Dari barisan perlawanan menuju lingkaran kekuasaan. Apakah ini rekonsiliasi politik, perluasan ruang pengaruh, atau ujian paling serius bagi konsistensi para pengkritik? Ada sebuah paradoks menarik dalam politik Indonesia: orang-orang yang dahulu dikenal lantang mengkritik pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), kini namanya dikaitkan dengan dinamika kekuasaan di sekitar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Rocky Gerung, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, dan Margarito Kamis

KAVITA MEDIA NET | OPINI POLITIK Pernyataan Muhammad Said Didu mengenai 1 Januari 2027 bukan sekadar kritik terhadap keluarga mantan Presiden Joko Widodo. Di balik seruan tersebut, tersimpan pertanyaan lebih besar tentang masa depan demokrasi Indonesia: sampai kapan pengaruh politik seseorang yang telah meninggalkan jabatan presiden tetap menjadi bagian dari perdebatan tentang arah pemerintahan? Melalui unggahan di media sosial X pada 4 November 2026, Said Didu membagikan vid

KAVITA Media Net, Jakarta — Kritik Guru Besar sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, terhadap Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka membuka kembali perdebatan tentang etika kekuasaan, independensi lembaga negara, dan kualitas demokrasi Indonesia. Bagi Didik, polemik pencalonan Gibran sebagai wakil presiden bukan sekadar persoalan siapa yang menduduki jabatan, melainkan ujian bagi institusi demokrasi ketika kepentingan keluarga bersinggungan dengan

Oleh : Alfian Ali (Sekretaris LKDI & Pimred Kavita Media) Sejak desakan Reformasi Polri kembali menguat pascakerusuhan demonstrasi Agustus lalu, satu tafsir segera mengemuka di ruang publik: reformasi berarti pencopotan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Tafsir ini tidak lahir dari ruang kosong. Ia berangkat dari keyakinan lama bahwa problem Polri bukan semata struktural, melainkan juga soal kepemimpinan. Presiden Prabowo Subianto merespons cepat desakan itu. Ia menyetuju

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa “there’s no one that cannot be replaced” bukan sekadar kalimat retoris dalam pidato. Kalimat itu menjadi pesan politik yang kuat, bahkan berpotensi menjadi bumerang, ketika realitas pemerintahan diuji oleh desakan publik yang kian mengeras terutama terkait tuntutan pergantian Kapolri dan reformasi menyeluruh institusi Polri. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat membuka APKASI Otonomi Expo 2025 di Kabupaten Tangerang, 28 Agust