K risis moral di tubuh Aparat Penegak Hukum (APH) kembali menguat di ruang publik. Persepsi bahwa perkara hukum dapat “diselesaikan di kolong meja” menjadi kritik tajam terhadap integritas penegakan hukum dan memperlihatkan kekhawatiran serius atas merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Krisis moral aparat penegak hukum tidak bukan sekedar wacan kosong. Berbagai kasus pelanggaran etik, penyalahgunaan kewenangan, hingga praktik suap yang terungkap dalam b

Oleh : Alfian Ali (Sekretaris LKDI & Pimred Kavita Media) Sejak desakan Reformasi Polri kembali menguat pascakerusuhan demonstrasi Agustus lalu, satu tafsir segera mengemuka di ruang publik: reformasi berarti pencopotan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Tafsir ini tidak lahir dari ruang kosong. Ia berangkat dari keyakinan lama bahwa problem Polri bukan semata struktural, melainkan juga soal kepemimpinan. Presiden Prabowo Subianto merespons cepat desakan itu. Ia menyetuju

Pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menyatakan kesiapan mempertahankan posisi dan kewenangan Polri hingga “titik darah penghabisan” memantik gelombang kritik tajam dari kalangan pemerhati politik dan kebangsaan. Diksi yang bernuansa konfrontatif dan sarat simbol “siap perang” itu dinilai mencederai semangat reformasi serta menempatkan institusi kepolisian berhadap-hadapan dengan aspirasi publik yang justru menuntut pembenahan. Pemerhati Politik dan Kebangsaa