RUBRIK: EKONOMI DAN HUKUM KAVITA MEDIA NET, Jakarta — Indonesia tidak kekurangan kekayaan alam. Hutan, mineral, batu bara, minyak, gas, laut, dan lahan produktif merupakan modal besar untuk membangun kemakmuran. Namun, kekayaan tersebut tidak otomatis menjamin kesejahteraan apabila pengelolaannya lemah, pengawasannya tidak efektif, dan praktik korupsi serta penipuan merusak tata kelola ekonomi. Persoalan mendasarnya bukan semata-mata berapa banyak sumber daya alam yang dimil

Irman Suryadi etua Lembaga Kajian Data dan Informasi Digital (LKDID) KAVITA MEDIA INDONESIA JAKARTA — KAVITA MEDIA NET — Kemampuan berbicara, membangun argumentasi, dan tampil meyakinkan di ruang publik tidak otomatis membuktikan kompetensi seorang pejabat. Di tengah meningkatnya aktivitas komunikasi pejabat melalui media sosial, ukuran kepemimpinan justru harus dikembalikan pada sesuatu yang lebih mendasar: keputusan yang tepat, pekerjaan yang diselesaikan, tanggung jawab ya

Di tengah retorika kemandirian ekonomi yang lantang dikumandangkan di forum-forum resmi, realitas kebijakan justru menunjukkan arah yang paradoksal. Serangkaian keputusan strategis mulai dari pembebasan impor ratusan ribu unit kendaraan niaga, mobilisasi dana sosial ke program negara, hingga pemberian insentif besar bagi korporasi global memunculkan satu pola yang dinilai kian sistemik dan mengkhawatirkan: vendorisasi kebijakan, yakni kecenderungan negara membentuk regulasi y

Kesepakatan Agreement on Reciprocal Tariff (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat memantik kritik tajam setelah memuat klausul pelonggaran aturan sertifikasi dan pelabelan halal untuk sejumlah produk asal AS. Kebijakan ini dinilai bukan sekadar langkah teknis perdagangan, melainkan keputusan strategis yang menyentuh kedaulatan regulasi, perlindungan konsumen, serta sensitivitas nilai sosial-keagamaan di tengah posisi Indonesia sebagai negara dengan pasar halal terbesar di

Penonaktifan Kepesertaan PBI BPJS Kesehatan Menuai Sorotan Karena Berdampak Langsung Pada Layanan Kesehatan Masyarakat Miskin, Khususnya Pasien Penyakit Kronis Yang Sangat Bergantung Pada Jaminan Negara Untuk Bisa Terus Menjalani Pengobatan Penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan memicu sorotan serius terhadap pemenuhan hak asasi manusia dan kewajiban konstitusional negara. Polemik ini mencuat setelah BPJS Kesehatan dan Kementerian Sosial menyampa

Istilah idiot kerap digunakan sebagai umpatan emosional. Namun dalam tradisi filsafat dan analisis sosial, kata ini merujuk pada kategori perilaku bukan tingkat kecerdasan. The idiot adalah sosok yang menolak berpikir melampaui kepentingan sempitnya sendiri, bahkan ketika dampak tindakannya merugikan banyak orang. Dalam pengertian klasik Yunani, idiotes adalah warga yang menarik diri dari urusan publik, tidak peduli pada konsekuensi sosial dari pilihannya. Dalam konteks mo

Membaca Kritik Said Didu atas Jejaring Kekuasaan dan Kebijakan Negara Pernyataan Said Didu tentang “reformis palsu” yang justru membentangkan karpet merah bagi oligarki bukan sekadar kritik personal. Ia mencerminkan kegelisahan yang lebih luas tentang arah reformasi Indonesia pasca lebih dari dua dekade bergulir. Di balik jargon perubahan, Said melihat pola konsolidasi kekuasaan ekonomi yang justru semakin mapan. “Mereka yang sok reformis itu ternyata malah membentangkan karp