LAWAN-LAWAN JOKOWI DI LINGKARAN ISTANA: KETIKA PARA PENGKRITIK KEKUASAAN MASUK KE JANTUNG KEKUASAAN
Updated: 2 days ago
Dari barisan perlawanan menuju lingkaran kekuasaan. Apakah ini rekonsiliasi politik, perluasan ruang pengaruh, atau ujian paling serius bagi konsistensi para pengkritik?
Ada sebuah paradoks menarik dalam politik Indonesia: orang-orang yang dahulu dikenal lantang mengkritik pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), kini namanya dikaitkan dengan dinamika kekuasaan di sekitar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Rocky Gerung, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, dan Margarito Kamis merupakan sejumlah figur yang dalam periode politik sebelumnya dikenal melalui kritik, pernyataan, atau posisi publik yang berseberangan dengan berbagai kebijakan pemerintahan Jokowi.
Kini, ketika konfigurasi kekuasaan nasional berubah, muncul narasi tentang kehadiran para pengkritik tersebut di sekitar lingkaran Istana. Fenomena ini memunculkan pertanyaan politik yang tidak sederhana: apakah para pengkritik sedang mendapatkan ruang untuk memengaruhi kebijakan dari dalam, ataukah sedang berlangsung perubahan hubungan antara kekuatan kritis dan pusat kekuasaan?
Pertanyaan itu penting. Sebab, dalam demokrasi, persoalannya bukan sekadar siapa berada di dalam Istana dan siapa berdiri di luar pagar. Persoalan sesungguhnya adalah apakah kekuasaan masih memiliki pengawasan yang independen.
Dari Mengkritik Jokowi hingga Berhadapan dengan Kekuasaan Baru
Selama pemerintahan Jokowi, kritik terhadap pemerintah datang dari berbagai kalangan. Akademisi, aktivis, pengamat politik, kelompok masyarakat sipil, hingga tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh dalam ruang diskusi nasional ikut menyuarakan keberatan terhadap sejumlah kebijakan.
Rocky Gerung dikenal dengan kritik intelektual dan retorika politiknya. Syahganda Nainggolan tampil dalam perdebatan mengenai demokrasi, ekonomi, dan arah politik nasional. Jumhur Hidayat memiliki rekam jejak aktivisme buruh dan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Sementara Margarito Kamis kerap hadir dalam perdebatan hukum tata negara dan persoalan konstitusional.
Namun, perlu dibedakan antara rekam jejak kritik mereka, posisi politik masing-masing, dan hubungan aktual mereka dengan pemerintahan sekarang. Tidak setiap figur yang pernah mengkritik Jokowi otomatis menjadi oposisi formal.
Demikian pula, kehadiran atau kedekatan seseorang dengan lingkungan pemerintahan Prabowo tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa ia telah menjadi bagian dari struktur kekuasaan. Di sinilah ketelitian membaca politik diperlukan.
Pergantian pemerintahan memang dapat mengubah konfigurasi hubungan antarkelompok. Mereka yang sebelumnya berseberangan dapat menemukan ruang komunikasi baru. Mereka yang dahulu berada di luar pemerintahan dapat dilibatkan dalam proses konsultasi, dialog, atau pengambilan keputusan.
Itu merupakan bagian dari dinamika politik demokratis. Tetapi, persoalan menjadi lebih menarik ketika figur yang selama bertahun-tahun membangun identitas publik melalui kritik terhadap kekuasaan kemudian berada semakin dekat dengan pusat pengambilan keputusan. Apakah keberanian mengkritik tetap dipertahankan ketika objek kritik berubah menjadi lingkungan politik sendiri?
Oposisi Bukan Sekadar Posisi, Melainkan Konsistensi
Ada kesalahpahaman yang sering muncul dalam membaca oposisi. Seolah-olah seseorang disebut kritis hanya karena berada di luar pemerintahan, sementara seseorang dianggap kehilangan daya kritis ketika masuk ke dalam pemerintahan.
Padahal, oposisi bukan semata-mata persoalan tempat duduk politik.
