UANG NEGARA DISELAMATKAN: 10 TAHUN ERA JOKOWI Rp71,66 TRILIUN, DUA TAHUN ERA PRABOWO DIKLAIM TEMBUS Rp1.254,7 TRILIUN
JAKARTA — Angka triliunan rupiah kembali menjadi perhatian publik setelah sebuah infografis membandingkan nilai uang negara yang diklaim berhasil diselamatkan oleh Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) selama dua periode pemerintahan berbeda.
Infografis tersebut menyajikan perbandingan yang mencolok: selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), periode 20 Oktober 2014–20 Oktober 2024, total uang negara yang diselamatkan disebut mencapai Rp71,66 triliun.
Sementara itu, selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, periode 20 Oktober 2024–20 Oktober 2026, angka yang ditampilkan mencapai Rp1.254,7 triliun.
Jika angka tersebut dibaca secara sepintas, muncul kesan bahwa penyelamatan keuangan negara pada dua tahun pemerintahan Prabowo jauh melampaui capaian selama satu dekade pemerintahan Jokowi.
Namun, angka sebesar itu tidak boleh berhenti sebagai bahan perbandingan politik. Publik perlu mengetahui dari mana angka tersebut berasal, apa definisi uang negara yang diselamatkan, bagaimana metode penghitungannya, dan apakah ketiga lembaga menggunakan kategori serta standar pengukuran yang sama. Sebab, dalam urusan keuangan negara, angka besar belum tentu menggambarkan uang tunai yang benar-benar telah masuk ke kas negara.
1. Perbandingan Angka yang Mengundang Pertanyaan
Berdasarkan infografis yang beredar, rincian angka tersebut adalah sebagai berikut.
Lembaga | Era Jokowi (10 tahun) | Era Prabowo (2 tahun) |
Kejaksaan RI | Rp61,6 T | Rp901,3 T |
KPK | Rp4,2 T | Rp139,4 T |
Polri | Rp5,86 T | Rp214 T |
Total | Rp71,66 T | Rp1.254,7 T |
Perbandingan itu menyimpan persoalan metodologis. Periode pertama berlangsung sepuluh tahun, sedangkan periode kedua hanya dua tahun. Selain itu, belum ditunjukkan bahwa seluruh angka berasal dari kategori penyelamatan yang sama.
Angka tersebut karena itu harus diperlakukan sebagai klaim dalam infografis, bukan sebagai kesimpulan bahwa efektivitas penegakan hukum pada satu pemerintahan telah terbukti 17,5 kali lebih tinggi.
2. Uang Diselamatkan Tidak Selalu Berarti Uang Sudah Kembali ke Kas Negara
Inilah bagian yang paling penting untuk dipahami masyarakat. Dalam praktik penegakan hukum dan pengelolaan aset negara, terdapat perbedaan antara:
Penyelamatan keuangan negara: tindakan hukum atau administratif untuk mencegah hilangnya kekayaan negara atau mempertahankan hak negara.
Pemulihan keuangan negara: pengembalian uang atau kekayaan negara yang sebelumnya mengalami kerugian atau berada dalam penguasaan pihak lain.
Penyitaan aset: penguasaan sementara atas barang atau kekayaan dalam proses hukum.
Perampasan aset: pengambilalihan aset berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
Potensi kerugian negara: nilai kerugian yang diperkirakan atau sedang dihitung, yang belum tentu telah dipulihkan.
Perbedaan tersebut bukan persoalan istilah semata. Dampaknya sangat besar terhadap cara publik membaca angka triliunan rupiah. Sebagai contoh, KPK dalam penjelasan pada September 2024 menyebutkan pemulihan aset sejak 2014 hingga Juli 2024 mencapai sekitar Rp4,2 triliun. Angka ini berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pemulihan aset KPK.
Sementara itu, Kejaksaan dalam laporan kinerja 2023 membedakan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp74,73 triliun dengan pemulihan keuangan negara sebesar Rp10,49 triliun. Artinya, kedua kategori tersebut memang tidak dapat dipertukarkan begitu saja.
Karena itu, angka Rp901,3 triliun, Rp139,4 triliun, dan Rp214 triliun dalam infografis perlu diperiksa berdasarkan laporan asli masing-masing lembaga.
3. KPK, Kejaksaan, dan Polri: Seberapa Jauh Angka Itu Dapat Dipertanggungjawabkan?
Ketiga lembaga memiliki mandat dan karakter penanganan perkara yang berbeda.
Kejaksaan menangani penuntutan, penyidikan tindak pidana tertentu, serta pemulihan keuangan negara melalui berbagai kewenangannya.
KPK memiliki mandat pemberantasan korupsi, termasuk koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemulihan aset.
Polri memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi sesuai ketentuan hukum.
Namun, keberhasilan ketiganya tidak cukup diukur berdasarkan besarnya nilai aset yang diumumkan. Ada sejumlah pertanyaan yang harus dijawab:
Berapa nilai uang yang benar-benar sudah disetorkan ke kas negara?
Berapa nilai aset yang baru disita atau diblokir?
Berapa nilai aset yang sudah dirampas berdasarkan putusan pengadilan?
Berapa nilai kerugian negara yang berhasil dipulihkan secara nyata?
