KAVITA Media Net, Jakarta — Penghargaan negara bukan sekadar tanda kehormatan yang disematkan di dada seorang pejabat. Di balik simbol tersebut melekat pesan tentang integritas, keteladanan, pengabdian, dan tanggung jawab kepada bangsa. Karena itu, ketika mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo terseret dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, tanda kehormatan Bintang Mahaputera Adipurna yang baru diterimanya ikut menjadi sorotan.

KAVITA MEDIA NET — OPINI Ada satu penyakit berbahaya dalam praktik kekuasaan: ketika seseorang mulai merasa dirinya lebih besar daripada hukum hanya karena berdiri dekat dengan pusat kekuasaan. Jabatan tinggi dianggap sebagai benteng. Kedekatan dengan Presiden diperlakukan seperti asuransi politik. Pujian pemimpin dianggap sebagai sertifikat kekebalan. Sementara loyalitas personal perlahan-lahan menggantikan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab jabatan. Inilah ment

Dari barisan perlawanan menuju lingkaran kekuasaan. Apakah ini rekonsiliasi politik, perluasan ruang pengaruh, atau ujian paling serius bagi konsistensi para pengkritik? Ada sebuah paradoks menarik dalam politik Indonesia: orang-orang yang dahulu dikenal lantang mengkritik pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), kini namanya dikaitkan dengan dinamika kekuasaan di sekitar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Rocky Gerung, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, dan Margarito Kamis

KAVITA MEDIA NET | OPINI POLITIK Pernyataan Muhammad Said Didu mengenai 1 Januari 2027 bukan sekadar kritik terhadap keluarga mantan Presiden Joko Widodo. Di balik seruan tersebut, tersimpan pertanyaan lebih besar tentang masa depan demokrasi Indonesia: sampai kapan pengaruh politik seseorang yang telah meninggalkan jabatan presiden tetap menjadi bagian dari perdebatan tentang arah pemerintahan? Melalui unggahan di media sosial X pada 4 November 2026, Said Didu membagikan vid

Rubrik OPINI | POLITIK JAKARTA – Persoalan loyalitas dalam pemerintahan tidak boleh lagi dianggap sebagai urusan biasa. Ketika muncul dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara yang melibatkan petinggi kepolisian, pemerintah menghadapi persoalan yang jauh lebih serius daripada sekadar pelanggaran prosedur keamanan. Ini menyangkut integritas kekuasaan, keamanan negara, dan kepercayaan Presiden terhadap orang-orang yang berada di lingkar pe

MATARAM – Pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) XXX/Rinambora menandai babak baru penataan organisasi pertahanan TNI Angkatan Darat di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). Kehadiran komando kewilayahan baru ini menjadi bagian dari pengembangan struktur organisasi TNI AD untuk memperkuat pertahanan wilayah sekaligus meningkatkan pembinaan teritorial di daerah. Kodam XXX/Rinambora diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada 5 Oktober 2026, bertepatan dengan peringatan HUT ke-8

REDAKSI KAVITA MEDIA Ada kalanya waktu bukan sekadar berjalan, tetapi perlahan membuka sesuatu yang selama ini tersembunyi. Hari ini, publik kembali dihadapkan pada pertanyaan serius tentang dinamika kekuasaan, keamanan negara, dan integritas institusi penegak hukum. Desas-desus mengenai adanya pihak yang menginginkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hanya berlangsung dua tahun kembali menjadi bahan perbincangan. Kini, isu tersebut bersinggungan dengan pengungkapan perk

Luhut Klarifikasi Usulan Korupsi, tetapi Pertanyaan Publik Belum Selesai KAVITA MEDIA — JAKARTA. Usulan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) untuk menyempurnakan aturan tindak pidana korupsi memantik pertanyaan mendasar: apakah Indonesia sedang memperbaiki kepastian hukum bagi pengambil keputusan, atau justru membuka ruang tafsir yang berisiko melemahkan pemberantasan korupsi? Polemik ini mencuat setelah Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan hasil kajian kepada Presiden Pr

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa “there’s no one that cannot be replaced” bukan sekadar kalimat retoris dalam pidato. Kalimat itu menjadi pesan politik yang kuat, bahkan berpotensi menjadi bumerang, ketika realitas pemerintahan diuji oleh desakan publik yang kian mengeras terutama terkait tuntutan pergantian Kapolri dan reformasi menyeluruh institusi Polri. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat membuka APKASI Otonomi Expo 2025 di Kabupaten Tangerang, 28 Agust