Wacana Pengembalian Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD Menuai Peringatan Keras dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga Antirasuah Menilai, Konsentrasi Pengambilan Keputusan Di Tangan Elite Politik Berpotensi Memperbesar Praktik Transaksi Kekuasaan Dan Korupsi Tersembunyi, Sekaligus Melemahkan Akuntabilitas Kepala Daerah Terhadap Rakyat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melontarkan peringatan keras terhadap wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala dae

Wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali menguat. Argumen utamanya sederhana namun menggugah: biaya politik pilkada langsung terlalu mahal dan menjadi salah satu pemicu korupsi kepala daerah . Namun pertanyaan kuncinya tetap mengemuka apakah pilkada lewat DPRD benar-benar mampu mengurangi korupsi, atau justru hanya menggeser locus korupsi ke ruang yang berbeda? Selama dua dekade pilkada langsung berjalan, kepala daerah mendominasi daftar pelaku korups