Apakah terdapat penghitungan ganda atas aset atau perkara yang ditangani bersama beberapa lembaga?
Pertanyaan terakhir sangat penting. Apabila satu perkara melibatkan koordinasi beberapa lembaga, nilai aset yang sama tidak boleh dihitung berulang kali sebagai keberhasilan yang berbeda tanpa penjelasan metodologi.
4. Mengapa Era Prabowo Menampilkan Angka yang Jauh Lebih Besar?
Angka Rp1.254,7 triliun tentu menarik perhatian. Namun, untuk memahami besarnya angka tersebut, perlu diketahui komponen pembentuknya.
Apakah angka Kejaksaan Rp901,3 triliun mencakup penyelamatan aset dalam perkara korupsi, penertiban kawasan hutan, penyelamatan kekayaan negara melalui jalur perdata, atau nilai potensi kerugian yang berhasil dicegah?
Apakah angka KPK Rp139,4 triliun merupakan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi, penyelamatan aset pemerintah daerah, atau gabungan sejumlah program?
Apakah angka Polri Rp214 triliun merupakan nilai kerugian yang berhasil dicegah, aset yang disita, atau uang yang benar-benar dikembalikan?
Tanpa rincian tersebut, publik belum memiliki dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh angka merupakan uang negara yang telah berhasil dikembalikan.
Infografis tersebut mencantumkan sumber berupa laporan Kejaksaan Agung, laporan KPK, dan laporan Polri. Namun, tidak mencantumkan nomor halaman, judul laporan secara lengkap, tabel sumber, maupun tautan dokumen primer untuk setiap angka.
Dengan demikian, angka-angka tersebut masih membutuhkan verifikasi independen.
5. Ukuran Keberhasilan Pemberantasan Korupsi Bukan Sekadar Triliunan Rupiah
Pemberantasan korupsi tidak boleh berubah menjadi perlombaan mengumumkan angka terbesar. Keberhasilan penegakan hukum setidaknya harus dilihat dari lima indikator.
Pertama, pengembalian uang negara. Berapa uang yang benar-benar kembali ke kas negara?
Kedua, penindakan pelaku. Apakah perkara diselesaikan secara profesional, transparan, dan berdasarkan bukti?
Ketiga, pemutusan jaringan korupsi. Apakah penegakan hukum mampu mengungkap aktor intelektual, penerima manfaat, dan jaringan korporasi yang menikmati hasil kejahatan?
Keempat, pencegahan korupsi. Apakah sistem pengawasan dan tata kelola diperbaiki sehingga tindak pidana serupa tidak berulang?
Kelima, transparansi aset. Apakah publik dapat mengetahui asal-usul aset, proses penyitaan, status hukum, nilai realisasi, dan tujuan akhir pengembaliannya?
Tanpa kelima indikator tersebut, angka penyelamatan keuangan negara berisiko hanya menjadi statistik keberhasilan institusi, bukan ukuran perubahan tata kelola pemerintahan.
6. Publik Berhak Meminta Audit dan Penjelasan Terbuka
Pemerintah, Kejaksaan, KPK, dan Polri perlu memberikan penjelasan yang terukur terhadap angka-angka yang dipublikasikan. Apalagi ketika angka tersebut digunakan untuk membandingkan kinerja dua pemerintahan.
Kementerian Keuangan juga perlu menjelaskan berapa nilai yang benar-benar masuk sebagai penerimaan negara, sementara lembaga penegak hukum harus menjelaskan status aset yang masih disita, diblokir, dalam proses perampasan, atau sudah dikembalikan.
Publik juga perlu mengetahui apakah angka yang diumumkan telah diaudit atau diverifikasi oleh lembaga pengawasan yang berwenang. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menerima klaim keberhasilan, tetapi dapat menguji kebenarannya.
JANGAN HANYA MENGUMUMKAN ANGKA TRILIUNAN, BUKTIKAN UANGNYA KEMBALI KE NEGARA
Perbandingan Rp71,66 triliun selama sepuluh tahun pemerintahan Jokowi dengan Rp1.254,7 triliun selama dua tahun pemerintahan Prabowo merupakan informasi yang layak mendapat perhatian publik. Tetapi angka tersebut tidak boleh langsung dijadikan kesimpulan tentang keunggulan kinerja suatu pemerintahan.
Yang lebih penting adalah memastikan setiap rupiah yang diklaim diselamatkan memiliki dasar hukum, bukti administrasi, status aset yang jelas, dan mekanisme pertanggungjawaban yang dapat diperiksa.
Pemberantasan korupsi bukan sekadar menghitung berapa triliun rupiah yang diumumkan berhasil diselamatkan. Pemberantasan korupsi adalah memastikan uang rakyat tidak dicuri, kekayaan negara tidak dikuasai secara ilegal, pelaku diproses sesuai hukum, dan aset yang menjadi hak negara benar-benar kembali untuk kepentingan masyarakat.
Sebab, ukuran keberhasilan penegakan hukum bukan seberapa besar angka yang terpampang di infografis, melainkan seberapa besar uang negara yang benar-benar kembali, seberapa banyak praktik korupsi yang berhasil dihentikan, dan seberapa kuat negara menjamin uang rakyat tidak kembali dijarah.
Comments