Oposisi adalah fungsi pengawasan. Ia bekerja dengan mempertanyakan kebijakan, membongkar kelemahan argumentasi, menguji penggunaan kewenangan, dan memastikan bahwa kepentingan publik tidak dikalahkan oleh kepentingan elite.
Karena itu, seseorang tetap dapat bersikap kritis meskipun berada di dalam pemerintahan. Sebaliknya, seseorang juga dapat berada di luar pemerintahan tetapi kehilangan independensi ketika kritiknya hanya diarahkan kepada lawan politik.
Ukuran sesungguhnya bukan kedekatan dengan penguasa, melainkan konsistensi terhadap prinsip.
Jika dahulu seseorang mengkritik konsentrasi kekuasaan, maka prinsip yang sama semestinya berlaku terhadap pemerintahan baru. Jika dahulu seseorang mempertanyakan transparansi, maka tuntutan transparansi tidak boleh berhenti hanya karena pemerintah yang berkuasa sekarang memiliki hubungan politik yang lebih dekat dengannya. Jangan sampai standar kritik berubah mengikuti siapa yang sedang memegang kekuasaan. Sebab, demokrasi tidak mengenal kekebalan politik berdasarkan kedekatan.
Kooptasi atau Rekonsiliasi? Jangan Terjebak Kesimpulan Prematur
Di ruang publik, fenomena merapatnya sejumlah figur kritis ke lingkungan kekuasaan dapat dibaca melalui setidaknya dua perspektif.
Pertama, perspektif rekonsiliasi politik. Pemerintahan baru membutuhkan dukungan, masukan, dan partisipasi berbagai kelompok. Mengakomodasi tokoh yang sebelumnya kritis dapat menjadi cara memperluas komunikasi politik sekaligus menyerap gagasan dari luar lingkaran pendukung pemerintah.
Dalam perspektif ini, perbedaan politik tidak harus menjadi permusuhan permanen. Demokrasi justru membutuhkan ruang pertemuan antara pihak yang berbeda pandangan.
Kedua, perspektif kooptasi politik. Sebagian masyarakat mungkin melihat pergeseran kedekatan para pengkritik sebagai potensi melemahnya daya kontrol terhadap kekuasaan. Ketika tokoh-tokoh yang selama ini menjadi artikulator kritik masuk ke lingkungan pemerintahan, muncul kekhawatiran bahwa suara penyeimbang dapat kehilangan jarak kritisnya.
Namun, kekhawatiran tersebut tetap merupakan interpretasi politik, bukan fakta yang otomatis terbukti. Untuk menyebut suatu proses sebagai kooptasi, diperlukan bukti mengenai hubungan kekuasaan, perubahan sikap, ketergantungan, atau pembatasan independensi. Kedekatan, komunikasi, maupun keterlibatan dalam pemerintahan saja tidak cukup untuk membuktikannya.
Justru di sinilah publik harus mengawasi secara lebih cermat: apakah kritik masih disampaikan ketika kebijakan pemerintah bermasalah? Apakah perbedaan pendapat tetap memperoleh ruang? Apakah kepentingan publik tetap menjadi pertimbangan utama?
Jawabannya harus dicari dari tindakan nyata, bukan sekadar foto bersama, pertemuan politik, atau spekulasi di media sosial.
Ujian Terbesar: Beranikah Mengkritik Kekuasaan yang Kini Dekat?
Inilah bagian paling sensitif dari fenomena tersebut. Mengkritik pemerintahan yang tidak memiliki hubungan politik dengan diri sendiri tentu berbeda tantangannya dengan mengkritik pemerintahan yang membuka ruang komunikasi, memberikan akses, atau melibatkan seseorang dalam lingkaran kebijakan.
Ketika berada di luar kekuasaan, kritik dapat disampaikan tanpa harus mempertimbangkan konsekuensi hubungan internal pemerintahan. Namun, ketika seseorang berada di dalam atau dekat dengan pusat kekuasaan, kepentingan, tanggung jawab, dan relasi politik dapat menjadi lebih kompleks. Karena itu, publik berhak mengajukan pertanyaan kritis kepada setiap figur yang dahulu dikenal vokal.
