Di Indonesia, hukum tampaknya memiliki satu syarat baru sebelum bekerja: harus viral dulu. Kalimat “No Viral, No Justice” bukan lagi sekadar lelucon pahit di media sosial. Ia telah berubah menjadi diagnosis sosial yang telanjang: hukum sering kali baru bergerak ketika publik sudah ribut, ketika media sosial sudah panas, ketika tekanan opini publik terlalu besar untuk diabaikan. Jika sebuah kasus tidak viral, ia sering mati pelan-pelan di meja birokrasi. Berkasnya menumpuk, l

Catatan Hukum Keterlibatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam konflik internal Yayasan Universitas Sulawesi Tenggara membuka kembali perdebatan klasik tentang batas kewenangan negara. Ketika sengketa badan hukum privat yang semestinya diselesaikan melalui mekanisme perdata justru menyeret institusi pemerintah daerah, prinsip negara hukum diuji: apakah negara masih bertindak sebagai wasit, atau telah melangkah terlalu jauh menjadi bagian dari konflik? Konflik internal