KEBENARAN MULAI MENGETUK PINTU KEKUASAAN: KASUS PENYADAPAN DAN MISTERI DUA TAHUN PRABOWO

REDAKSI KAVITA MEDIA

Ada kalanya waktu bukan sekadar berjalan, tetapi perlahan membuka sesuatu yang selama ini tersembunyi. Hari ini, publik kembali dihadapkan pada pertanyaan serius tentang dinamika kekuasaan, keamanan negara, dan integritas institusi penegak hukum. Desas-desus mengenai adanya pihak yang menginginkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hanya berlangsung dua tahun kembali menjadi bahan perbincangan.

Kini, isu tersebut bersinggungan dengan pengungkapan perkara dugaan penyadapan ilegal yang disebut menyasar sejumlah pejabat tinggi negara, tokoh politik, tokoh organisasi kemasyarakatan, aktivis LSM, insan media, bahkan Presiden.

Penetapan sejumlah perwira tinggi Polri, termasuk seorang mantan Kapolri, sebagai tersangka dalam perkara tersebut sebagaimana informasi yang beredar dan perlu diuji melalui proses hukum membuka persoalan yang jauh lebih besar daripada sekadar pelanggaran terhadap sistem elektronik.

Jika dugaan penyadapan, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik itu terbukti, pertanyaan publik tidak boleh berhenti pada siapa pelakunya. Siapa yang memerintahkan? Untuk kepentingan siapa? Apa tujuan pengumpulan informasi tersebut? Apakah kewenangan negara pernah digunakan untuk kepentingan di luar mandat hukum? Inilah persoalan yang tidak boleh dibiarkan menguap.

Kasus ini bisa jadi hanya puncak dari persoalan yang lebih dalam. Ibarat gunung es, apa yang terlihat di permukaan belum tentu menggambarkan seluruh persoalan di bawahnya. Namun, kedalaman perkara itu hanya dapat dipastikan melalui penyidikan yang profesional, bukti yang sah, dan proses peradilan yang transparan.

Di sinilah publik perlu menjaga kewaspadaan sekaligus kejernihan berpikir.

Desas-desus tentang skenario dua tahun kekuasaan Prabowo tidak otomatis menjadi fakta hanya karena muncul bersamaan dengan terbongkarnya perkara penyadapan.

Keduanya harus diuji melalui bukti masing-masing. Tetapi, apabila penyidikan menemukan hubungan, motif, atau jaringan yang lebih luas, semuanya wajib diungkap tanpa perlindungan pangkat, jabatan, maupun kedekatan dengan pusat kekuasaan.

Sejarah kekuasaan selalu mengajarkan satu hal: tidak ada jabatan yang memberikan kekebalan terhadap hukum. Tidak ada seragam yang membuat seseorang berada di atas konstitusi. Dan tidak ada kewenangan negara yang boleh berubah menjadi alat untuk mengendalikan, mengintimidasi, atau membungkam warga negara.

Mungkin inilah pelajaran paling penting dari peristiwa hari ini: kebenaran tidak selalu muncul ketika publik menginginkannya. Ada proses panjang, ada fakta yang harus dikumpulkan, ada keberanian yang harus dibuktikan, dan ada lorong gelap yang harus dilewati sebelum semuanya menjadi terang.

Satu demi satu fakta harus dibuka. Satu demi satu dugaan harus diuji. Siapa pun yang terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Jangan sampai pengungkapan perkara ini hanya menjadi berita besar sesaat, lalu berhenti tanpa menyentuh akar persoalan. Publik berhak mengetahui kebenaran, bukan sekadar disuguhi potongan informasi dan spekulasi yang saling bersahutan.

Sebab, yang sedang dipertaruhkan bukan semata-mata nasib seseorang, kelompok, atau pemerintahan. Yang dipertaruhkan adalah kehormatan institusi negara, keselamatan demokrasi, dan kepercayaan rakyat terhadap hukum.

Dan pada akhirnya, satu prinsip tidak boleh ditawar: KEBENARAN TIDAK BOLEH TAKLUK KEPADA KEKUASAAN. KEBENARAN HARUS SELALU DIPERJUANGKAN.

#PrabowoSubianto #KasusPenyadapan #DugaanSkenarioDuaTahun #SupremasiHukum #KebenaranHarusDiperjuangkan