Apakah mereka masih akan mempertanyakan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat?
Apakah mereka masih berani menyuarakan keberatan terhadap kebijakan yang bertentangan dengan prinsip demokrasi?
Apakah mereka akan tetap kritis terhadap persoalan penegakan hukum, kebebasan sipil, transparansi anggaran, dan akuntabilitas pejabat negara, sekalipun persoalan tersebut muncul dari pemerintahan yang sekarang?
Pertanyaan-pertanyaan ini bukan tuduhan. Ini merupakan ukuran akuntabilitas publik bagi siapa pun yang pernah membangun reputasi sebagai pengkritik kekuasaan.
Jangan sampai kritik hanya menjadi identitas politik ketika berada di luar Istana, tetapi berubah menjadi bahasa kompromi ketika sudah berada di dekat pusat kekuasaan.
Bahaya Politik Jika Semua Suara Kritis Terserap ke Dalam Kekuasaan
Demokrasi tidak cukup hanya dengan pergantian presiden, pergantian kabinet, atau perubahan komposisi elite politik. Demokrasi membutuhkan institusi pengawasan yang kuat, masyarakat sipil yang independen, pers yang bebas, parlemen yang menjalankan fungsi kontrol, serta intelektual yang tidak kehilangan keberanian untuk mempertanyakan kekuasaan.
Jika seluruh energi kritis masyarakat hanya diarahkan untuk mendukung pemerintahan yang sedang berkuasa, ruang pengawasan berpotensi menyempit. Namun, persoalannya bukan apakah semua pengkritik harus tetap menjadi oposisi. Demokrasi juga membutuhkan keterlibatan orang-orang kritis dalam pemerintahan agar gagasan mereka dapat diuji dan diterjemahkan menjadi kebijakan.
Yang harus dijaga adalah jangan sampai partisipasi berubah menjadi ketergantungan, dan jangan sampai kompromi politik menghapus independensi pemikiran. Kritik tidak boleh menjadi barang yang hanya diproduksi untuk menyerang lawan politik. Ia harus menjadi instrumen untuk mengawasi siapa pun yang memegang kekuasaan.
Penutup: Istana Boleh Berubah, Prinsip Jangan Ikut Berubah
Pada akhirnya, fenomena para pengkritik Jokowi yang kini dikaitkan dengan lingkaran kekuasaan Prabowo bukan sekadar cerita tentang perpindahan posisi politik.
Ini adalah ujian tentang konsistensi, independensi, dan makna kritik dalam demokrasi Indonesia.
Tidak ada yang salah ketika mantan pengkritik pemerintah dilibatkan dalam pemerintahan. Tidak pula tepat menganggap setiap kedekatan politik sebagai bukti kooptasi. Namun, tidak ada alasan bagi publik untuk berhenti menguji konsistensi mereka.
Sebab, kritik yang sejati tidak mengenal pergantian rezim. Ia tidak tunduk pada pergantian presiden, tidak berubah mengikuti pergantian koalisi, dan tidak kehilangan keberanian hanya karena pintu kekuasaan mulai terbuka.
Jika dahulu mereka berani mempertanyakan Jokowi, publik tentu berhak berharap keberanian yang sama tetap hadir ketika kebijakan pemerintahan Prabowo perlu dikritisi.
Jangan sampai seseorang begitu lantang ketika berada di luar Istana, tetapi mendadak kehilangan suara ketika berada di dekatnya.
Istana bukan ukuran kebenaran. Kekuasaan bukan sumber legitimasi moral. Dan kritik bukan atribut politik yang boleh dilepas ketika kepentingan mulai berubah. Pada akhirnya, sejarah tidak hanya mencatat siapa yang pernah melawan kekuasaan.
Sejarah juga akan mencatat siapa yang tetap berani mengawasi kekuasaan ketika dirinya sudah berada dekat dengan pusatnya.
Sebab, demokrasi tidak membutuhkan pengkritik yang hanya berani ketika berada di luar pagar Istana. Demokrasi membutuhkan orang-orang yang tetap berani berkata benar, bahkan ketika kekuasaan berada tepat di hadapannya.
Comments