SOSIOLOG UGM SOROTI PEMERINTAH PRABOWO: KRISIS EKONOMI, KETIMPANGAN, DAN DEMOKRASI DALAM UJIAN
Arie Sujito menilai keresahan publik belum direspons secara serius oleh presiden. Lemahnya oposisi dan fungsi pengawasan DPR juga dinilai berisiko menggerus mekanisme kontrol terhadap kekuasaan.
KAVITA MEDIA NET, JAKARTA — Persoalan ekonomi dan politik Indonesia kembali menjadi sorotan. Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Arie Sujito, menilai Indonesia tengah menghadapi situasi yang mengkhawatirkan, mulai dari pengangguran, ketimpangan sosial, ketidakpastian hukum, hingga melemahnya respons pemerintah terhadap kritik masyarakat.
Dalam keterangannya pada Jumat (9/10/2026), Arie menyoroti keresahan publik yang menurutnya belum mendapatkan respons serius dari Presiden Prabowo Subianto.
“Di antara sekian banyak spektrum perjalanan di dalam sejauh ini menggambarkan memang kritik yang muncul ke publik dan ada banyak hal-hal yang telah menjadi bagian di dalam keresahan publik, itu nampaknya tidak direspons secara serius oleh presiden,” kata Arie.
Pernyataan tersebut menyoroti persoalan mendasar dalam pemerintahan: bukan hanya bagaimana kebijakan dirumuskan, tetapi juga sejauh mana pemimpin negara mendengar kritik, membaca persoalan masyarakat, dan memberikan jawaban yang dapat diuji publik.
KRISIS BUKAN HANYA SOAL ANGKA EKONOMI
Pengangguran, ketimpangan, dan ketidakpastian hukum bukan sekadar persoalan statistik. Ketiganya berkaitan langsung dengan kesempatan masyarakat memperoleh pekerjaan, mengakses kesejahteraan, dan mendapatkan perlindungan hukum secara adil.
Ketika persoalan tersebut berlangsung bersamaan, kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dapat menghadapi tekanan. Pemerintah karena itu perlu menjelaskan capaian, kendala, dan langkah korektif berdasarkan data yang terbuka dan terukur.
Kritik Arie menggarisbawahi pentingnya respons politik yang tidak berhenti pada pernyataan atau komunikasi pencitraan. Masyarakat membutuhkan kebijakan yang menjawab persoalan konkret, disertai evaluasi yang transparan dan mekanisme pertanggungjawaban.
Namun, untuk menilai seberapa dalam krisis ekonomi yang sedang berlangsung, diperlukan indikator terukur, seperti perkembangan pengangguran, kemiskinan, ketimpangan pendapatan, daya beli, dan kepastian investasi. Penilaian sosiologis perlu dibaca bersama data tersebut agar gambaran kondisi nasional tidak hanya bertumpu pada persepsi maupun pernyataan politik.
DPR DAN PERSOALAN CHECK AND BALANCES
Arie juga mengkritik kinerja lembaga legislatif pada era pemerintahan Prabowo Subianto. Menurut pandangannya, DPR belum menunjukkan fungsi kontrol dan penyeimbang kekuasaan secara memadai.
Minimnya kekuatan oposisi di parlemen dinilai berisiko memperlemah pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Ketika mayoritas kekuatan politik berada dalam koalisi pendukung pemerintah, efektivitas pengawasan menjadi semakin bergantung pada kesediaan anggota parlemen untuk menguji kebijakan secara kritis.
Padahal, fungsi DPR tidak hanya menyetujui anggaran atau membahas rancangan undang-undang. Parlemen juga memiliki tanggung jawab mengawasi jalannya pemerintahan, menyuarakan kepentingan masyarakat, serta memastikan kebijakan publik dapat dipertanggungjawabkan.
Fungsi agregasi dan artikulasi kepentingan publik juga penting. Aspirasi masyarakat yang beragam harus dapat diterjemahkan menjadi agenda politik dan kebijakan yang relevan, bukan berhenti sebagai keluhan di ruang publik.
Jika mekanisme tersebut tidak berjalan efektif, risiko yang muncul adalah berkurangnya ruang koreksi terhadap kebijakan pemerintah dan melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan.
DEMOKRASI TIDAK CUKUP DENGAN PEMILU
Demokrasi tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemilihan umum. Demokrasi juga memerlukan kebebasan menyampaikan kritik, parlemen yang menjalankan pengawasan, penegakan hukum yang dapat dipercaya, serta pemerintah yang bersedia menjelaskan dan mengevaluasi kebijakannya.
Oposisi merupakan salah satu unsur penting dalam sistem demokrasi, tetapi pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab partai oposisi. Anggota koalisi pemerintah, lembaga peradilan, pers, masyarakat sipil, akademisi, dan warga negara juga memiliki peran sesuai kewenangannya.
Karena itu, persoalan utamanya bukan semata-mata berapa banyak partai berada di luar pemerintahan, melainkan apakah mekanisme kontrol benar-benar bekerja dan apakah kritik dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan.
UJIAN BAGI PEMERINTAHAN PRABOWO
Kritik Arie Sujito menghadirkan pertanyaan penting bagi pemerintahan Prabowo: apakah keresahan masyarakat akan dijawab dengan evaluasi kebijakan yang terukur, atau justru dibiarkan menumpuk tanpa penyelesaian yang jelas?
Jawabannya harus terlihat melalui langkah konkret: penciptaan lapangan kerja, pengurangan ketimpangan, kepastian hukum, keterbukaan pengambilan keputusan, dan penguatan fungsi pengawasan parlemen.
Pemerintah berhak menjelaskan capaian dan mempertahankan kebijakannya berdasarkan bukti. Namun, kritik masyarakat juga tidak semestinya diperlakukan sebagai gangguan. Dalam demokrasi, kritik merupakan salah satu mekanisme untuk mendeteksi kesalahan, memperbaiki kebijakan, dan mencegah kekuasaan berjalan tanpa evaluasi.
Persoalan mendasarnya bukan apakah pemerintah dikritik, melainkan apakah pemerintah bersedia mendengar, menjawab, dan memperbaiki kebijakan ketika kritik didukung oleh fakta.
Sebab, kepercayaan publik tidak dapat dibangun hanya melalui janji. Kepercayaan tumbuh ketika masyarakat melihat persoalannya diakui, kebijakannya dievaluasi, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
Comments