K risis moral di tubuh Aparat Penegak Hukum (APH) kembali menguat di ruang publik. Persepsi bahwa perkara hukum dapat “diselesaikan di kolong meja” menjadi kritik tajam terhadap integritas penegakan hukum dan memperlihatkan kekhawatiran serius atas merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Krisis moral aparat penegak hukum tidak bukan sekedar wacan kosong. Berbagai kasus pelanggaran etik, penyalahgunaan kewenangan, hingga praktik suap yang terungkap dalam b

Opini Kritis / Analisis Sosial-Politik Kavita Media Fenomena meningkatnya kejahatan terorganisir seperti judi online, peredaran narkoba, dan praktik korupsi kembali memantik sorotan tajam publik. Di ruang-ruang diskursus sosial, muncul narasi keras yang mempertanyakan integritas sistem penegakan hukum ketika aktor-aktor yang seharusnya menjadi garda terdepan justru kerap disebut dalam pusaran kasus kejahatan. Isu yang berkembang di tengah masyarakat bukan sekadar tentang mara

Tajuk Rencana Perang terhadap narkoba selalu dipentaskan dengan retorika tanpa kompromi. Namun ketika aparat penegak hukum sendiri kembali terseret perkara narkotika, publik dihadapkan pada ironi yang memukul kepercayaan paling dasar: siapa sebenarnya yang menjaga, dan siapa yang dilindungi? Jika kasus demi kasus terus berulang maka persoalannya tak lagi bisa disederhanakan sebagai ulah “oknum”, melainkan alarm keras bagi sistem pengawasan dan integritas institusi. Perang ter

Kasus dugaan korupsi pengadaan kapal pesiar yang menelan anggaran hingga Rp98 miliar kembali menyisakan kejanggalan serius. Proyek yang sejak awal digadang-gadang sebagai pengungkit sektor pariwisata Sulawesi Tenggara itu justru berakhir di meja hijau, menyisakan dugaan mark up anggaran, penyalahgunaan kewenangan, dan aliran pertanggungjawaban yang tak sepenuhnya terang. Di tengah jalannya persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kendari, satu fakta mencuat d