Catatan Hukum Keterlibatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam konflik internal Yayasan Universitas Sulawesi Tenggara membuka kembali perdebatan klasik tentang batas kewenangan negara. Ketika sengketa badan hukum privat yang semestinya diselesaikan melalui mekanisme perdata justru menyeret institusi pemerintah daerah, prinsip negara hukum diuji: apakah negara masih bertindak sebagai wasit, atau telah melangkah terlalu jauh menjadi bagian dari konflik? Konflik internal

Oleh : Alfian Ali (Sekretaris LKDI & Pimred Kavita Media) Sejak desakan Reformasi Polri kembali menguat pascakerusuhan demonstrasi Agustus lalu, satu tafsir segera mengemuka di ruang publik: reformasi berarti pencopotan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Tafsir ini tidak lahir dari ruang kosong. Ia berangkat dari keyakinan lama bahwa problem Polri bukan semata struktural, melainkan juga soal kepemimpinan. Presiden Prabowo Subianto merespons cepat desakan itu. Ia menyetuju