapat menjadi sumber ketidakpuasan apabila tidak ditangani secara serius.
Tidak berarti Indonesia pasti mengalami peristiwa serupa dengan Prancis. Kondisi politik, struktur sosial, dan pemicu demonstrasi kedua negara berbeda. Namun, ada pelajaran universal yang relevan: ketidakpuasan yang menumpuk tanpa saluran penyelesaian yang dipercaya masyarakat dapat memperbesar risiko konflik sosial.
Pemerintah tidak seharusnya baru sibuk mendengar rakyat ketika demonstrasi membesar, jalanan dipenuhi massa, atau aktivitas ekonomi terganggu.
Jangan sampai kritik dianggap sebagai ancaman. Jangan sampai mahasiswa yang menyampaikan kegelisahan dipandang sebagai lawan. Jangan sampai warga yang mengeluhkan harga kebutuhan pokok justru disambut dengan jawaban birokratis yang jauh dari kenyataan hidup mereka.
Pemerintahan yang sehat tidak takut terhadap kritik. Justru kritik merupakan instrumen untuk mengetahui apakah kebijakan negara benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
JANGAN HANYA MENGANDALKAN ANGKA DAN NARASI KEBERHASILAN
Salah satu tantangan pemerintahan modern adalah kesenjangan antara indikator keberhasilan di atas kertas dan pengalaman nyata masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi, angka investasi, pembangunan infrastruktur, serta program bantuan sosial merupakan indikator yang penting. Namun, semua itu perlu diuji melalui pertanyaan yang lebih dekat dengan kehidupan warga: apakah pekerjaan semakin mudah diperoleh?
Apakah biaya pendidikan terjangkau? Apakah harga kebutuhan pokok sesuai dengan daya beli? Apakah layanan kesehatan dan pendidikan semakin berkualitas?
Pemerintah tidak cukup hanya mengumumkan keberhasilan. Pemerintah harus memastikan keberhasilan itu dirasakan masyarakat.
Apabila statistik memperlihatkan kemajuan, tetapi sebagian warga tetap menghadapi kesulitan ekonomi, maka kesenjangan tersebut harus diteliti, dijelaskan secara terbuka, dan ditangani dengan kebijakan yang tepat.
Komunikasi publik yang hanya menonjolkan keberhasilan tanpa memberi ruang bagi keluhan berisiko memperlebar jarak antara pengambil kebijakan dan masyarakat.
LIMA PELAJARAN PENTING BAGI PEMERINTAH INDONESIA
Pertama, dengarkan aspirasi sebelum berubah menjadi ledakan kekecewaan.
Pemerintah pusat dan daerah perlu membangun saluran dialog yang nyata dengan pelajar, mahasiswa, pekerja, guru, pelaku usaha kecil, dan kelompok masyarakat lainnya. Dialog harus menghasilkan tindak lanjut, bukan berhenti pada seremoni.
Kedua, tempatkan pendidikan sebagai investasi masa depan.
Persoalan kekurangan tenaga pendidik, ketimpangan fasilitas sekolah, biaya pendidikan, dan kualitas pembelajaran harus dijawab dengan data serta program yang terukur. Generasi muda membutuhkan kesempatan nyata, bukan sekadar slogan tentang masa depan.
Ketiga, tangani tekanan ekonomi secara konkret.
Kebijakan ekonomi harus memperhatikan daya beli rumah tangga, kualitas lapangan kerja, perlindungan pekerja, serta keberlangsungan usaha kecil. Keberhasilan pembangunan perlu dinilai bukan hanya dari besarnya investasi, tetapi juga dari manfaatnya bagi kehidupan warga.
Keempat, lindungi hak demonstrasi dan tegakkan hukum secara proporsional.
Negara wajib melindungi kebebasan menyampaikan pendapat secara damai. Pada saat yang sama, kekerasan terhadap orang, penjarahan, dan perusakan fasilitas umum maupun milik pribadi harus ditangani berdasarkan hukum. Penegakan hukum perlu dilakukan secara profesional, proporsional, dan akuntabel.
Kelima, evaluasi kebijakan berdasarkan dampaknya di lapangan.
Jangan menunggu krisis untuk memperbaiki kebijakan. Pemerintah perlu membuka ruang evaluasi independen, menyampaikan data secara transparan, dan mengoreksi program yang terbukti tidak efektif atau membebani masyarakat.
KETEGASAN SAJA TIDAK CUKUP
Setiap pemerintah membutuhkan kemampuan menjaga keamanan. Namun, stabilitas sosial tidak dapat dibangun hanya melalui pengerahan aparat, pembatasan demonstrasi, atau pernyataan keras terhadap para perusuh.
Stabilitas yang bertahan lama memerlukan kepercayaan publik. Kepercayaan tumbuh ketika masyarakat merasa didengar, hukum diterapkan secara adil, dan kebijakan negara memberikan manfaat yang dapat dirasakan.
Peristiwa Prancis memperlihatkan betapa kompleksnya penanganan demonstrasi besar ketika tuntutan sosial, mobilisasi massa, bentrokan, dan penjarahan bercampur dalam satu gelombang peristiwa. Karena itu, respons pemerintah harus mampu membedakan aspirasi damai dari tindakan kriminal, sekaligus menyelidiki persoalan yang mendorong ketidakpuasan masyarakat.
Indonesia tidak perlu menunggu kerusuhan untuk menyadari pentingnya keadilan sosial. Pemerintah juga tidak perlu menunggu krisis kepercayaan untuk mulai memperbaiki komunikasi dengan rakyat.
Negara yang kuat bukan negara yang membuat rakyat takut menyampaikan kritik, melainkan negara yang mampu mendengar kritik tanpa kehilangan ketegasan menegakkan hukum.
PENUTUP: JANGAN TUNGGU JALANAN MENJADI PANGGUNG KEMARAHAN
Pelajaran dari Prancis bukanlah bahwa setiap demonstrasi akan berakhir dengan kerusuhan. Pelajarannya adalah bahwa persoalan sosial yang nyata harus ditangani sebelum berkembang menjadi krisis yang lebih sulit dikendalikan.
Pemerintah Indonesia perlu membaca keresahan masyarakat melalui data, dialog, dan evaluasi kebijakan yang jujur. Jangan meremehkan suara pelajar. Jangan mengabaikan kesulitan ekonomi keluarga. Jangan pula memandang kritik sebagai gangguan terhadap citra pemerintah.
Rakyat tidak hanya membutuhkan penjelasan tentang apa yang sedang dikerjakan pemerintah. Rakyat juga membutuhkan bukti bahwa kebijakan tersebut memperbaiki kehidupan mereka.
Sebab, ketika pemerintah terlambat mendengar, persoalan yang semula dapat diselesaikan melalui dialog berpotensi berkembang menjadi konflik yang merugikan masyarakat luas.
Belajar dari Prancis berarti memperkuat kepekaan sebelum krisis, memperbaiki kebijakan sebelum kepercayaan runtuh, dan menegakkan hukum tanpa menutup ruang demokrasi.
Comments