KINERJA AMRAN DISOROT, PRESTASI DAERAH IKUT MENGUAT
IndexPolitica Evaluasi Kinerja Kementan, Pemkab Bone Raih Penghargaan Pengendalian Inflasi 2026
KAVITA MEDIA NET | JAKARTA — Nama Andi Amran Sulaiman kembali menjadi sorotan nasional. Menteri Pertanian asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, itu mendapat penilaian positif dalam Government Performance Assessment yang dirilis IndexPolitica Indonesia pada September 2026. Pada periode yang sama, Kabupaten Bone juga mencatatkan capaian tersendiri dengan meraih penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Berkinerja Terbaik 2026 kategori kabupaten.
Dua capaian tersebut menempatkan sektor pertanian dan pengelolaan ekonomi daerah asal Sulawesi Selatan itu dalam perhatian publik. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dicampuradukkan: evaluasi kinerja kementerian di tingkat nasional berbeda dengan penghargaan pemerintah kabupaten dalam pengendalian inflasi. Keduanya memiliki objek, indikator, dan ruang lingkup penilaian masing-masing.
Kinerja Menteri Tak Cukup Diukur dari Popularitas
Dalam evaluasi yang diumumkan pada September 2026, IndexPolitica Indonesia menilai kinerja kementerian melalui pendekatan Evidence-Based Government Performance Evaluation dengan metode Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA).
Menurut keterangan yang dipublikasikan, evaluasi tersebut tidak semata-mata mengukur popularitas pejabat atau intensitas pemberitaan media. Penilaian mencakup enam dimensi, yakni keluaran kebijakan, hasil kebijakan, efektivitas implementasi, dampak publik dan ekonomi, inovasi kebijakan, serta koordinasi antarpemerintah.
Pendekatan tersebut penting karena banyaknya program yang diumumkan tidak otomatis membuktikan keberhasilan kebijakan. Ukuran yang lebih substantif adalah sejauh mana program menghasilkan perubahan nyata, dapat diukur, dan dirasakan masyarakat.
Bagi Kementerian Pertanian, pertanyaan pentingnya mencakup keberlanjutan produksi pangan, produktivitas petani, ketersediaan pasokan, distribusi pupuk, efektivitas bantuan, hingga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.
Karena itu, hasil evaluasi lembaga riset tetap perlu dibaca bersama indikator sektoral dan data resmi. Penilaian suatu lembaga bukan pengganti pengawasan publik, audit kebijakan, maupun evaluasi terhadap dampak program di lapangan.
Kabupaten Bone Raih TPID Awards 2026
Sementara itu, prestasi berbeda datang dari Pemerintah Kabupaten Bone. Pada Kamis, 24 September 2026, Pemkab Bone menerima penghargaan TPID Berkinerja Terbaik se-Indonesia untuk kategori kabupaten dalam ajang TPID Awards 2026 di Jakarta.
Penghargaan tersebut diterima Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., mewakili Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M. Ia didampingi Kepala Bagian Ekonomi Setda Bone, A. Padauleng.
Penghargaan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi atas upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Upaya tersebut berkaitan dengan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harga kebutuhan masyarakat.
Bagi masyarakat, keberhasilan pengendalian inflasi bukan sekadar urusan angka statistik. Dampaknya berkaitan langsung dengan daya beli rumah tangga, harga bahan pokok, biaya hidup, dan kepastian pasokan pangan.
Meski demikian, penghargaan harus diikuti dengan konsistensi kebijakan. Stabilitas harga perlu dijaga setelah seremoni berakhir, terutama ketika masyarakat menghadapi perubahan harga pangan dan tekanan biaya hidup.
Prestasi Harus Dibuktikan dengan Dampak Nyata
Capaian Andi Amran dalam evaluasi IndexPolitica dan penghargaan TPID yang diterima Pemkab Bone merupakan dua peristiwa berbeda. Tidak tepat jika penghargaan pemerintah kabupaten dianggap sebagai bukti langsung keberhasilan Menteri Pertanian, atau sebaliknya.
Namun, keduanya membuka ruang evaluasi yang relevan: bagaimana kebijakan pangan nasional dan pengendalian ekonomi daerah dapat saling mendukung untuk memperkuat ketahanan pangan serta menjaga daya beli masyarakat?
Pada tingkat nasional, publik membutuhkan data yang dapat menguji hasil kebijakan pertanian. Pada tingkat daerah, masyarakat membutuhkan bukti bahwa pengendalian inflasi benar-benar menjaga harga kebutuhan pokok tetap terjangkau.
Pada akhirnya, penghargaan adalah pengakuan atas hasil penilaian, bukan garis akhir pertanggungjawaban. Kinerja pemerintah akan terus diuji oleh kenyataan di lapangan: apakah produksi pangan terjaga, petani memperoleh manfaat, distribusi berjalan baik, dan masyarakat mampu membeli kebutuhan pokok dengan harga yang wajar.
Comments