Rubrik OPINI | POLITIK JAKARTA – Persoalan loyalitas dalam pemerintahan tidak boleh lagi dianggap sebagai urusan biasa. Ketika muncul dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara yang melibatkan petinggi kepolisian, pemerintah menghadapi persoalan yang jauh lebih serius daripada sekadar pelanggaran prosedur keamanan. Ini menyangkut integritas kekuasaan, keamanan negara, dan kepercayaan Presiden terhadap orang-orang yang berada di lingkar pe

REDAKSI KAVITA MEDIA Ada kalanya waktu bukan sekadar berjalan, tetapi perlahan membuka sesuatu yang selama ini tersembunyi. Hari ini, publik kembali dihadapkan pada pertanyaan serius tentang dinamika kekuasaan, keamanan negara, dan integritas institusi penegak hukum. Desas-desus mengenai adanya pihak yang menginginkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hanya berlangsung dua tahun kembali menjadi bahan perbincangan. Kini, isu tersebut bersinggungan dengan pengungkapan perk

Ir. Alfian Ali, S.T., M.T., Ph.D., - Akademisi dan praktisi teknologi, Ketua Bidang Kajian Komunikasi Digital & Media Lembaga Kajian Data & Informasi Digital (LKDID) Kavita Media Indonesia KAVITA MEDIA NET, JAKARTA – Apresiasi terhadap langkah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam mengusut dugaan tindak pidana penyadapan ilegal disampaikan kalangan akademisi dan praktisi teknologi. Penanganan perkara tersebut dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat supr

K risis moral di tubuh Aparat Penegak Hukum (APH) kembali menguat di ruang publik. Persepsi bahwa perkara hukum dapat “diselesaikan di kolong meja” menjadi kritik tajam terhadap integritas penegakan hukum dan memperlihatkan kekhawatiran serius atas merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Krisis moral aparat penegak hukum tidak bukan sekedar wacan kosong. Berbagai kasus pelanggaran etik, penyalahgunaan kewenangan, hingga praktik suap yang terungkap dalam b

Ketua Kajian Data dan Informasi Kavita Media, Yusrin Ahmad Tosepu, mengkritik keras arah penegakan hukum yang dinilai semakin menyimpang dari prinsip keadilan. Ia menilai praktik yang “terbolak-balik” justru membuka ruang kriminalisasi dan memperparah distorsi keadilan dalam sistem peradilan. Praktik penegakan hukum yang dinilai semakin “terbolak-balik” memicu kritik keras dari kalangan pengamat. Ketua Kajian Data dan Informasi Kavita Media, Yusrin Ahmad Tosepu, menilai arah

Prinsip bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum kembali menjadi sorotan publik menyusul lambannya penanganan dugaan kejahatan pertambangan di Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara. Kasus ini menjadi perhatian karena disebut-sebut menyeret nama istri Gubernur Sultra, sehingga memunculkan tuntutan agar aparat penegak hukum bertindak tegas dan setara tanpa melihat latar belakang kekuasaan. Sejumlah kalangan menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung perlu se