TUJUH KALI RESHUFFLE, PEMERINTAHAN PRABOWO SEDANG MEMBENAHI KABINET ATAU TERUS MENCARI FORMULA?

Hampir dua tahun berkuasa, Kabinet Merah Putih sudah tujuh kali mengalami perombakan. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang masuk dan siapa yang keluar, tetapi: apakah setiap reshuffle benar-benar menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif?

KAVITA MEDIA | OPINI

Politik tidak pernah benar-benar diam. Tetapi ketika kabinet sebuah pemerintahan terus berubah, publik berhak bertanya: apa yang sebenarnya sedang dibenahi?

Sejak pertama kali melakukan reshuffle pada Februari 2025 hingga perombakan ketujuh pada 1 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto tercatat telah tujuh kali mengubah komposisi kabinetnya. Reshuffle terbaru bahkan melibatkan 18 pejabat, termasuk sejumlah menteri, wakil menteri, pejabat lembaga, hingga Kapolri.

Angka tujuh dalam waktu kurang dari dua tahun tentu bukan sekadar angka administratif.

Ia adalah sinyal politik sekaligus sinyal manajerial.

Di satu sisi, reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. Menteri adalah pembantu Presiden, dan mengganti pejabat yang dinilai tidak memenuhi target merupakan bagian dari kewenangan kepala pemerintahan.

Tetapi di sisi lain, terlalu sering bongkar-pasang juga memiliki biaya politik dan birokrasi.

Setiap pejabat baru membutuhkan waktu untuk memahami persoalan, membangun koordinasi, membaca peta birokrasi, menyusun prioritas, dan menerjemahkan visi Presiden menjadi kebijakan konkret.

Jika kursi terus bergerak, jangan sampai program pemerintah justru ikut kehilangan momentum.

RESHUFFLE BUKAN SEKADAR GANTI ORANG

Inilah titik yang harus diperhatikan publik.

Jangan sampai reshuffle berhenti sebagai ritual politik: pejabat lama keluar, pejabat baru masuk, kamera menyala, sumpah jabatan dibacakan, lalu publik kembali menunggu hasil.

Tidak cukup mengganti pemain jika pola permainannya tetap sama.

Reshuffle seharusnya memiliki alasan yang terukur:

• Apa target pejabat sebelumnya yang gagal?

• Apa indikator kinerjanya?

• Mengapa pejabat baru dianggap lebih mampu?

• Apa target 100 hari pertama?

• Apa perubahan kebijakan yang akan dirasakan masyarakat?

• Dan yang paling penting: siapa yang bertanggung jawab jika target itu kembali gagal?

Tanpa ukuran tersebut, reshuffle mudah dipersepsikan hanya sebagai rotasi kekuasaan, bukan koreksi pemerintahan.

JANGAN SAMPAI KABINET TERLALU SIBUK DENGAN DIRINYA SENDIRI

Pemerintahan tidak boleh terjebak pada persoalan internal ketika masyarakat berhadapan dengan persoalan yang jauh lebih konkret: harga kebutuhan pokok, lapangan kerja, daya beli, pendidikan, kesehatan, ketimpangan, investasi, pangan, energi, hingga kepastian hukum.

Rakyat tidak hidup dari daftar nama menteri. Rakyat hidup dari hasil kerja pemerintah. Karena itu, ukuran keberhasilan pemerintahan Prabowo tidak boleh berhenti pada seberapa sering Presiden melakukan evaluasi atau seberapa banyak pejabat diganti.

Ukuran sesungguhnya adalah:

Apakah pelayanan publik membaik?Apakah ekonomi masyarakat bergerak?Apakah hukum semakin dipercaya?Apakah birokrasi semakin cepat?Apakah kebijakan semakin konsisten?Dan apakah rakyat merasakan perubahan itu dalam kehidupan sehari-hari?

TUJUH RESHUFFLE HARUS MELAHIRKAN TUJUH KALI PERBAIKAN

Inilah tantangannya. Jika setiap reshuffle disebut sebagai bagian dari evaluasi dan penyempurnaan pemerintahan, maka setiap pergantian harus meninggalkan jejak perbaikan yang dapat diukur.

Bukan sekadar wajah baru.

Bukan sekadar struktur baru.

Bukan pula sekadar kompromi baru di antara kepentingan politik.

Yang dibutuhkan publik adalah kinerja baru.

Apalagi memasuki tahun kedua pemerintahan, waktu politik semakin berharga. Pemerintah sendiri telah menempatkan momentum menjelang tahun kedua sebagai fase evaluasi dan penguatan kinerja.

Maka setelah tujuh kali reshuffle, pertanyaan publik menjadi semakin sederhana:

Apakah pemerintah semakin solid, atau justru publik sedang dipaksa terus-menerus menyesuaikan diri dengan perubahan?

Sebab politik boleh bergerak cepat. Kabinet boleh berubah. Jabatan boleh berganti. Tetapi kepentingan rakyat tidak boleh ikut berpindah-pindah.

Dan bagi publik, satu prinsip harus tetap dijaga: Jangan hanya memperbarui daftar nama pejabat. Perbarui juga cara memahami kekuasaan, kebijakan, dan hasil kerja pemerintah.

Politik terus bergerak.Kabinet terus berubah.Karena itu, pemahaman publik juga tidak boleh berhenti.

#Prabowo #ReshuffleKabinet #KabinetMerahPutih #PolitikIndonesia #KAVITAMEDIA Kavita Media Net