Rocky Gerung: Indonesia Bukan Kekurangan Orang Pintar, Tapi Kelebihan Penjilat Kekuasaan

Pernyataan Rocky Gerung bahwa masalah bangsa ini bukan minimnya orang cerdas, melainkan melimpahnya penjilat kekuasaan, kembali menampar ruang publik. Di tengah budaya birokrasi yang makin alergi kritik, banyak nalar sehat memilih diam demi rasa aman. Ketika pujian lebih dihargai daripada kejujuran, kebijakan lahir tanpa koreksi dan kemajuan pun tersendat oleh ketakutan untuk bersikap jujur.

Pernyataan Rocky Gerung bahwa masalah bangsa ini bukan kekurangan orang pintar, melainkan kelebihan penjilat kekuasaan, kembali mengusik ruang publik. Kutipan itu terasa menohok karena menyasar jantung persoalan birokrasi dan politik kekinian: nalar kritis yang makin terpinggirkan oleh budaya pujian dan loyalitas semu.

Dalam praktik pemerintahan, fenomena ini tidak sulit ditemukan. Di berbagai level, dari pusat hingga daerah, ruang rapat sering kali lebih penuh dengan persetujuan daripada perdebatan substansial. Kebijakan disambut tepuk tangan, bukan diuji dengan argumen. Kritik internal dianggap pembangkangan, sementara loyalitas diukur dari seberapa keras seseorang membela atasan di ruang publik. Akibatnya, keputusan strategis lahir dari lingkungan yang miskin koreksi.

Masalahnya bukan karena negara kekurangan sumber daya manusia yang cerdas. Indonesia memiliki banyak akademisi, teknokrat, dan profesional dengan kapasitas mumpuni. Namun ketika sistem lebih menghargai kedekatan dan kepatuhan daripada keberanian berpikir, maka kecerdasan memilih diam. Banyak orang berakal sehat akhirnya menyesuaikan diri: berbicara seperlunya, mengkritik dalam bisik-bisik, atau memilih aman dengan ikut arus.

Di titik inilah peringatan Rocky Gerung menjadi relevan. Ketika kritik dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas atau citra pimpinan, ruang diskusi menyempit. Padahal pemerintahan modern membutuhkan perdebatan sehat untuk menghasilkan kebijakan yang matang. Tanpa oposisi gagasan di dalam sistem, kesalahan mudah berulang karena tak ada yang berani menunjukkan celahnya.

Fenomena ini juga terlihat dalam cara sebagian pejabat merespons suara publik. Alih-alih menjawab substansi kritik, respons yang muncul sering defensif mempersoalkan niat pengkritik, bukan isi kritiknya. Kritik dianggap serangan personal, bukan masukan untuk perbaikan. Budaya seperti ini menciptakan lingkaran tertutup: atasan hanya mendengar kabar baik, sementara persoalan riil di lapangan terlambat terdeteksi.

Dampaknya tidak sekadar pada kualitas kebijakan, tetapi juga pada etika publik. Ketika pujian lebih menguntungkan daripada kejujuran, pesan yang diterima generasi muda jelas: keberanian berpikir bukanlah jalan aman untuk berkarier. Dalam jangka panjang, ini melahirkan birokrasi yang patuh tetapi tidak inovatif, loyal tetapi tidak solutif.

Pernyataan bahwa kemunduran bangsa lahir dari ketakutan untuk bersikap jujur, bukan dari kebodohan, mengandung kritik keras terhadap mentalitas kekuasaan. Ketika pejabat lebih sibuk membangun citra daripada membangun sistem, mereka cenderung memilih lingkungan yang steril dari kritik. Namun sejarah menunjukkan, kekuasaan yang anti-kritik justru lebih rentan terhadap kesalahan fatal.

Pemerintahan yang sehat bukan yang bebas kritik, melainkan yang mampu mengelola kritik sebagai energi koreksi. Keberanian menerima perbedaan pandangan adalah tanda kepercayaan diri, bukan kelemahan. Jika pejabat benar-benar yakin pada integritas dan kinerjanya, seharusnya ia tidak takut pada suara yang berbeda.

Pada akhirnya, bangsa ini tidak kekurangan kecerdasan. Yang dibutuhkan adalah keberanian kolektif untuk memulihkan martabat nalar dalam ruang publik. Tanpa itu, pujian akan terus menggema, tetapi kemajuan berjalan di tempat.

#RockyGerung #BudayaMenjilat #KritikBukanAncaman #NalarPublik #ReformasiBirokrasi #EtikaKekuasaan #BeraniJujur #StopAsalBapakSenang #DemokrasiSehat #SuaraKritis